ISI

Ada Apa…? YLKI LAPORKAN HAKIM PN LAHAT KE KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG


29-August-2020, 14:08

Dibaca : 599

Lahat – Majelis Hakim Perkara Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT sampai dengan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT Pengadilan Negeri Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dilaporkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya ke Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Seperti diketahui dua badan ini bertugas dan berwenang mengawasi prilaku hakim dan menegakan marwah serta martabat hakim.

Laporan atau pengaduan yang disampaikan lantaran majelis hakim dalam memeriksa serta memutus perkara tersebut menyatakan bukan wewenang BPSK untuk mengadili perkara sengketa konsumen.

Laporan pengaduan tersebut dikirim langsung ke bagian pengaduan / laporan di Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Ketua YLKI Lahat Raya, Sanderson Syafe’i, SH menjelaskan, perkara ini berawal dari konsumen dan pelaku usaha / developer melakukan jual beli rumah dengan membayar uang muka (Down Payment) yang sisanya diselesaikan secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hal itu membuktikan terdapat hubungan hukum (kontraktual) antara konsumen dan developer, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 merupakan sebuah LEX SPECIALIS dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang, memeriksa, dan memutus perkara a quo.

Lanjut Sanderson, telah secara tegas diatur pada Pasal 2 yang berbunyi “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat”. Bahwa disebabkan di wilayah Sumatera Selatan dari 5 BPSK yang sudah dibentuk hanya BPSK Kota Palembang dan BPSK Kota Lubuklinggau yang menyelenggarakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen. Tentu saja hirarki KEPPRES lebih tinggi dari pada Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ini sesuai dengan asas hukum “LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI”, maka Putusan BPSK Kota Lubuklinggau No. 001/P.Arbitrase/BPSK-Llg/VII/2020 sampai dengan 010/P.Arbitrase/BPSK-Llg/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020 dalam perkara a quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Namun putusan Majelis hakim, memutuskan menyatakan bukan wewenang BPSK untuk mengadili perkara ini menjadi tanya.

Atas Putusan tersebut pihak YLKI Lahat Raya Menyatakan Banding dan melaporkan Majelis Hakim perkara Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT sampai dengan No.16/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT ke Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam Laporan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor. 07/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT sampai dengan No.16/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi termohon.

“Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangankan eksepsi termohon, yang meminta penguatan putusan BPSK, karena jelas tidak terpenuhinya dua unsur Perumahan “Rumah Layak Huni”, yaitu syarat keselamatan bangunan dan kesehatan penghuni sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011, karena kondisi rumah saat ini sangat memprihatinkan retak dimana-mana yang mengancam keselamatan jiwa penghuni”, ujar Sanderson.

“Hal ini penting untuk memastikan proses peradilan dalam persidangan kasus sengketa konsumen berjalan imparsial, jujur, dan adil karena ini merupakan PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIII PRESIDEN RI, Program Sejuta Rumah Joko Widodo yang diumumkan Agustus 2016 atas Program Rumah Murah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan perumahan bagi MBR yang Layak Huni,” terang Sanderson saat disambangi dikediamannya, Sabtu, (29/8/20).

Karena itu dalam laporan/pengaduan YLKI Lahat Raya meminta kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Badan pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar supaya memeriksa, meminta keterangan atau menjatuhkan sanksi sekira nya terdapat hal ketentuan yang dilanggar oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, pungkasnya.
Published : AdE SO2

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

LAHAT - 11-October-2026, 15:29

Perkuat Keandalan Listrik dan Dorong Potensi Pelanggan Besar, PLN UID S2JB dan UP3 Lahat Bersinergi dengan Pemprov Sumsel

LAHAT - 11-October-2026, 11:50

Jangan Biarkan Pelangsir Kuasai BBM Subsidi, YLKI Lahat Raya Desak Polisi Sidak SPBU di Lahat

LAHAT - 11-October-2026, 11:49

Batalnya APBD-P Lahat Jadi Alarm Kepemimpinan, DPRD Didesak Tempuh Langkah Konstitusional

LAHAT - 11-October-2026, 11:48

Asap Karhutla Serang Bumi Seganti Setungguan, Humas Polres Lahat Himbau Masyarakat Gunakan Masker Untuk Lindungi Diri

MUARA ENIM - 10-October-2026, 23:04

Di Muara Lawai, Dua Penggali Sumur Tewas Diduga Gas Beracun

MUARA ENIM - 10-October-2026, 21:43

Ketua Golkar Muara Enim: Aksi Warga Stop Truk Batu Bara PT. MME Sudah Tepat

SUMBAR 10-October-2026, 20:58

Apkasi Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Solok, Bursah Zarnubi Tegaskan Solidaritas Antarkabupaten

BANYU ASIN 10-October-2026, 19:35

Herman Deru dan Cik Ujang Tinjau Karhutla di Banyuasin, Uji Teknologi Pemadaman dari Brazil 

PALEMBANG - 10-October-2026, 19:35

𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐄𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐋𝐚𝐰𝐚𝐧𝐠 𝐇. 𝐉𝐨𝐧𝐜𝐢𝐤 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝𝐢 𝐇𝐚𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐊𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐦𝐢𝐭 𝐊𝐚𝐩𝐨𝐥𝐝𝐚 𝐒𝐮𝐦𝐬𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐤𝐮𝐚𝐭 𝐒𝐢𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐩𝐨𝐥𝐢𝐬𝐢𝐚𝐧 

MUBA - 10-October-2026, 13:29

Hadiri Majelis Dzikir di Sungai Lilin, Wabup Muba Kenang Keteladanan Ulama 

LAHAT - 9-October-2026, 21:59

Dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia, Hanya Pemkab Lahat Tidak Menganggarkan ABT 2026 

BANYU ASIN 9-October-2026, 21:09

BANYUASIN UJI REALIZA ANTICHAMAS DILAHAN GAMBUT

LAHAT - 9-October-2026, 19:09

Sikapi Terkait Pemberitaan Tidak Ada Anggaran ABT, Ini Penjelasan Ketua PW GNPK-RI Sumsel 

LAHAT - 9-October-2026, 18:10

SMA Negeri 1 Kikim Barat Pacu Mutu Lewat Visitasi Akreditasi

MUARA ENIM - 9-October-2026, 16:48

Pelarian Tersangka Pembunuhan Anak Di Muara Enim Berakhir di Jawa Barat

MUARA ENIM - 9-October-2026, 03:06

Polisi Gagalkan Transaksi Ekstasi di Muara Enim, Dua Orang Diamankan

BANYU ASIN 8-October-2026, 21:08

BNK BNYUASIN DORONG PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT 

LAHAT - 8-October-2026, 21:07

Ajang Nasional 2026, Tiga Siswa SMAN 4 Lahat Panen Mendali 

PALEMBANG - 8-October-2026, 20:34

Wagub Cik Ujang Dorong Perguruan Tinggi Berkontribusi Nyata bagi Pembangunan Sumsel

LAHAT - 8-October-2026, 20:33

APBD Perubahan Batal, Tiga Kali DPRD Surati Pemkab Lahat Hingga Batas Waktu Proses Belum Tuntas

LAHAT - 8-October-2026, 17:44

Seorang Perempuan Diduga Pengedar Sabu di Kikim Tengah Diungkap Satresnarkoba Polres Lahat 

LAHAT - 8-October-2026, 17:43

Gubuk Reot Nenek Kamisah, Mulai Dibongkar Untuk Direhab Jadi RSLH 

MUBA - 8-October-2026, 16:35

Bupati Muba Cek Dampak Asap Karhutla, Fasilitas Kesehatan Disiagakan

LAHAT - 8-October-2026, 02:57

H. Adriansyah: Golkar Lahat di Tangan Tepat, Selamat Ibu Sri Marhaeni!

MUARA ENIM - 7-October-2026, 20:41

Polsek Rambang amankan Pria Bersama TV Hasil Curian

CATATAN SRIWIJAYA

  • Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50

    DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM

    Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.

    Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D

  • Catatan Sriwijaya 18-April-2020, 07:17

    CORONA & RAMADHAN : Sehari Saja

    Oleh : oleh Burmansyahtia Darma,S.H

    Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit penyebaran Virus Covid-

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE

Video

Video 2