MASALAH PUPUK. TPH HELAT RAKOR

25-April-2016, 17:00

//// Fokuskan Ke Validasi dan Verifikasi Penyaluran
Benahi Sistem Pertanggungjawaban Dilapangannya

Bertempat di aula kantor Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Lahat, kemarin (25/4), dihelat agenda rapat koordinasi (rakor) bersama membahas masalah perpupukan, khususnya lagi pupuk bersubsidi ke tengah masyarakat petani tahun 2016. Adapun peserta rakor sendiri meliputi pihak perwaiklan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, serta secara langsung pula mengundang wakil dari tingkat provinsi.

Kepala Dinas TPH Lahat, Ir H Hapit Padli MM, didampingi Kabid Sarana dan Prasarana, Megawati mengatakan, selama ini memang masih saja dijumpai masalah-masalah dilapangannya, khususnya mengenai masalah penyaluran, pemenuhan atau penyediaan kebutuhan, sampai akhirnya mengenai pelaporan hasil penyerapan pupuk bersubsidi dilapangannya.

“Terutama mengenai masalah pertanggungjawaban penyerapan atau pemakaian pupuk dilapangannya, terkadang masih saja dijumpai kesalahan-kesalahan, hingga berujung ke temuan-temuan yang menjurus ke pelanggaran. Padahal, jika dirunut lagi, sebenarnya semuanya hanya ada sedikit kekeliruan saja,” beber Hapit Padli, saat membuka rakor, kemarin.

Untuk itu, dengan dilaksanakannya rakor hari ini, Hapit melanjutkan, kedepan, sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) serta petunjuk pelaksana (juklak) yang ada, akan dibentuk semacam tim verifikasi berjenjang, hingga diharapkan, pelaporan atau penyerapan pupuk bersubsidi dilapangannya bisa lebih baik dan pelaporannya juga jauh lebih baik lagi.

Ditambahkannya, nantinya dengan dibentuknya tim verifikasi ini sendiri, akan memiliki beberapa tugas fungsi, diantaranya adalah sejak awal melakukan pengecekan dokumen penyaluran pupuk dari pengecer ke kelompok tani, melakukan kunjungan ke pengecer yang terdaftar tiap bulan, selama 4 hari, termasuk memverifikasi data-data dokumen dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun disusun dan masa berlakunya, jumlah anggota, luasan lahan dan lainnya.

“Nantinya, tim akan mendapatkan data kongkret, dari tingkat pengecer, sampai pada tingkat kelompok tani. Termasuk jika memang dilapangannya belum didapati RDKK, ada penyaluran tidak sesuai, dibuatkan berita acaranya, sampai pada rekapituliasi yang ditandangani tim, itu tugas tim verifikasi kecamatan,” beber Hapit lagi.

Ditambahkan Megawati, nantinya hasil atau data dari tim kecamatan akan dikirim ke tim kabupaten, sehingga jalur selanjutnya jelas, semuanya akan menjadi terang, khususnya mengenai penyaluran pupuk dilapangan, dan setelah diketahui oleh kepala dinas TPH, maka akan diserahkan ke provinsi.

“Jika memang kondisi ini dilaksanakan, kedepan masalah penyaluran, penyerapan atau bahkan kepada pendistribusian pupuk bersubsidi dilapangannya tidak akan lagi menjadi masalah. Karena, disini juga akan dijelaskan mengenai waktu kerja masing-masing tim verifikasi itu sendiri, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai ke provinsinya, dimana semuanya takkan kurang dari 8 hari kerja saja,” tegas Megawati.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :