ALGUN : “OT TAK JUAL NARKOBA. JADI KENAPA JADI KAMBING HITAM”

14-July-2016, 17:32

//// Perbup Nomor 14 2016 Tuai Kritik dan Keluhan
KOmunitas Pengusaha OT Bakal ‘Ngadap’ Bupati

Lahirnya peraturan bupati (perbup) nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan hiburan orgen tunggal, orkes, band dan hiburan yang menggunakan alat musik elektronik belakangan tuai pro dan kontra dilapangan. Kritikan dan keluhan justru paling mengemuka dari kalangan pengusaha jasa orgen tunggal, yang menganggap aturan ini sudah mengebiri hak-hak mereka selaku warga negara dan pelaku usaha yang tak bisa sepenuhnya dipersalahkan.

Hal ini seperti dikemukakan salah satu pengusaha orgen tunggal, Algun Asdianto dihubungi via Hand Phone (HP) kemarin. Menurutnya, intinya mereka bukannya tak mendukung aturan pemerintah, namun jelas jika merunut dari beberapa pasal yang ada, jelas tersirat bahwa, seolah-olah apa yang dikerjakan mereka (orgen tunggal.red) dilapangannya adalah salah.

“Kami setuju saja, jika peraturan itu dibuat demi menanggulangi maraknya aksi kejahatan yang ada. Namun, jika lantaran usaha kami orgen tunggal yang kemudian dikebiri, kami juga punya hak untuk berusaha di Indonesia ini selaku warga negara, dan itu dilindungi oleh undang-undang,” beber Algun.

Algun menjelaskan, jika memang pemerintah dan jajaran mau memberantas kejahatan, seperti narkoba atau minuman keras, jangan kemudian usaha mereka yang dikebiri hak-haknya, seperti pembatasan waktu pentas dan lainnya. Dirinya tak memungkiri, dilapangan kalangan orgen tunggal ini rata-rata banyak sekali menjapatkan pekerjaan dengan jalan disewa pada waktu malam hari, oleh karenanya jelas kedepan akan dirugikan.

“Pikirkan berapa banyak kru dalam satu usaha orgen tunggal itu, belum lagi biduan-biduan, dan juga lainnya. Ini adalah lapangan kerja pak, dan kami dalam setiap penampilan, selalu patuh pada panitia kok. Jadi, jangan kemudian kami yang dijadikan kambing hitam,” tukasnya.

Jika memang ingin memberantas narkoba dan minuman keras, semestinya aparat bisa fokus ke poinnya saja, tangkap para bandarnya, serta pengedar atau penjualnya. Jangan malah sebaliknya, justru usaha lain yang kemudian dijadikan sasaran, dan malah mematikan rezeki banyak orang didalamnya.

“Tangkapi bandarnya, bukan kami yang jadi korban. Untuk ini, dalam waktu dekat, kami pengusaha pengusaha orgen tunggal bakal menghadap ke bupati, guna meninjau peraturan yang ada,” tegas Algun.

Terpisah, Kasat Pol PP Lahat, Sigit Budiharto SH dimintai keterangan mengenai hal ini mengaku belum mempelajari begitu dalam tentang Perbup yang ada. Hanya saja baginya, sesuai dengan tupoksinya, kedepan Pol PP akan melaksanakan kewajiban yang ada, seperti sosialisasi dan juga pengawasan.

“Kami bakal pelajari dulu aturannya, itu kan baru. Kedepan, kami selalu siap menjadi leader dalam hal penegakkannya dilapangan, dan tentu saja dengan koordinasi dengan pihak pemerintahan setempat, Polri dan juga TNI,” tegasnya.(BOIM – LAHAT)

Bagikan ke :