KEJARI LAHAT DAN BPJS KESEHATAN “TEKEN” MOU

1-July-2015, 17:49

LAHAT – Selasa sore (30/6) menjadi titik penuh harapan kedepannya, khususnya bagi pihak BPJS Kesehatan dan juga Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, dengan ditandatanganinya nota kesepakatan (MoU) yang ada. Selain sudah terjadi ikatan kerjasama dibidang penyelesaian masalah hukumnya kedepan, kemarin juga secara resmi dibentuk forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan untuk Lahat, juga dengan melibatkan instansi atau satuan kerja lainnya, seperti pihak perizinan dan juga dinas ketenagakerjaan.

Dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, Helmy W SH MH dalam wawancaranya, adapun ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi bidang bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan dan aset milik BPJS kesehatan. Hal ini juga dilakukan dengan satuan kerja terkait lainnya, seperti pihak Disnaker dan pihak perizinan, kedalam forum koordinasi yang ada.

“Ini suatu amanat undang-undang dan sifatnya wajib. Makanya, hari ini kita tindak lanjuti nyata dengan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama,” ungkap Helmy.

Helmi menambahkan, pihaknya kedepa siap memberikan bantuan kepada BPJS Kesehatan, khususnya dalam hal menangani permasalahan hukum, bidang perdata dan tata usaha Negara (TUN).

“Kita berperan untuk membantu BPJS dalam melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan dan tindakan hukum, begitu pula menyelesaiakan permasalahan dengan saling memberikan informasi sebagai upaya,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Cabang (Kacab) BPJS Lubuk Linggau, Novi Kurniadi SKM AAK menegaskan, bahwasanya sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan karyawannya sebagai peserta BPJS akan dikenakan sanksi administrasi teguran tertulis sebanyak dua kali, denda sebanyak 0,1 persen dari iran yang harus dibayarkan dan usulan penghentian pelayanan publik tertentu.

“Hal ini tertuang dalam Undang-undang (UU) No 24/2011, pasal 11 huruf c, Pasal 17 UU No 24/2011 dan peraturan pemerintah (PP) No 86/2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan social,” terangnya.

Untuk kendala, diakuinya proses penagihan melalui surat atau via email ke BU dan peserta mandiri, namun, surat tagihan banyak yang kembali, dikarenakan alamat tidak jelas dan tidak ditemukan, lalu, setelah dilakukan pemeriksaan kepatuhan BU tetap tidak mau berkoordinasi dan masih banyak BU belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Makanya, dengan terbentuknya forum ini, kiranya kedepan semua masalah yang ada bisa sedini mungkin dikoordinasikan, sehingga bisa pula bersama-sama menyarikan solusi atau jalan keluarnya,” bebernya. (CEPY LAHAT)

Bagikan ke :