KODAM II/SWJ GELAR SOSIALISASI ANTISIPASI BALATKOM DAN FAHAM RADIKAL

26-October-2017, 15:19

Palembang,(Pendam II/Swj) – Guna mengantisipasi dan menangkal berbagai upaya bangkitnya kembali ajaran Komunis dan Faham Radikal yang dapat mengganggu solidaritas kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, Kodam II/Swj menggelar kegiatan Sosialisasi Pembinaan Antisipasi Bahaya Laten Komunis dan Faham Radikal TA 2017, bertempat di Gedung AH. Nasution Makodam II/Swj – Palembang, Kamis (26/10/2017).

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama satu hari ini dihadiri sebanyak 250 peserta yang terdiri dari para Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS jajaran Kodam II/Swj termasuk perwakilan dari keluarga besar Pemuda Panca Marga (PPM) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI) wilayah Palembang.

Dalam paparannya yang disampaikan, Pabandya Min Sinteldam II/Swj, Letnan Kolonel Inf Saldifa mengatakan bahwa tujuan sosialisasi Antisipasi Bahaya Laten Komunis (Balatkom) dan Faham Radikal adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta tentang kesamaan langkah dan tindakan serta kewaspadaan dalam menyikapi Balatkom dan Faham Radikal.

Dijelaskan juga bahwa, salah satu ancaman yang datang dari dalam Negeri adalah Balatkom dan Faham Radikal. Kelompok Komunis dan kelompok Radikal dalam perkembangannya, melalui cara-cara yang inkonstitusional telah mengembangkan ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila dan berupaya menentang kebijakan pemerintah dengan menciptakan instabilitas politik dan keamanan.

“Partai Komunis Indonesia secara resmi dibubarkan dan dilarang keberadaannya di negara kita, karena bertentangan dengan ajaran agama dan ideologi Pancasila,” kata Letkol Saldifa.

Dalam perjalanan waktu hingga saat ini, sambung Letkol Saldifa, ternyata faham ideologi Komunis masih hidup ditengah-tengah masyarakat kita dan terus menggalang kekuatan untuk kembali bisa melakukan aktivitas secara nyata.

“Para kader dan simpatisannya terus berupaya dengan berbagai cara agar paham komunis bisa kembali diterima sebagai ideologi terbuka. Salah satu caranya adalah dengan mencabut Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang larangan paham Komunis di Indonesia”, ujarnya.

Terkait hal itu, para peserta sosialisasi ditekankan agar tidak mudah terhasut oleh tipu muslihat dan Propaganda komunis, selalu waspada guna menangkal berbagai upaya bangkitnya kembali ajaran komunis yang berusaha merusak ketatanegaraan di Indonesia termasuk faham radikal yang selalu berupaya untuk memaksakan kehendaknya dalam sendi-sendi keagamaan dan ketatanegaraan. (BSD)

Bagikan ke :