Sidang Pertama Kades Karang Dapo VS Mitra Ogan

12-July-2021, 16:55

Kuasa Hukum bersama Kades Karang Dapo saat memberikan keterangan pada awak media

OKU – Sidang antara Kades Karang dapo (Penggugat) vs PT.Mitra Ogan dan Bupati (Tergugat dan turut tergugat), Senin (12/07/2021), di ruang sidang Pengadilan Negeri Baturaja, Kabupaten OKU.

PT. Mitra Ogan digugat oleh Kepala Desa Karang dapo terkait dengan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai dengan register perkara nomor 26/ pdt.G/2021/PN.BTA. Pihak tergugat dalam hal ini PT. Mitra Ogan tidak dapat hadir dengan ditandai surat yang di kirimkan ke PN Baturaja sehubungan adanya PPKM di kota Palembang sehingga pihak tergugat tersebut tidak dapat hadir ke PN Baturaja.

Sidang tertunda yang semula di jadwalkan jam 13.00 WIB hingga baru dapat di gelar jam 14.30 WIB.

Dengan ketidak hadiran pihak tergugat (PT.Mitra Ogan), akhirnya di tunda hingga Senin, tanggal 26 Juli 2021 mendatang.

“Iya betul hari ini adalah jadwal sidang pertama kami”, ujar Kuasa Hukum Penggugat ( ibu MARTINAWATI, S.TP. KADES KARANG DAPO, OKU ) Sapriadi Syamsudin, SH., MH.

Kuasa hukum Kades Karang Dapo menyampaikan bahwa,”kami dari team Kantor Law Office Sapriadi Syamsudin, SH., MH & PARTNERS sesuai dengan surat kuasa dari Kades Karang Dapo, kami telah mendaftarkan gugatan kami dengan register perkara Nomor 26/pdt.g/2021/pn.bta, seyogya_nya hari ini para pihak hadir dalam sidang pertama namun Tergugat PT. MITRA OGAN tidak hadir namun pihak TURUT TERGUGAT yaitu BUPATI OKU melalui kuasa nya sudah hadir. Sidang ditunda oleh majelis hakim dua minggu kedepan”, jelas Sapriadi syamsudin, SH., MH.

Ditambahkannya, “gugatan ini adalah persoalan CSR yang tidak dilaksanakan oleh tergugat karena menurut klien kami selama dia menjabat Kepala Desa Tergugat yaitu PT. MITRA OGAN tidak pernah melaksanakan kewajibannya. Meskipun klien kami telah meminta secara lisan dan tertulis namun tetap saja tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh UU RI NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS SERTA AMANAT UNDANG UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, artinya menurut kami selaku kuasa hukum patut diduga perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Maka, dalam petitum gugatan kami sangat jelas apa apa saja yang kami tuntut atau kami mintakan”.

“Kami berharap perkara ini berjalan baik dan majelis dapat memeriksa dan mengadili dengan objektif dan ber-keadilan. Karena gugatan ini adalah untuk masyarakat Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU”, tandasnya. (Asmara Nian)

Bagikan ke :