Beredar Isu DPD Ditunjuk Langsung Oleh Kades, Ini Kata Kadis DPMD Banyuasin

15-April-2019, 23:07

BANYUASIN – Dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Permusyawaratan Desa (DPD) di Kabupaten Banyuasin, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banyuasin akan melaksanakan pemilihan.

Berakhirnya masa jabatan anggota DPD di 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019 ini menimbulkan isu yang bergejolak di masyarakat. Pasalnya, dikarenakan banyak persepsi di masyarakat bahwasannya Anggota DPD bisa di tunjuk langsung oleh Kepala Desa.

Menanggapi isu yang beredar tersebut,PLT Kepala Dinas DPMD Roni Utama Melalui Kasi Bina DPD Rizalludin, S.H M.Si menjelaskan bahwa, mekanisme pemilihan DPD di tahun 2019 ini memang beda dengan pemilihan DPD di tahun lalu.

Dikatakan Rizal, pada tahun 2019 ini pemilihan BPD dibagi menjadi 2 pilihan (opsi), secara langsung menurut keterwakilan wilayah (dusun), atau musyawarah perwakilan,namun sebelumnya masyarakat, panitia pemilihan,
tokoh masyarakat, kepala Desa, anggota DPD yang lama dan unsur-unsur lainnya harus mengadakan rapat terlebih dahulu, opsi mana yang akan di pakai oleh Desa tersebut.

“Kalau masyarakat Desa memilih opsi pilihan langsung, mekanisme pemilihannya seperti pemilihan Kades,namun di lakukan berdasarkan wilayah (dusun). Dan Kalau memilih opsi musyawarah perwakilan, mekanisme pemilihannya berdasarkan musyawarah perwakilan,” kata Rizaludin, SH., M.Si, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (15/04).

Intinya jelas Rizal, semua tergantung masyarakat,opsi mana yang di pilih,yang penting ada berita acara kesepakatan rapat tersebut sebagai dasar panitia pemilihan untuk melaksanakan tahapan-tahapan.

Menurut Rizal, isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar,”tidak benar itu, mekanismenya ya pilih salah satu diantara 2 opsi tadi, pilihan langsung atau musyawarah perwakilan,” tegas dia.

Lebih lanjut dikatakan Rizal, bahwa pada tahun 2019 ini, sebanyak 256 desa dari 21 Kecamatan yang akan melakukan pemilihan DPD untuk periode 2019-2025.

Masih kata Rizal, anggota DPD yang akan dilakukan pemilihan telah menjabat selama 6 tahun. Dan paling lambat SK mereka berakhir pada Oktober ini. Oleh karena itu, pemilihan dilakukan dalam tahun ini juga. Bagi incumbent yang ingin mencalonkan diri kembali, tidak ada masalah.”Jadi, boleh beberapa kali, jika masih dipercaya masyarakat,”ujarnya.

Sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dan Pengambil Keputusan, maka Anggota DPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat,” tandasnya.

“Bagi masyarakat yang mencalonkan diri, gratis dan tanpa buaya karena biayanya sudah dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk honor panitia juga dari ADD,” jelasnya.(Adm)

Bagikan ke :