PNS DI LINGKUNGAN PEMKAB LAHAT SEDIKIT BERNAFAS LEGA

14-September-2017, 21:01

LAHAT – Mutasi adalah salah satu hal ditakutkan bagi mereka yang menjabat di dalam suatu perusahaan dan juga pemerintahan, tetapi, dalam hal ini untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat, dapat sedikit bernafas lega, dikarenakan terkait adanya pelaksanaan agenda Pilkada Serentak 2018, ini akan sedikit tertunda.

Dimana, ini tertuang dalam surat edaran yang ditanda tangani oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat, nomor 800/771/BKPSDM/2017, yang berisikan tentang penundaan proses mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

Dibenarkan oleh Plt Sekda Lahat H Haryanto SE MM MBA , disampaikan oleh Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lahat Drs. H. Rakhmad Surya Effendi mengatakan, hal ini dilakukan berkaitan karena adanya pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pertengahan tahun 2018  mendatang.

” Keputusan ini berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan berlaku, seperti yang tercantum sebagai berikut :

1.Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2016 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan persetujuan teknis untuk melakukan penggantian pejabat dilingkungan pemerintah daerah,” jelasnya ditemui diruangan. Kamis (14/9).

Tambahnya, dan terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2017 yang lalu, seluruh proses mutasi yang ada didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, untuk sementara waktu ditunda sampai dengan anda penjelasan dan keputusan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri.

Dan dihimbau, lanjutnya, kepada seluruh pimpinan SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat dapat mempedomani surat edaran ini, serta dilarang memberikan rekomendasi terkait proses mutasi, seperti tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Lahat ditanda tangani oleh PLT Sekretaris Daerah.

” Dimana surat ini ditujukan ke Kepala BKD SDM Kabupaten Lahat, yang disebarkan kepada seluruh Kepala Dinas dalam Pemkab Lahat, Kepala Badan, Sekretaris DPRD Lahat, Kepala Bagian Setda, Direktur RSUD, Camat, Sekretaris DP Korpri, serta Lurah yang ada dalam Kabupaten Lahat.” pungkasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :