ASWARI MINTAKAN KERJASAMA DPRD PROVINSI

14-March-2016, 16:20

//// Dalam Penegasan Galian Golongan C Tak Prosedural

Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE menegaskan, bahwasanya usaha galian golongan C di Bumi Seganti Setungguan sudah bisa dikatakan menyebar dimana-mana, dan memang sulit dihentikan, baik itu dari perseorangan maupun perusahaan.

“Kalau tambang batubara perusahaan sangat jelas, lain halnya dengan galian golongan C menyebar dimana-mana, sehingga sangat mengkhawatirkan sekali, terlebih lagi memperlihatkan kerusakan lingkungan,” ungkap Aswari, dihadapan Anggota DPRD Provinsi Sumsel dan Kepala SKPD, Senin (14/3).

Ia menambahkan, jika dahulu penambangan galian golongan C mengambil batu di sungai, akan tetapi kini, dipinggiran sungai, sehingga sedimen bertumpuk, tapi arah aliran sungai berubah dan menyebabkan banjir.

“Oleh sebab itulah, dengan kedatangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Komisi IV dapat menertibkan para penambang yang izinnya sama sekali telah habis atau tidak diperpanjang lagi,” ujar Aswari lagi.

Disamping itu, sambung Aswari, dibutuhkan sosialisasi tentang pertambangan, termasuk didalamnya materi kerusakan lingkungan dampak dari galian golongan C yang menyalahi procedural.

“Sosialisasi tentang pertambangan galian C hanya diketahui oleh pejabat setempat, dan pemegang IUP dapat berinteraksi, dimana ini sangat jelek sekali, dimana bantaran sungai menjadi rusak,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Ir Herpanto Msi, didampingi Wakil Ketua, Yulius Maulana mengungkapkan, sektor tambang galian golongan C buat cemas dan khawatir, sulit mengontrolnya, bahwasanya izin batuan, terutama galian C diakomodir sesuai dengan peraturan gubernur (pergub) No.1/2016.

“Minerba, penertiban sedang dalam proses UPTD melakukan inventarisir, ada beberapa temuan, diantaranya banyak izin habis, tidak memperpanjang, diluar ijin melakukan menambang,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, UPTD Pertambangan dan Energi (Tamben) sudah bekerja dengan baik, data-data belum tersampaikan sudah berjalan, terkait ijin batuan, waktunya akan dilakukan serta berkoordinasi pemkab Lahat, langkah penertiban dan pembuatan tim, terintegrasi menyelesaikan masalah mulai dari hulu.

“Sesuai aturan berlaku, dimana, 100 meter kiri-kanan ditetapkan kawasan lindung dan konservasi, begitupun sungai kecil 50 meter kiri-kanan, dan ini memang harus diprioritaskan supaya tidak meluas kerusakan lingkungannya,” tukas Herpanto.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :