‎213 HONORER KEMBALI PERTANYAKAN NASIB SEBAGAI CPNS

29-December-2016, 17:23

/// DPRD Lahat Kembali Akan Perjuangkan

LAHAT – Sebanyak 213 tenaga honorer berasal dari tenaga pendidik, kesehatan dan lainnya sekitar pukul 09.00 wib mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mempertanyakan perihal pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), Rabu (28/12).

Wakil Ketua I DPRD Lahat, Drs Farhan Berza MM MBA didampingi Ketua Komisi I, Drs H Chozali Hanan MM mengatakan, honorer yang dibiayai APBN, APBD I dan II bisa diusulkan dapat diangkat menjadi CPNS.

” Berhasil disyukuri, dan pegang kuat amanah, tidak jarang jadi PNS dari jalur honorer keaktifannya kurang,” katanya.

Disampaikannya, hal ini mengulang kisah lalu untuk berjuang serta mengusulkan kembali honorer yang tersisa kategori 1 dan 2, sebagaimana diketahui, untuk pengangkatan perlu dilakukan moratorium termasuk juga pemekaran desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten.

” Sinyal baru dari pusat, sampai saat ini belum mengetahui secara pasti, apabila ada informasi akan segera kita lakukan rapat serta menindak lanjuti ke kantor Menpan dan BKD,” ujar Farhan, seraya menambahkan dirinya mengatakan sejauh mana informasi mengenai tenaga honorer dari Kemenpan untuk segera dapat menindaklanjuti apabila ada peluang dibuka kembali.

Sementara itu, Sekda Lahat, H Nasrun Aswari SE MM didampingi Kepala BKD dan Diklat, Drs Rachmad Surya Effendi MM mengungkapkan, jangan ada misskomunikasi antara honorer dan Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat termasuk DPRD sebagai pengayom sebagai aspirasi masyarakat.

” Perhatian pemkab terhadap tenaga honorer sejauh ini, memang tidak ada penerimaan cpns hingga sekarang semuanya diperjuangkan untuk menyelesaikan permasalahan sesuai PP No 48/2005,” katanya.

Dikatakannya lagi, sisa 585 honorer, sudah ada beberapa honorer mengikuti tes, pedoman keputusan tertulis tidak bisa menindaklanjuti berdasarkan kesepakatan.

“Tidak berani melarang aturan setelah diterbitkan surat, PP 48 pada prinsipnya tidak ada lagi honorer tapi pada kenyataannya masih ada, dimana, hal ini bukan kewenangan kepala daerah melainkan pemerintah pusat,” katanya.

Ia mengungkapkan, hingga detik ini belum ada surat resmi dari Kemenpan atau BKN mengenai pengangkatan honorer, terlebih lagi PP baru. Oleh sebab itu, jangan sampai percaya dulu.

” Tentunya informasi yang disampaikan dari Kemenpan atau BKN akan disebarluaskan atau ditindaklanjuti,” pungkas H Nasrun.(CEPY – LAHAT)

(iklan ini berbayar)

(iklan ini berbayar)

(iklan ini berbayar)

(yang belum pasang iklan di tunggu)

(iklan ini berbayar)

(iklan ini berbayar)

(iklan partisipasi)

(iklan ini berbayar)

(iklan ini berbayar)

(iklan ini berbayar)

(iklan ini berbayar)

UNDUH APLIKASI “POLISI LAHAT” DI PLAYSTORE ATAU APP STORE
(iklan partisipasi)
  
  

Bagikan ke :