DESA DI PULAU RIMAU DIKUNJUNGU TIM NAWACITA

25-July-2017, 09:38

BANYUASIN, SO – Tim Nawacita Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Minggu (23/7), Joko Daryanto adik Presiden Selaku Dewan Pembina diwakili oleh tim Nawacita Ruri Jumar Saef didampingi tim lainya dan sesepuh Banyuasin Haidir, bertolak ke Desa Rawah Banda Kecamatan Pulau Rimau.

Kunjungan tersebut untuk menyerap dan mendengar langsung apa yang menjadi harapan masyarakat transmingras tahun 1981 ini. Petemuan dilaksanakan di kantor desa setempat pukul 12:00- 14:00 WIB.
Selain itu juga kunjungan tim Nawacita ini dalam rangka mensosialisasikan program Nawacita dari Presiden Jokowi. Juga memonitoring sejauh mana program Nawacita berjalan.

Kita ketahui Program nawacita presiden membangun dari pinggiran. Untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan indonesia berdaulat pangan. ada program prioritas.

Cetak sawah baru 1 juta hektar di luar pulau jawa, Rehabilitasi jaringan irigasi desa Seluas 3 juta hektar, Land lefroom 9 juta hektar / memberikan bantuan kepada petani tanaman pangan sertifikat gratis, perubahan status kawasan HP .HPK atau lainya sepanjang untuk masyrkat hidup dan berusaha di bidang tanaman pangan padi dan palawija.

“untuk itu Perlunya setiap desa membuat badan usaha desa yang berbadan hukum seperti Bumdes atau Koperasi untuk memciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa,” papar Ruri Jumar Saef.

Dikatakannya bahwa Permasalahan pulau rimau perlunya Revitalisasi pembagunan infratruktur pedukung pangan seperti jalan poros, Rehabilatasi saluran primer skunder dan pintu air di karenakan sejak tahun 81 tidak ada pengerukan yang mengakibatkan dangkalnya saluran dan menyebabkan banjir, Pembagunan sarana air minum yang bisa di konsumsi selama ini warga desa pulau rimau hanya minum mengandalkan air hujan air yang ada tidak dapat di minum karena kandungan PHnya tinggi.

“Pembagunan jalan poros sangat di perlukan karena masyrakat desa tidak dapat memgeluarkan hasil panen dengan maksimal kalaupun keluar masih merugi di karenakan jalan rusak berat. Program Nawacita merupakan program non bisnis. Nawacita tidak dipakai untuk cari proyek. Jika ada yang meminta-minta proyek atas nama tim Nawacita, laporkan ke kami, nanti kami yang selesaikan,” tegasnya.

Tim Nawacita juga memantau potensi daerah yang tidak dimunculkan secara nasional. Jika daerah memiliki potensi bagus, pendanaanya tidak harus melalui daerah, tapi bisa mendapat dari pemerintah pusat. Sesuai dengan intruksi Presiden tentang perlunya penguatan kelembagaan ekonomi masyrakat desa Petani didorong membentuk koperasi atau badan usaha desa (Bumdes) untuk dapat sebagai salah satu pilar ekonomi masyrakat desa

Team Nawacita Indonesia berkunjung Pulau Rimau tersebut untuk mendengar langsung keluhan dan persoalan petani dalam pengelolaan pertanian seperti pembibitan, kepastian hukum dalam penggunaan lahan, produksi hasil pertanian dan penggunaan pupuk, juga pendirian koperasi sebagai wadah penghimpun hasil-hasil pertanian.

Dia menambahkan bahwa tim Nawacita Institut, mengatakan, pendirian koperasi atau badan usaha desa, dapat membantu petani meningkatkan kesejahteraan. Mengutip UU 25/1992 tentang Koperasi, dia mengatakan, jika petani memiliki lahan misalkan sekitar tiga ribu hektar, baik itu tanah adat, tanah desa dapat dikuasakan kepada Bumdes, koperasi, untuk dilakukan pemanfaatan dan pengelolaan lahan agar dapat bermanfaat dan masyrakat desa memdapatkan hasil tanpa harus mengerjakan dan mengusakan lahan tersebut dengan cara pola kemitraan atau KSO dengan perusahaan dengan cara bagi hasil keuntungan 20 hingga 25 persen dalam kontrak kerja sama selama 25 tahun.

“Jadi untuk menciptakan petani yang moderen, harus mensinergikan dengan perusahaan yang ada (koperasi). Sehingga petani di daerah lain bisa juga aktif memaksimalkan produksi pangan yang ada di Banyuasin khususnya Pulau Rimau,” kata Ruri Jumar.

Selain itu Jumar kepada para petani menambah, persoalan utama yang dihadapi petani dalam mencetak sawah baru yaitu dangkalnya aliran sungai, sehingga dikuatirkan dapat menciptakan banjir.

Infrastruk jalan yang buruk juga sangat berpengaruh dengan harga hasil pertanian, luar biasa jalannya di pulau rimau dari tahun 1981 sampai sekarang warga berkubang lumpur ketika hujan dan hujan debu ketika musim panas. sambil mencerikan jalan yang dirinya lalui untuk tiba di pulau rimau.

Menurutnya, perlu langkah tepat dari pemerintah, mulai di tingkat desa melalui usulan musyawarah desa (Musremdes) hingga musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) kabupaten dan provinsi untuk menangani persoalan semacam itu.

“Biasanya, situasi politik daerah dapat mempengaruhi persoalan pembangunan. Terus terang saja, dari Sabang sampai Merauke, persoalan utamanya adalah adanya oknum kepala daerah yang mengedepankan politik. Karena merasa menang di wilayah tertentu, kadang wilayah masih diabaikan,” tutur Jumar.

Dia juga menyatakan sebagai negara demokrasi, siapapun memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas, Dia mengaku kehadirannya bukan hanya sekedar tatap muka, namun ingin mendengarkan, mencatat dan menyerap dan menyelesaikan langsung persoalan yang dihadapi petani.

“Saya sarankan, bapak-bapak menyurati Presiden kita (Jokowi), untuk mengadukan masalah pertanian. Saya jamin, akan ada balasan. Paling lama 15-20 hari kedepan dan nantinya Kementrian Sekretaris Negara akan menurunkan tim untuk memastikan apakah benar ada masyarakat tani, lahan kosong, atau apakah benar di sekitar sini ada tambangnya sehingga yang dibutuhkan petani bisa dikaji,” ucapnya.

Sementara Ketua Forum Kades Iksan Zahir atau lebih akrab disapa pakde cecep di dampingi tiga puluh lebih kades pulau riamu, menuturkan siap menerima saran dan membulatkan tekat untuk berkirim surat ke Pak Presiden Jokowi, agar sesegera mungkin masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.

Tentunya dari program Presiden melalui tim nawacita yang sudah berjibaku pontang panting sehingga sampai dan bertatap muka langsung dengan para kepala desa di pulau rimau.

“Sebenarnya hanya dua hal yang sangat mendesak untuk menjadi perhatian bapak Presiden, Pertama jalan yang berdampak langsung dengan pada proses penjualan hasil pertanian, kedua repitalisasi sungai yang juga berdampak hasil pertanian sawah, “jika parit primer dan skunder dangkal banjir menghatui petani tentu tidak bisa bercocok tanam.” Tukasnya. (Kiongli)

Bagikan ke :