ISI
BOLEH KAH …..PERJALANAN DINAS DIBAYAR 30% …..?
29-September-2022, 15:06
Secara umum perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari kantor domisili Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS yang bersangkutan dan dilakukan untuk kepentingan negara atau daerah atas perintah pejabat yang berwenang. Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang melekat pada pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Oleh karena itu disediakan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan belanja perjalanan dinas ini. Biaya perjalanan dinas adalah biaya yang diberikan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri yang antara lain terdiri dari :1. uang harian, 2. biaya transpor pegawai3. dan biaya penginapan.
Uang harian merupakan biaya yang diberikan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sesuai Standar Biaya dan merupakan batas tertinggi.
Biaya transpor pegawai adalah uang bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan diperlukan untuk biaya perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan tempat tujuan pergi pulang, retribusi yang dipungut di tempat keberangkatan dan tempat tujuan perjalanan dan biaya sewa kendaraan.
Biaya penginapan merupakan biaya yang digunakan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
Biaya transpor pegawai dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya nyata yang dikeluarkan dan didukung dengan bukti pembayaran yang sah seperti tiket atau kwitansi pembayaran.
Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri diketahui bahwa terdapat dua sistem pembayaran yaitu secara lumpsum (perjalanan dinas yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus) dan menggunakan sistem at cost yaitu biaya riil yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran sah. Artinya, perjalanan dinas pegawai harus disertai bukti yang jelas. Sistem at cost merupakan upaya untuk menghindarkan dari modus mark up biaya perjalanan dinas. Biaya Penginapan merupakan salah satu komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan secara at cost.
Bolehkah pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya mencairkan biaya penginapannya?
Pelaksanaan perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sedangkan untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
Komponen satuan harga/biaya perjalanan dinas yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, terdiri atas komponen:
a. uang harian, yang terdiri atas uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku; b. biaya transportasi, yaitu tiket pesawat/kereta api/kapal laut/bus/mobil termasuk biaya transportasi dari ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
c. biaya penginapan, baik di hotel maupun di tempat menginap lainnya;
d. uang representasi, hanya diberikan kepada pejabat Negara, pejabat eselon I dan pejabat eselon II; dan
e. sewa kendaraan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Tulisan hukum ini akan fokus pada pembahasan mengenai komponen perjalanan dinas poin 3 yaitu biaya penginapan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap telah mengatur mengenai biaya penginapan perjalanan dinas.
Terkait dengan biaya penginapan diatur dalam Pasal 8 ayat (4) PMK Nomor113/PMK.05/2012 jo. Pasal 13 ayat (1) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 yang menjelaskan bahwa biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
Selanjutnya terhadap pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan diatur dalam pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan SPD (surat perjalanan dinas) tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan:
a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 49/PMK.02/2017;
b. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dibayarkan secara lumpsum. Pertanggungjawaban biaya penginapan/hotel yang tidak diperoleh hanya dapat menggunakan daftar pengeluaran riil yang formatnya ada pada lampiran IX PMK Nomor 113/PMK.05/2012. Namun, untuk dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013, yaitu sebagai berikut:
a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau
b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut. Selanjutnya diatur pula pada Pasal 13 ayat (3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 yaitu biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk:
a. perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
b. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard;
c. perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat); Khusus perjalanan dinas untuk diklat, diatur dalam Pasal 13 ayat (4) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 yang menyatakan bahwa bagi pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 yang menyatakan bahwa biaya penginapan selama mengikuti diklat dapat diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti diklat dalam hal tidak disediakan penginapan. Terkait dengan pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas untuk diklat diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 yang menyatakan biaya penginapan diberikan sesuai bukti riil. Dengan demikian biaya penginapan sebesar 30% diberikan pada pelaksana SPD sepanjang yang bersangkutan tidak melampirkan kuitansi/bukti biaya penginapan dan harus melampirkan daftar pengeluaran riil.
Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya penginapan pada kota/tempat tujuan sepanjang memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 ayat (2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013, yaitu sebagai berikut:
a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau
b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut. Selain persyaratan tersebut, sebagai pertanggungjawaban keuangannya, pelaksana SPD harus mengisi dan menandatangani Daftar Penggunaan Riil sebagaimana format yang menjadi lampiran dari PMK Nomor 113/PMK.05/2012. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa pemberian biaya penginapan 30% ini tidak boleh bertentangan dengan Pasal 13 ayat (3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 yang mengatur bahwa biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk:
a. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
b. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard;
c. perjalanan dinas untuk mengikuti diklat.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
BERITA TERKINI
-
PRABUMULIH - 18-November-2026, 11:07
𝐉𝐨𝐧𝐜𝐢𝐤 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐀𝐣𝐚𝐤 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢 𝐇𝐌𝐈 𝐏𝐞𝐫𝐤𝐮𝐚𝐭 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 𝐍𝐲𝐚𝐭𝐚 𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
𝐏𝐑𝐀𝐁𝐔𝐌𝐔𝐋𝐈𝐇 – Ketua Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasi
-
LAHAT - 17-November-2026, 20:52
Kapolsek Kikim Timur Beberkan Kronoligis Kejadian Terbakar Bus PO SAN Jurusan Solo – Bengkulu
LAHAT—– Detik – detik mencekam Bus PO SAN (Siliwangi Antar Nusa) dengan Nomor Poli
-
LAHAT - 17-November-2026, 20:08
Ops Zebra Musi 2026, Satlantas Polres Lahat Intensifkan Pengaturan, Imbauan dan Penindakan
LAHAT—— Dalam rangka pelaksanaan Operasi Zebra Musi 2026, Satuan Lalu Lintas (Satlantas)
-
LAHAT - 17-November-2026, 20:07
Waw.!! SMAN 1 Lahat Miliki Siswa Jago Budaya Sekaligus Juara Olahraga
LAHAT—– Nama SMA Negeri 1 Lahat kembali berkibar dan mencuri perhatian publik. Bukan
-
LAHAT - 17-November-2026, 20:07
Detik-Detik Mencekam Bus PO SAN Jurusan Solo–Bengkulu Terbakar di Jalinsum Lahat
LAHAT—— Perjalanan satu unit bus PO SAN (Siliwangi Antar Nusa) bernomor polisi BD 719
-
LAHAT - 17-November-2026, 19:20
Bus PO SAN Ludes Terbakar di Jalinsum, 22 Penumpang Berhasil Dievakuasi
LAHAT—–Tragedi menggemparkan warga sekitar lokasi kejadian dan pengguna jalan lainnya, a
-
MUBA - 17-November-2026, 16:01
Punya 15.491 ASN, Muba Siapkan Sistem Promosi Jabatan Lebih Objektif dan Transparan
MUBA, SO – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus mematangkan penerapan sistem manajemen
-
OKU SELATAN - 16-November-2026, 19:56
Herman Deru dan Cik Ujang Buka SRGF 2026, Tekankan Silaturahmi dan Dampak Ekonomi bagi Masyarakat
OKU SELATAN – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel H. C
-
PALEMBANG - 16-November-2026, 19:55
Tempuh 400 Kilometer, Herman Deru Bersama Wagub Cik Ujang dan Para Kepala Daerah Antusias Meriahkan SRGF 2026 di Danau Ranau
Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bersama Ketua TP PKK Sumsel Hj. Feby
-
LAHAT - 16-November-2026, 19:25
Kejari Lahat Tingkatkan Status Menjadi DIK Kasus Dugaan Korupsi di Bawaslu Lahat
LAHAT—— Usaha Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, terkait
-
LAHAT - 16-November-2026, 16:15
SMA Negeri 3 Lahat Salurkan Donasi untuk Al-Kautsar Tanjung Payang
LAHAT—— Keluarga besar SMA Negeri 3 Lahat menyalurkan bantuan donasi kepada pihak Al-
-
LAHAT - 16-November-2026, 16:15
Kapolres Lahat Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Musi 2026, Sasar Pelanggaran Berpotensi Picu Kecelakaan dan Kemacetan
LAHAT—— Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan
-
LAHAT - 16-November-2026, 16:14
Semarak HUT ke-51 SMAN 2 Lahat Gelar Lomba Lagu Daerah Hingga Bazar Kuliner
LAHAT — Suasana semarak serta penuh energi positif tampak menyelimuti halaman SMA Negeri 2 Laha
-
MUBA - 16-November-2026, 14:25
