KEJARI BENTUK DAN SOSIALISASIKAN TP4D

8-March-2016, 17:02

//// Selama Sesuai Aturan Yang Berlaku

Selama ini, dilapangannya tak hanya di kabupaten Lahat, kebanyakan penyerapan anggaran pembangunan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) cenderung dinilai berjalan lambat. Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah kekhawatiran masing-masing SKPD itu sendiri jika kedepannya bisa berdampak atau bersinggungan dengan permasalahan hukum. Nah, kemarin (8/3) dengan dibentuk dan disosialisasikannya Tim Pengawal dan Pengamananan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), kedepan kiranya keragu-raguan ini bisa sedikit diminimalisir, demi pemaksimalan jalannya pembangunan dilapangan.

Hal ini seperti dikemukakan bupati H Saifudin Aswari Rivai SE dalam sambutan di kegiatan kemarin yang dilaksanakan di aula pertemuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat. Menurutnya, kepada masing-masing pimpinan SKPD, atau pengambil kebijakan dan juga penanggung jawab anggaran, kiranya kedepan menjadi lebih percaya diri, khususnya didalam pengalokasian penganggaran dan pelaksanaan pembangunan masing-masing sektornya.

“Selama sesuai aturan dan petunjuk yang ada, keraguan akan penggunaan dan penyerapan anggaran jelas tak boleh lagi terjadi. Semuanya demi jalannya roda pembangunan dilapangan, dan masyarakat yang sudah menantikannya,” ungkap Aswari.

Dilanjutkannya, dengan terbentuknya TP4D ini sendiri, dirinya juga mewakili segenap pemerintahan kabupaten yang ada juga mengucapkan banyak terima kasih, minimal kedepan sejak sebelum proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau poin pembangunan yang ada, sudah ada tempat untuk berkoordinasi dan bertukar pikiran atau saran pendapat, agar dampak hukum bisa dihindari seminimal mungkin.

“Kami ucapkan terima kasih atas terbentuknya tim ini. kedepan, sudah tidak ada alasan lagi untuk ragu-ragu dalam menjalankan roda pembangunan yang ada. Namun tetap pula, jangan dilupakan masalah aturan hukum yang ada, dan itulah guna TP4D ini sendiri,” tegasnya.

Terpisah, Kajari Lahat, Helmi W SH MH menjelaskan, keberadaan TP4D ini sendiri sesuai dengan petunjuk didalam UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tah8un 2001 tentang pemberantasan korupsi, kemudian UU no.28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, sampai pada terakhir diatur oleh Peraturan Jaksa Agung RI no.PER-009/A/JA/01/2011 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan RI. Dimana tim TP4 D sendiri memiliki tugas dan fungsi meliputi mengawal dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif.

“Salah satunya dengan memberikan penerangan hukum, khususnya sejak proses awal pelaksanaan pembangunan, melakukan diskusi bersama instansi pemerintah dalam mengidentifikasi masalah penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, sampai pada memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir,” beber Helmi.

Dilanjutkannya, dengan adanya TP4D sendiri juga diharapkan bisa membuka peluang koordinasi dengan aparat pengawasan intern daerah, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, serta juga dapat bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

“Disini juga nantinya akan membuka peluang pelaksanaan penegakkan hukum refresif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern, sehingga semuanya akan lebih terkontrol dan jalannya pelaksanaan pembangunan bisa lebih maksimal lagi kedepannya,” tegas Helmi lagi. (CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :