KPK LAGI – LAGI TIDAK MENGHORMATI ANTAR SESAMA PENEGAK HUKUM

16-January-2018, 17:01

JAKARTA – Buntut panjang penanganan kasus korupsi E-KTP juga menyasar terhadap mantan penasehat hukum Setya Novanto, yakni Fredrich Yunadi, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah tersebut (KPK) pada Rabu (10/01/2018).

Fredrich yang saat ini juga telah ditahan di dalam sel tahanan KPK diduga telah menghalang-halangi atau merintangi proses penyidikan kasus E-KTP terhadap kliennya Setya Novanto, hal tersebut dianggap merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai obstruction of justice.

Pasca penetapan tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap Fredrich Yunadi, beragam reaksi pro dan kontra muncul, salah satunya yang mempersoalkan posisi Fredrich Yunadi yang kala itu sebagai penerima kuasa dari kliennya, dalam posisi sebagai advokat.

Banyak pihak yang menganggap diluar proses penyidikan terhadap aspek Pidana yang diduga dilakukan oleh Fredrich Yunadi, lagi lagi KPK tidak mengindahkan kapasitas tersangka kala itu yang dalam menjalankan tugas dan profesinya dilindungi oleh kekebalan (imunitas) sebagaimana yang diatur di dalam UU Advokat. Hal tersebut juga senada disampaikan oleh penggiat hukum yang juga berprofesi sebagai advokat, Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H. yang menilai bahwa KPK lagi lagi missleading dalam menangani dugaan obstruction of justice yang disangkakan terhadap Fredrich Yunadi.

“Lagi lagi KPK ini missleading dalam proses penyidikan dugaan obstruction of justice yang dilakukan oleh mantan lawyer-nya SN kala itu, perlu diingat bahwa pertama, Fredrich Yunadi itu dalam posisi advokat yang mendapat mandat berdasar surat kuasa dari kliennya yang secara jelas dilindungi oleh UU Advokat, ketentuan imunitas terhadap advokat memang tidak dapat serta merta dan berlaku absolut, namun pada praktiknya ada hal – hal yang perlu diperhatikan ikhwal hal tersebut, kemudian yang kedua, KPK juga harus ingat bahwa profesi (advokat) tersebut bernaung di bawah Organisasi Advokat, atau dalam hal ini PERADI, sehingga KPK tidak boleh seketika menetapkan tersangka tanpa mengindahkan organisasi profesi advokat” tegas Bang Chandra sapaan akrabnya ketika diwawancarai redaksi sriwijaya online.

Lebih lanjut, Bang Chandra juga melihat bahwa setidak-tidaknya KPK haruslah berkoordinasi terlebih dahulu dengan PERADI, hal tersebut dikataknnya bukanlah dalam kapasitas (kepentingan) dan semangat melindungi profesi advokat atau teman sejawat, serta berlindung di balik wajah organisasi advokat, namun hal tersebut seyogyanya dalam arti untuk saling menghormati antar sesama penegak hukum. ia mengatakan bahwa posisi advokat itu jelas sebagai penegak hukum, catur wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia, oleh karenanya perbuatan pidana di satu sisi harus juga memperhatikan sisi etik penyandang profesi tersebut, yang bermuara dari dewan kehormatan organisasi profesi.

“Memang KPK seyogyanya terlebih dahulu paling tidak berkoordinasi dengan organisasi advokat atau dalam hal ini PERADI, jadi dapat dinilai apakah memang penyandang profesi advokat tersebut telah melanggar kode etik profesi yang diuji melalui dewan kehormatan organisasi profesi advokat, meskipun kedua hal tersebut ranah-nya berbeda dan tidak saling menegasikan, namun perlu diingat bahwa advokat juga merupakan aparatur penegak hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang (imunitas), ya kalau begini terus praktik dan kinerja KPK, berarti sama saja KPK bukan hanya tidak menghormati organisasi profesi advokat (PERADI) ataupun para penyandang profesi tersebut, namun senyatanya KPK mau berjalan sendiri dan tidak menghormati antar sesama penegak hukum, banyak contohnya itu dari dulu” pungkasnya. (ichsan)

Bagikan ke :