TAK KANTONGI RESTU WARGA. IZIN TAK DITERBITKAN

9-June-2016, 16:22

//// Pengusaha Indomaret Bakal Dipanggil
Hasil Dengar Pendapat Dengan Anggota DPRD

Buntut dari adanya keluhan dan keberatan dari masyarakat, khususnya masalah keberadaan usaha dagang Indomaret yang disinyalir tak berizin membuat jajaran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Lahat, memanggil pihak terkait dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPTPMD).

Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Lahat, Herliansyah SH MH, Wakil Ketua I, Drs Farhan Berza MM dan dihadiri segenap anggota dewan lainnya menyebutkan, intinya dewan mempertanyakan perihal keluhan masyarakat dilapangannya.

“Disini kami ingin mempertanyakan perihal keluhan yang ada, terutama mengenai usaha Indomaret yang disinyalir tak berizin,” ujar Herliansyah.

Ditambahkan Farhan, selaku anggota dewan, pihaknya hanya bisa menyampaikan himbauan kiranya proses pengawasan, hingga keluarnya izin bisa lebih diperketat lagi. Bahkan, jika memang mesti ditindak tegas, dinas terkait jelas mesti melaksanakannya, serta dilain pihak juga tak sampai berujung pada timbulnya gejolak ditengah masyarakat itu sendiri.

“Semuanya demi kepentingan dan kebaikan semua pihak. Karena disetiap pengurusan izin, berkaitan dengan dana yang jelas bisa menambah pemasukan daerah,” beber Farhan.

Terpisah, Kepala BPPTPMD Lahat, Elfa Edison SH mengatakan, intinya memang untuk usaha perdagangan Indomaret atau sejenisnya dilapangan tetap diawasi, khususnya mengenai perizinannya. Sejauh ini, baru usaha-usaha Indomaret yang berada di wilayah dalam kota saja yang bisa dikatakan berizin.

“Sementara, untuk Indomaret dikawasan luar kota, seperti di Desa Ulak Pandan, Merapi Barat, atau yang di Desa Tanjung Aur, Kikim Tengah memang masih bermasalah dilapangannya,” ungkap Elfa Edison.

Adapun masalah dimaksud yaitu karena belum dikantonginya izin atau restu dari masyarakat setempat. Dimana dari total 6 usaha waralaba yang berdiri di luar Kecamatan Kota Lahat, 2 Desa yakni, Tanjung Aur, Kikim Tengah dan Ulak Pandan, Merapi Barat kehadirannya mendapat penolakan dari masyarakat setempat, pasalnya, akan berdampak kepada pedagang kelontongan maupun tradisional berada disekitarnya, sehingga mengakibatkan sepinya pembeli.

“Jika kedepan tetap saja membandel, bukan tak menutup kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan Sat Pol PP, sebagai pihak eksekutor penegak perda yang ada,” tegasnya. (CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :