DPRD KEMBALI ‘MEDIASI’ WARGA DAN PERUSAHAAN

2-March-2016, 17:24

//// Warga Desak Minta Rp.25 Juta Per Hektar

Puluhan perwakilan 2 desa, yakni Jajaran Lama dan Wonerejo, Kecamatan Kikim Barat kemarin (2/3) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, guna menuntut hak sebesar Rp.25 juta perhektar, dengan luas lahan kurang lebih 720 Ha, yang hingga detik ini belum terselesaikan dengan PT Sawit Mas Sejahtera (PT SMS).

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Drs Farhan Berza MM MBA menyebutkan, sengketa lahan ini hingga detik ini belum ada titik temu, antara PT Sawit Mas Sejahtera (PT SMS) dan warga.

“Langkah yang sudah dilakukan Pemkab Lahat, kecamatan, Polres, telah menunjukan hasil positif dalam menyelesaikan persoalan ini, sisi pada tuntutan keinginan masyarakat, kemudian kebijakan dari perusahaan masih dapat mengatasi,” ujarnya, Rabu (2/3).

Artinya, tinggal dua desa yang belum diselesaikan, bagaimana upaya, jangan begitu kaku, perusahaan jangan sampai mematok. Walaupun belum mengiyakan guna mencari formulasi terbaik.

“Urun rembuk secara bersama-sama, dimana, nantinya hasilnya berbeda dengan dua desa belum menyekapati harga ditetapkan, sehingga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Farhan Berza.

Ditambahkan, Ketua Komisi I, Drs H Chozali Hanan MM mengungkapkan, pihaknya melakukan mediasi dengan pertemuan perihal sengketa desa Jajaran Lama, Kecamatan Kikim Barat dengan PT SMS, lahan kelapa sawit kurang lebih 720 Ha, notabenenya milik warga

“Yang dituntut oleh masyarakat, beberapa kali diadakan pertemuan dimediasi oleh pihak bupati dan kapolres. Desa Jajaran Lama memiliki luas lahan 720 Ha dan Wonerejo hanya 56 Ha,” urainya.

Ia menyebutkan, tuntutnya Rp.25 juta perhektar sudah ada pegakuan dari pihak perusahaan sanggup Rp.5 juta perhektar, persoalan delapan desa dan sembilan koptan, akan tetapi, enam desa diantaranya telah menyetujui atas kesanggupan perusahan yang menganti rugi melalui kuasa hukum Rp.2,5 M secara keseluruhan delapan desa dan sembilan koptan.

“Dua diantaranya desa bersengketa jajaran lama dan wonerejo tidak menerima, rata-rata Rp.1 juta perhektar, atas kesepakatan PT SMS dan kuasa hukum, masyarakat dua desa tidak menerima,” tukas H Chozali Hanan.

Sementara itu, perwakilan warga Desa Jajaran Lama, Saiponi mengungkapkan, sudah beberapa kali pertemuan di kecamatan dan polsek maupun Pemda membahas sengketa lahan belum ada titik temu.

“Tuntutan lahan desa yang belum terselesaikan 2001 seluas 721 Ha, beberapa kali pertemuan, sudah diselesaikan waktu itu 2001, akan tetapi, banyak lahan lain belum rampung,” urainya.

Ia menyebutkan, ada pertemuan dan menghasilkan angka sepekati Rp.5 juta perhektar dari perusahaan, kemudian pertemuan di Pemda tidak ada izin sama sekali dan timbul Rp.2,5 M.

“Delapan desa sembilan kelompok tidak menerima dana kepedulian perusahaan sebesar Rp.5 juta, bahkan timbul angka Rp.2,5 M dalam pembayaran lahan masuk sengketa dan tidak sampai Rp.1 juta perhektar, tidak mau menerima, sangat jauh sekali,” jelas Saiponi.

Saiponi menyebutkan, perhektarnya minta dibayarkan Rp.10 juta, sedangkan perusahaan sanggup Rp.2,5 M bagi tujuh desa dengan delapan kelompok. “Pastinya hal ini tidak akan ketemu, Dilain pihak, kami ingin permasalahan ini cepat diselesaikan secara tuntas,” pungkasnya.

Terpisah, Perwakilan PT SMS, Fidrizal Zakir menyebutkan, pihaknya tentunya belum bisa memutuskan, apabila masyarakat menuntut kerugian sebesar Rp.10 juta perhektar, dimana, pihaknya tetap mengacu kepada kesepakatan awal yakni, Rp.2,5 juta.

“Kami telah menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum mencapai Rp.2,5 M, apabila masyarakat lebih dari itu, pastinya tidak bisa memutuskan, dimana, usulan tersebut harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada kantor pusat,” tandasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :