Sertifikasi ISPO PT. Agro Diduga Mulai Dipertanyakan Beberapa Kalangan

6-June-2021, 22:53

Sriwijayaonline.com, Jambi — menanggapi pemberitaan media ini terkait dugaan pelanggaran kepres di area HGU PT. AGRO WIYANA yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjab Barat, Provinsi Jambi, seperti yang ditayangkan media ini beberapa edisi lalu.

Aspandi ketua LSM Garuda Nasional untuk Provinsi Jambi, kepada media ini sempat menyayangkan terhadap General Manager yang telah berulang kali ditemui tapi belum bisa menyediakan waktu, dan Humas perusahaan terkesan lemah dalam bertugas, katanya.

Sehingga dugaan pelanggaran terhadap Kepres dan HAM terhadap karyawanya bakal diteruskan ke instansi yang terkait, kata Aspandi.

Hal senada juga diutarakan Sobri dari LP2J Provinsi Jambi, menurutnya, masalah lingkungan bakal akan kita tuntaskan meski sampai ke pihak KLHK, ungkap Sobri.

Hal ini juga diutarakan Hamdi Zakaria dari Tim Pemerhati Lingkungan notabene sebagai Kaperwil Media Supremasi Hukum Indonesia untuk Provinsi Jambi.

Menurut Hamdi Zakaria, tim nya bakal akan mempertanyakan sertifikasi ISPO perusahaan ini, mengingat, Lingkungan merupakan salah satu syarat pengajuan sertifikasi ISPO selain Izin usaha dan Izin lokasi, ungkap Hamdi.

Menurut Hamdi Zakaria lagi, selain masalah Line sempadan sungai, pihaknya juga bakal mempertanyakan kawasan konservasi luar HGU perusahaan ini, kena hal ini sangat penting, seperti di atur pada UU RI no 18 tahun 2004 tentang perkebunan, ulas Hamdi.

Hamdi Zakaria juga menjelaskan, persyaratan yang harus dimiliki sebelum mengurus sartifikasi ISPO perkebunan kelapa sawit, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku perkebunan sawit sebelum mengajukan permohonan sartifikasi ISPO seperti yang telah diatur dalam Peraturan Presiden no 44 tahun 2020 tentang sistem sartifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Ketentuan tersebut diwajibkan kepada setiap pelaku perkebunan kelapa sawit, jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sartifikasi ISPO, maka dapat dikenakan sangsi Administratif berupa, teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari usaha perkebunan kelapa sawit, pembekuan sartifikat ISPO, dan atau pembekuan terhadap sartifikat ISPO.

Untuk peeusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan sartifikasi ISPO, kepada lembaga sartifikasi ISPO dilampirkan dengan dokumen, izin usaha perkebunan, Hak atas tanah, Izin lingkungan dan penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan.

Jika di area HGU terjadi dugaan pelanggaran lingkungan, maka sartifikasi ISPO perkebunan ini perlu di pertanyakan, tutup Hamdi Zakaria.

Dengan adanya pernyataan dan stetmen dari berbagai kalangan dari tim ini, sartifikasi ISPO perkebunan ini diduga memang perlu dipertanyakan.(Mulyadi)

Bagikan ke :