Bupati dan DPRD Muba Sepakati KUA-PPAS 2027, Jadi Landasan Penyusunan RAPBD
MUBA, SO – Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH bersama pimpinan DPRD Muba menandatangani Perse
-
MUARA ENIM - 16-November-2026, 14:14
Kapolres Muara Enim Resmi Mulai Operasi Zebra Musi 2026
MUARA ENIM – Polres Muara Enim resmi memulai pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan san
-
EMPAT LAWANG - 16-November-2026, 10:59
𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐇. 𝐉𝐨𝐧𝐜𝐢𝐤 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐇𝐚𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐌𝐃 𝐊𝐇𝐀𝐌𝐈 𝐄𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐋𝐚𝐰𝐚𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 – 𝟐𝟎𝟑𝟏, 𝐓𝐞𝐠𝐚𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐧𝐲𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
𝐄𝐌𝐏𝐀𝐓 𝐋𝐀𝐖𝐀𝐍𝐆 – Pelantikan Majelis Daerah (MD) KHAMI Kabupaten Emp
-
PALEMBANG - 15-November-2026, 20:22
Wakapolda Sumsel Pimpin Minggu Kasih di GMI Bethlehem Palembang, Perkuat Sinergi Harkamtibmas
PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam
-
MUBA - 15-November-2026, 17:45
UNTUK CAPAI TARGET KARYAWAN DIVISI 2 TIRTA AGUNG ESTATE GELAR DOA DAN MAKAN BERSAMA
MUBA- Karyawan bersama pimpinan kebun beserta staff mengadakan acara kegiatan silaturahmi, doa dan m
-
OKU - 15-November-2026, 17:32
Gerakan Pangan Murah (GPM) Polres OKU, Beras 5 Kg Seharga 60 ribu
Baturaja – Polres Ogan Komering Ulu (OKU) mengadakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri
-
OKU - 15-November-2026, 11:59
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) OKU Gelar Pentas Seni Dan Budaya
Baturaja – Acara Pentas Seni dan Budaya Forum Pembauran Kebangsaan dengan tema ” Dengan
INVESTIGASI
-
Investigasi 14-September-2015, 22:52
KAJARI LAHAT : PENETAPAN TERSANGKA SIMPEG 2010 “TIDAK ADA TEBANG PILIH”
BANDAR JAYA = Issue yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Lahat tebang pilih dalam kasus Sistem Inf
BERITA SEBELUMNYA
EMPAT LAWANG - 10-November-2026, 11:45
𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐉𝐨𝐧𝐜𝐢𝐤 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐏𝐢𝐦𝐩𝐢𝐧 𝐔𝐩𝐚𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐢 𝐏𝐚𝐡𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐝𝐢 𝐄𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐋𝐚𝐰𝐚𝐧𝐠, 𝐓𝐞𝐠𝐮𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐠𝐚𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐣𝐮𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐛𝐝𝐢𝐚𝐧
OKU - 9-November-2026, 23:09
Kapolsek Sinar Peninjauan di SMP N 8 OKU Desa karya Mukti
LAHAT - 9-November-2026, 18:22
Giliran, SMAN 2 Lahat Bersama Pengurus OSIS Berikan Bantuan ke-Yayasan SMP Al-Kausar
LAHAT - 9-November-2026, 18:21
SMAN 4 Lahat Ukir Prestasi, Dari Panggung Nasional hingga Ajang BGL Lahat 2026
JAKARTA - 9-November-2026, 17:45
Pertamina Geothermal Energy Lumut Balai Raih Dua Penghargaan Asia
LAHAT - 9-November-2026, 17:42
27 Oktober – 7 November 2026, Polres Lahat Ungkap Kasus Cumanmor Dengan 3 Tersangka
LAHAT - 9-November-2026, 17:41
Siswa SMAN 1 Lahat Andhika Dhipta dan M. Irfan Ramadhan Sukses Ukir Prestasi di Ajang BGL 2026
LAHAT - 9-November-2026, 17:41
HUT ke-20 SMA Negeri 1 Kikim Barat Siap Wujudkan Generasi Emas Berkarakter
MUBA - 9-November-2026, 11:26
Bupati Toha Buka Turnamen Badminton Tenaga Kesehatan
MUARA ENIM - 7-November-2026, 12:13
Kapolres Muara Enim Duduk Bersama Warga, Bangun Kamtibmas dari Hati ke Hati
MUARA ENIM - 7-November-2026, 12:13
Polisi Bersama Masyarakat, Kapolres Muara Enim Pimpin Green Policing Tanam Pohon di Sukamaju
JAKARTA - 7-November-2026, 10:26
PLN Jalin Kerja Sama Strategis dengan Australia, Perkuat Sistem Ketenagalistrikan dan Dukung Transisi Energi Nasional
MUBA - 6-November-2026, 19:12
Pemkab Muba Ikuti Sosialisasi Penginputan Data Triwulan LPPD 2026 dan Pemutakhiran Profil Daerah
BANYU ASIN 6-November-2026, 13:59
KOMISI III DPRD BANYASIN KUNKER KE DPRD JAWA BARAT
LAHAT - 6-November-2026, 13:57
