SUSNO DUADJI : SAYA INGIN MASYARAKAT BANGGA BERPROFESI SEBAGAI PETANI

25-August-2016, 00:32

JAKARTA – Saya ingin menularkan sesuatu kepada masyarakat dan generasi muda yang lain, bahwa bertani adalah profesi terhormat. Sudah seharusnya pemerintah merubah politik pangannya dengan cara poitik yang lebih memihak kepada rakyat.

Setelah pensiun dari Polri, mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji memilih berprofesi sebagai petani. Tokoh dengan pernyataan fenomenal “Ibaratnya di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya” ini, mengaku memiliki kepuasan batin dengan menjadi petani. Meski telah menjadi petani, sosok figur kepemimpinannya masih sangat terasa, terlebih lagi pemikiran-pemikiran beliau yang masih tajam untuk kemajuan bangsa ini.

Mantan Jendral bintang tiga ini juga sangat peduli dengan terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia? Berikut wawancarakedaulatanpangan.co.id, dengan Komjen (Purn) Susno Duadji yanga ditemui di gedung Bidakara 2, Jakarta, Rabu (24/8).

Bisa diceritakan kegiatan Anda sehari-hari sekarang ini?

Sejak pensiun pada tahun 2012, kegiatan harian pertama saya adalah momong cucu dan yang kedua saya hobi bertani. Kebetulan ada lahan luas di pulau Sumatera, yaitu di Pagar Alam, di kampung halaman saya. Disana saya menanam jagung, kopi, kedelai dan lainnya.

Kenapa memilih untuk bertani?

Mungkin orang banyak bertanya apakah kegiatan bertani saya mendatangkan keuntungan? secara materi tentunya tidak, karena luas lahan yang saya garap juga tidak terlalu luas, belum harga komunditas pertanian murah, harga gabah murah, harga sayuran murah. Tetapi lantaran hobi saya adalah bertani dan saya terlahir sebagai anak petani dan bertani bagi saya memiliki kepuasan batin tersendiri.

Setelah berkecimpung dalam pertanian, tentunya Anda melihat kenyataan tentang pertanian kita? bisa digambarkan?

Sanak famili saya di kampung adalah petani semua, tetapi akhir-akhir ini banyak anak muda meninggalkan kampung pergi ke Jakarta dan Palembang tanpa ada keahlian. Mereka lebih memilih mencari kehidupan yang lain di kota dari pada bertani lantaran harga komoditas pertanian murah. Dibandingkan dengan ongkos operasional pertanian seperti bibit, pupuk, racun dan sebagainya tidak sebanding dan justru membuat mereka mengalami kerugian. Jadi mereka lebih memilih ke kota menjadi buruh sehingga lahan pertanian mereka  malah ditinggalkan.

Jika dilihat di facebook, Anda suka menguggah foto-foto Anda sedang bertani, apakah itu ingin menunjukan sesuatu?

Saya ingin menularkan sesuatu kepada masyarakat dan generasi muda yang lain, sehingga mereka menganggap tani itu bukanlah pekerjaan pilihan terakhir, tapi tani tidak kalah terhormat dengan profesi lain. “Saya ingin masyarakat bangga berprofesi sebagai petani”

Terkait dengan program kedaulatan pangan yang selalu digadang-gadang pemerintah, bagaimana menurut Anda program ini, efektif atau tidak?

Kita sudah berkali-kali dengan program terkait pertanian khususnya untuk kedaulatan pangan, tetapi berkali-kali juga gagal. Mungkin sudah ada sejak zaman pemerintahan Pak Harto, seperti ada Bimas (Bimbingan Massal-red), Inmas ( Intensifikasi Massal -red) dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan hal itu sempat terpenuhi. Tetapi kemudian pangan tidak terpenuhi lagi lantaran program tidak dilakukan dengan serius dan benar. Bahkan tidak menyerap apa yang ingin dimaui rakyat, kemungkinan program pemenuhan pangan ini mungkin gagal lagi. Kenapa? agar program ini sukses yang perlu sekali bagi rakyat sebenarnya bukan memberi subsidi, tetapi yang perlu dipacu pemerintah adalah bagaimana supaya membuat orang senang bertani. Tapi bagaimana rakyat mau bertani jika di hargai murah? saya ambil contoh misalnya kenapa kita harus impor jagung, karena petaninya tidak mau menanam jagung. Itu sebenarnya cuma politik pemerintah saja yang salah, bagaimana petani mau menanam jagung jika dihargai cuma Rp.3.000 per Kg, coba kalau dihargai Rp.10.000 atau Rp.15.000 per Kg-nya, orang akan senang menanam jagung. Kedua, kesalahan mekanisme pasar yang tidak beres, sehingga yang untung para tengkulak bukannya petani!

