Miris, Purna Bakti Bupati Supriono Diwarnai Aksi Penolakan Pusdiklat

10-September-2018, 22:50

BANYUASIN — Penolakan atas pembangunan Pusdiklat Maetrya Sriwijaya di Desa Talang Buluh terus mengalir. Kali ini penolakan datang dari Himpunan Mahasiswa Banyuasin (HIMBA) dengan mengelar aksi di rumah dinas Bupati Banyuasin yang berada di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Senin (10/9) Pukul 10.00 WIB.

Kedatangan masa yang berjumlah puluhan mahasiswa ini, ketika melakukan long march mereka sempat bersitegang dengan anggota Polres Banyuasin karena bertepatan acara Purna Bakti Bupati SA Supriono yang berakhir jabatannya pada 9 September 2018.

Ketua Umum HIMBA Panji Gibraldi mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Banyuasin atas pemberian izin pembangunan Pusdiklat Meitrya Sriwijaya ditengah pemukiman masyarakat mayoritas Islam. Imbasnya sejumlah sarana ibadah seperti Musholla dan Masjid bakal tergusur.

“Apakah Pemkab Banyuasin anti Islam hingga menyebabkan Masjid dan Musola bakal dirobohkan. Kami minta batalkan Pusdiklat, apalagi kebijakan itu menabrak aturan yang mana batas wilayah tersebut masuk Kota Palembang,”ujar dia.

Diakhir masa jabatannya, sebut dia, Bupati SA Supriono telah memberikan kesan yang kurang baik sehingga membuat elemen masyarakat di Banyuasin mengencam atas kebijakan kontroversi tersebut.

“Kebijakan Pemkab terkait hal ini sangat miris dan sungguh melukai umat Islam di Banyuasin. Bukannya kami intoleransi tapi jelas merusak kemaslahatan masyarakat banyak,”tegasnya.

Saat di halaman Rumah Dinas Bupati, masa disambut oleh PLH Sekda Dr H Senen Har, Kasat Pol PP Anthony Liando, Kabag Ops Kompol MP Nasution, Ketua DPRD Irian Setiawan dan Sekwan Dr Konar Zuber.

Pemkab Banyuasin menegaskan aspirasi yang mahasiswa sampaikan ini segera akan ditindak lanjuti. Hanya saja sebagai gambaran Pemkab Banyuasin tidak mengenal yang namanya Meitrya Sriwijaya berkaitan dengan pemberian IMB.

“Akan tetapi Pemkab Banyuasin belum menerbitkan izin Operasional. Dalam pemberian izin operasional nanti, kami akan melibatkan FKUB dan Kemenag Banyuasin,” ujar Senen Har seraya menyebutkan jika izin diberikan sebelum tapal batas ada ketetapan pada 30 Mei 2018. (Adam)

Bagikan ke :