Peduli Musibah Kebakaran di Yayasan Al-Kautsar, SMAN 1 Lahat Bersama Pengurus OSIS Salurkan Bantuan
Artike/Opini 6-November-2026, 11:24
DARI 16 PETI BUKU HATTA HINGGA KRISIS LITERASI HARI INI
LAHAT - 6-November-2026, 09:44
Lagi. Satres Narkoba Polres Lahat Ungkap Peredaran Narkoba Berikut BB Delapan Paket Sabu
PALEMBANG - 6-November-2026, 09:43
Wagub Cik Ujang Dukung HDCU Slalom & Drag Bike Championship 2026, Dorong Kemajuan Otomotif dan UMKM Sumsel
PALEMBANG - 6-November-2026, 09:43
Wagub Cik Ujang Ajak Masyarakat Jadikan Donor Darah sebagai Budaya Kepedulian
PALEMBANG - 6-November-2026, 09:42
Cik Ujang Apresiasi CSR PT Sumsel Energy Rimau, Dorong Dunia Usaha Dukung Kemajuan Pendidikan
LAHAT - 6-November-2026, 09:42
Gedung Kesenian Lahat Menjadi “Lautan Api” Pelantikan 1500 PAC PDI.P Lahat
LAHAT - 5-November-2026, 22:07
Polres Lahat Beri Pembekalan Tes Kesamaptaan Polri di SMAN 2 Lahat
LUBUK LINGGAU - 5-November-2026, 19:46
Samsat Menyapa: Komunikasi Lebih Dekat, Info Kesamsatan Mudah Dipahami
TANGGERANG 5-November-2026, 17:25
Apkasi Buka Peluang Produk Unggulan Daerah Tembus Pasar Dubai, Pengusaha UEA Diajak Jajaki Kerja Sama
MUBA - 5-November-2026, 16:47
Peringatan Hari Santri Nasional 2026, Bupati Muba: Bersama Santri Kita Bangun Muba Maju Lebih Cepat
CATATAN SRIWIJAYA
-
Catatan Sriwijaya 3-April-2024, 15:49
Niat Jahat dan Unsur Dengan Sengaja Dalam Pertangungjawaban Pidana
Oleh Burmansyahtia Darma, S.H
Advokat Pada Kantor Hukum BSD Lawyer
-
Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50
DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM
Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.
Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D
-
Catatan Sriwijaya 26-December-2020, 21:50
TEDDY LASZUARDY (1) :
-
Catatan Sriwijaya 15-June-2020, 10:46
Terdakwa Penyiram Novel Baswedan Dituntut 1 Tahun, Kok Bisa ?
Oleh :Burmansyahtia D
-
Catatan Sriwijaya 1-June-2020, 11:50
SAYA PANCASILA : ANTARA IDEALITA DAN REALITA
Oleh :Burmansyahtia Darma,S.H
Advokat pada kantor Hukum BSD Lawyer
-
Catatan Sriwijaya 18-April-2020, 07:17
CORONA & RAMADHAN : Sehari Saja
Oleh : oleh Burmansyahtia Darma,S.H
Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit penyebaran Virus Covid-
-
Catatan Sriwijaya 9-January-2020, 21:26
“KOMISIONER KPU” TERJERAT OTT, PERMASALAHAN BERAWAL DARI REKRUTMEN YANG BURUK
-
Catatan Sriwijaya 30-December-2018, 09:17
ALUMNI HIMPUNAN DALAM PUSARAN POLITIK BERBIAYA MAHAL
Menghadapi pemilihan umum tahun 2019 disikapi oleh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Lubukling
-
Catatan Sriwijaya 13-December-2018, 16:11
WILLY LP : MENDUKUNG OPSI MILITER DI PAPUA
Konflik di tanah Papua kembali memanas pasca tewasnya 19 pekerja PT. Istaka Karya (sumber lain menye
-
Catatan Sriwijaya 26-August-2018, 22:26
MEMBUNUH DEMOKRASI, MERAMPAS HAK ASASI
Oleh : Burmansyahtia Darma,S.H Advokat/Pemerhati Hukum dan Politik Indonesia adalah Negara hukum, i
-
Catatan Sriwijaya 22-December-2017, 20:35
AHMAD YANI (7) : REFLEKSI AKHIR TAHUN : PERSOALAN PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI TANAH AIR
Tinggal menghitung hari, jam, menit dan detik kita akan memasuki pergantian tahun 2019, sebuah momen
-
Catatan Sriwijaya 29-October-2017, 06:53
CATATAN RIO CK (11) : MOMENTUM PERGANTIAN TAHUN : Refleksi, Evaluasi, Dan Proyeksi Lembaga Penegakan Hukum
Siklus pergantian tahun yang akan sesegera usai dan berakhir dapatlah dijadikan sebuah momentum un
-
Catatan Sriwijaya 21-December-2014, 01:24
BSD (1) : CARA BAIK DAN BENAR KORUPSI GRATIFIKASI
Untuk mencegah atau mengetahui modus operandi Korupsi Gratifikasi, penulis menggunakan metode ter
APA dan SIAPA
-
Catatan Sriwijaya 12-August-2023, 23:10
Boim Balon Legislatif Muara Enim Dapil 5, Siap Sejahterakan Rakyat Lewat Golkar
Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D
-
MUARA ENIM - 15-April-2019, 14:33
Sutradara Cantik Film “Anak Kopi” Produksi Java creation Pemkab Muara Enim
Muara Enim, Sriwijayaonline.com - Banyak Usaha dan Dobrakan yang terus dilakukan oleh Bupati Muara E