Bagaimana Anda melihat ketersediaan lahan untuk tanaman pangan sekarang ini?

Inilah masalahnya karena pemerintah tidak konsekuen! dulu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi termasuk Papua terkenal dengan keberadaan lahan kosong. Lahan kosong ini diobral pemerintah untuk dijadikan kebun sawit dan macam-macam, lahannya hanya dikuasai beberapa orang saja. Ada satu orang yang menguasai 100.000 hektare lahan sawit, tetapi manfaat untuk rakyat tidak ada. Kalau, lahan tidak dikuasai oleh para konglomerat ini, lahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperluas kebun dan sawah. Saya selalu menghimbau kepada pemerintah, baik dalam beberapa tulisan saya untuk men-stop pemberian lahan kepada konglomerat karena itu tidak ada gunanya!

Jadi kebijakan apa yang seharusnya yang harus diambil pemerintah untuk memperbaikinya?

Pertama di stop pemberian lahan kepada konglomerat, kemudian yang kedua dirubah cara kepemilikan lahannya. Hak Gunanya tidak diberikan selama itu, mungkin hak gunanya diberikan 25 tahun, setelah itu kembali kepada pemerintah dan diberikan kepada rakyat.

Dimasa Anda menjabat tentunya permasalaan pangan juga menjadi sorotan polri? Bisa diceritakan peran dari Polri sendiri?

Kartel pangan dan mafia sembako merupakan kegiatan mata rantai sedemikian rupa yang sulit diputus. Dulu pangan dikuasai oleh Bulog tetapi sekarang di kuasai importir tertentu, perdagangannya dikuasi orang-orang tertentu, itu seperti sindikat susah sekali memutusnya. Untuk mengatasinya, caranya dengan politik pertanian dan politik pangan kita harus berubah, politik pangan kita harus memihak petani. Sedangkan peran dari Polri tidak terlalu banyak, karena politik pangan ini berada di Kementerian kecuali bila di minta dan apabila terjadi pelanggaran hukum, misalnya penimbunan beras, pemasukan gula terlalu banyak, manakala sudah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan disitu Polri baru bisa masuk. Tapi penentunya adalah pemerintah!

Berdasarkan hasil survei 65 persen pendapatan warga miskin dihabiskan untuk membeli pangan? bagaimana kondisi ini menurut Anda?

Saya percaya, karena petani saja membeli pangan. Saudara saya banyak bertani di kampung tetapi tetap membeli beras, jagung bahkan beli buah. Mungkin lebih dari 75 persen habis untuk pangan.

Bagaimana pendapat dan pandangan Anda agar bangsa ini berdaulat pangan?

pandangan saya pertama agar bangsa ini berdaulat pangan, politik pemerintah terhadap pangan dirubah drastis. Bagaimana merubahnya? merubah yang memihak pada produsennya yaitu petani dan peternak. Bagaimana memihaknya? dengan membuat apa yang mereka hasilkan itu tinggi, jika pemerintah masih mau harga murah, subsidi harganya ke petani atau memberlakukan hukum pasar.

Profil Singkat

Komjen Pol (Purn) Susno Duadji adalah lulus dari Akabri Kepolisian 1977 dan mengenyam berbagai pendidikan antara lain PTIK, S-1 Hukum, S-2 Manajemen, dan Sespati Polri. Ia juga mendapat kursus dan pelatihan di antaranya Senior Investigator of Crime Course (1988), Hostage Negotiation Course (Antiteror) di Universitas Louisiana AS (2000), Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur Malaysia (2001), Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan (2003), serta Training Anti Money Laundering Counterpart di Washington, DC, Amerika Serikat.

Pria kelahiran Pagar Alam, 1 Juli 1954 ini, mengawali karirnya pada tahun 1978 sebagai Pama Polres Wonogiri. Susno Duadji telah mengunjungi 90 negara untuk belajar menguak kasus korupsi. Kariernya mulai meningkat ketika ia dipercaya menjadi Wakapolres Yogyakarta, dan berturut-turut setelah itu Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang. Susno mulai ditarik ke Jakarta, ketika ditugaskan menjadi kepala pelaksana hukum di Mabes Polri dan mewakili institusinya membentuk KPK pada tahun 2003. Tahun 2004 ia ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sekitar tiga tahun di PPATK, Susno kemudian dilantik sebagai Kapolda Jabar dan sejak Januari 2008 menggantikan Irjen Pol. Soenarko Danu Ardanto. Ia kemudian menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pada Oktober 2008. Pada 2009 – Maret 2011 Kemudian beliau menjabat sebagai Pati Mabes Polri. Jabatan terakhir beliau sebagai penasehat Koorsahli Kapolri hingga masa pensiunnya.

Penulis : Ardian Yulianto (Kedaulatanpangan.co.id)

Bagikan ke :