TUNJANGAN TRANSPORTASI BARU DIBAYAR JIKA ‘MOBDIN’ SUDAH DIKEMBALIKAN

30-October-2017, 19:04

LAHAT – Meski peraturan pemerintah (PP) No 18 tahun 2017, tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sudah diterbitkan bahkan, perihal hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ini ditindaklanjuti, dengan dijadikan Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2017, hanya saja, sejak perda ini dikeluarkan, baru lima kendaraan dinas yang dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Pemkab) Lahat

“ Tunjangan transportasi sebesar Rp 12,5 juta perbulan in, meski Perdanya sudah ada dan anggaran untuk itu sudah dihitung, namun, jika mobil dinas belum juga dikembalikan, dana tunjangan transportasinya yang dimaksudkan ini belum bisa dibayarkan,” ujar Sekwan DPRD Kabupaten Lahat, HM Safrani Cikmin, ditemui usai rapat gabungan di Gedung DPRD Lahat. Senin (30/10).

Ditambahkan Sekwan, hal ini dilakukan sesuai dengan instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat, dalam hal ini H Haryanto SE MM MBA, bahwa tunjangan akan dibayarkan apabila mobdin yang ada sudah dikembalikan dan didata serta dibuatkan berita acaranya, dan sebagai tanda serah terima

“ Mobil Dinas yang dipakai anggota dewan ini, terlebih dahulu akan didata lalu dibuatkan berita acara, setelah itu baru dana transportasi akan dikeluarkan. Sudah kita kirimkan surat pemberitahuan kepada anggota dewan, agar dapat bekerjasama dan segera menyerahkan mobdin yang mereke pakai.” tukasnya.

Terpisah, ditemui diruangan, Kasubbag Umum DPRD Lahat, Hermansyah menambahkan, perihal tunjangan transportasi dan pengembalian kendaraan ini, sudah banyak dewan yang berniat ngin mengembalikan mobdin, akan tetapi, kendala nya ialah mayoritas dewan ingin agar kiranya tunjangan yang ada dapat terlebih dahulu dibayarkan

“ Banyak dewan yang sudah ingin mengembalikan, namun mereka berharap, agar tunjangan tersebut dikeluarkan barulah pasti mereka akan kembalikan mobdin yang dipakai.” pungkasnya. (CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :