Tolak Pembangunan Pusdiklat Maytrea Sriwijaya, HIMBA Akan Melakukan Aksi Damai

10-September-2018, 07:14

BANYUASIN — Pemberian izin IMB oleh Bupati Banyuasin SA Supriono terkait pembangunan Pusdiklat Maeytrea Sriwijaya di wialayh Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kini semakin meruncing, pasalnya banyak menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat Banyuasin.

Penolakan ini salah satunya dari Himpunan Mahasiswa Banyuasin (HIMBA). Mereka menilai pembangunan Pusdiklat Maytrea Sriwijaya tersebut telah menyalahi aturan dan cacat hukum. Sehingg mereka meminta pembangunan Pusdiklat Maytrea Sriwijaya harus dihentikan.

Oleh karena itu HIMBA akan melakukan aksi damai sebagai bentuk penolakan pembangunan Pusdiklat Maytrea Sriwijaya tersebut. Dan kini HIMBA telah melayangkan surat kepada Kapolres Banyuasin.

Surat ini berisi tentang Pemberitahuan Aksi Damai terhadap Berdirinya Pembangunan Pusdiklat Maitreya Sriwijaya di Wilayah Pemukiman penduduk Pada Warga di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Aksi damai yang dilakukan oleh HIMBA ini akan dilakukan pada Senin (09/09) , pukul 10.00 WIB
yang akan diawali di Kantor DPRD Banyuasin, lanjut ke rumah dinas Bupati Banyuasin dan terakhir di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin.

Aksi penolakan ini bukan kali ini saja dilakukan, sebelumnya aksi serupa dilakukan oleh Perhimpunan Organisasi dan Masyarakat Banyuasin (POMBB) dengan tuntutan Penolakan Pembangunan Pusdiklat Maiterya Sriwijaya di DesaTalang Buluh Kabupaten Banyuasin.

Anggota Komisi 1 Emi Sumitra saat dikonfirmasi terkait dengan aksi tersebut menjelaskan sangat endukung penuh dan mengapresiasi atas sikap kepedulian masyarakat Banyuasin yang melakukan aksi-aksi penolakan tersebut.

“Apalagi proses prijinan pembangunan tersebut, cacat hukum yang mana wilayah Talang Buluh termasuk wilayah Kota Palembang, dan tidak ada alasan untuk merobohkan Masjid dan Mushollah, baik secara akidah fiqih islam maupun secara hukum formal,” tegas Emi.

Emi juga sangat menyayangkan pembangunan tersebut sampai harus mengorbankan tempat ibadah. “Secara pribadi saya menolak atas pembangunan tersebut, karena tidak ada azas manfaat bagi Kabupaten Banyuasin, apalagi sampai mengorbankan tempat Ibadah umat Muslim” ungkapnya.

Emi juga mengatakan bahwa Pusdiklat Maitreya Sriwijaya ini merupakan Pusdiklat Agama Budha terbesar di Asia Tenggara. Dan belum mengantongi izin dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuasin dan warga setempat.

“Dan juga masih banyak hal yang diperlu dipertanyakan dalam proyek pembangunan ini. Jadi masalah ini akan terus kita usut sampai tuntas,” tuturnya. (Adam).

Bagikan ke :