ISI

Ada Apa…? YLKI LAPORKAN HAKIM PN LAHAT KE KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG


29-August-2020, 14:08


Lahat – Majelis Hakim Perkara Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT sampai dengan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT Pengadilan Negeri Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dilaporkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya ke Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Seperti diketahui dua badan ini bertugas dan berwenang mengawasi prilaku hakim dan menegakan marwah serta martabat hakim.

Laporan atau pengaduan yang disampaikan lantaran majelis hakim dalam memeriksa serta memutus perkara tersebut menyatakan bukan wewenang BPSK untuk mengadili perkara sengketa konsumen.

Laporan pengaduan tersebut dikirim langsung ke bagian pengaduan / laporan di Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Ketua YLKI Lahat Raya, Sanderson Syafe’i, SH menjelaskan, perkara ini berawal dari konsumen dan pelaku usaha / developer melakukan jual beli rumah dengan membayar uang muka (Down Payment) yang sisanya diselesaikan secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hal itu membuktikan terdapat hubungan hukum (kontraktual) antara konsumen dan developer, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 merupakan sebuah LEX SPECIALIS dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang, memeriksa, dan memutus perkara a quo.

Lanjut Sanderson, telah secara tegas diatur pada Pasal 2 yang berbunyi “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat”. Bahwa disebabkan di wilayah Sumatera Selatan dari 5 BPSK yang sudah dibentuk hanya BPSK Kota Palembang dan BPSK Kota Lubuklinggau yang menyelenggarakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen. Tentu saja hirarki KEPPRES lebih tinggi dari pada Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ini sesuai dengan asas hukum “LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI”, maka Putusan BPSK Kota Lubuklinggau No. 001/P.Arbitrase/BPSK-Llg/VII/2020 sampai dengan 010/P.Arbitrase/BPSK-Llg/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020 dalam perkara a quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Namun putusan Majelis hakim, memutuskan menyatakan bukan wewenang BPSK untuk mengadili perkara ini menjadi tanya.

Atas Putusan tersebut pihak YLKI Lahat Raya Menyatakan Banding dan melaporkan Majelis Hakim perkara Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT sampai dengan No.16/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT ke Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam Laporan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor. 07/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT sampai dengan No.16/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.LT sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi termohon.

“Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangankan eksepsi termohon, yang meminta penguatan putusan BPSK, karena jelas tidak terpenuhinya dua unsur Perumahan “Rumah Layak Huni”, yaitu syarat keselamatan bangunan dan kesehatan penghuni sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011, karena kondisi rumah saat ini sangat memprihatinkan retak dimana-mana yang mengancam keselamatan jiwa penghuni”, ujar Sanderson.

“Hal ini penting untuk memastikan proses peradilan dalam persidangan kasus sengketa konsumen berjalan imparsial, jujur, dan adil karena ini merupakan PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIII PRESIDEN RI, Program Sejuta Rumah Joko Widodo yang diumumkan Agustus 2016 atas Program Rumah Murah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan perumahan bagi MBR yang Layak Huni,” terang Sanderson saat disambangi dikediamannya, Sabtu, (29/8/20).

Karena itu dalam laporan/pengaduan YLKI Lahat Raya meminta kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Badan pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar supaya memeriksa, meminta keterangan atau menjatuhkan sanksi sekira nya terdapat hal ketentuan yang dilanggar oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, pungkasnya.
Published : AdE SO2

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

OKU - 15-June-2024, 00:12

PT. Pertamina Sosialisasi Rencana Eksploitasi Tambang Minyak Baru Di Muara Jaya.

PALEMBANG - 14-June-2024, 20:10

Tim Dokter RS Bhayangkara Polda Sumsel Gelar Bhakti Kesehatan, Berikan Pelayanan 113 Penyandang Disabilitas. 

LAHAT - 14-June-2024, 20:07

Jum’at Barokah, Tim YM Berbagi Rezeki Untuk Masyarakat di Gugah 

BANYU ASIN 14-June-2024, 18:46

PJ BUPATI BANYUASIN SAFARI JUMAT DI MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH 

BANYU ASIN 14-June-2024, 18:44

PEMDES LIMAU BANYUASIN PEMBINAAN PKK SANGAT PENTING 

LAHAT - 14-June-2024, 14:34

Polres Lahat Olahraga Bersama Forkopimda dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-78 

OKU - 14-June-2024, 12:00

Hendak Mengantarkan Narkoba Ke Pembeli, ES di amankan Unit 1 Satresnarkoba Polres OKU

LAHAT - 14-June-2024, 11:34

DPC PKB LAHAT USUNG PASLON PARIS- YUDA HERMAWAN ( PAYU ) SUHU POLITIK LANGSUNG MEROKET

MURATARA - 14-June-2024, 09:38

Konsisten Upaya Cegah Laka, Jasa Raharja Lahat Bersama Mitra Gelar Operasi Kendaraan ODOL 

LUBUK LINGGAU - 14-June-2024, 08:58

Optimalisasi Program Cegah Laka, Jasa Raharja Lahat Laksanakan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Bersama Mitra Strategis 

PALEMBANG - 13-June-2024, 19:40

IRT Hendak Akhiri Hidup di Jembatan Musi IV Palembang Berhasil Diselamatkan Polisi 

LAHAT - 13-June-2024, 19:36

Tindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri, Lahat Helat Kick-Off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 

PALEMBANG - 13-June-2024, 19:19

Pj Bupati Bersama OPD Lahat Hadiri High Level Meeting HLM TPID Se – Sumsel 

LAHAT - 13-June-2024, 19:13

Hari Bhayangkara ke-78, Polres Lahat Laksanakan Bhakti Sosial di Tiga Titik 

MUBA - 13-June-2024, 11:39

Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkab Muba Sidak Pemantauan Harga dan Stok Barang di Pasar Randik

BANYU ASIN 13-June-2024, 11:14

SEKDA BANYUASIN SURVEY TANAH HIBAH 

BANYU ASIN 12-June-2024, 23:59

KINERJA KOMISIONER KPU DINILAI BURUK, GAASS BANYUASIN MEMINTA DKPP MELALUI BAWASLU MEMECAT KOMISIONER KPU !!! 

OKU - 12-June-2024, 23:09

Sosialisasi BHD Sie Dokkes Polres OKU Polda Sumsel

JAKARTA - 12-June-2024, 22:01

DPP PAN Rekomendasikan YM Untuk Maju di Pilkada 2024

BANYU ASIN 12-June-2024, 18:48

PJ Bupati Banyuasin ucapakan selamat Dilantiknya Huffadz Al-Qur’an” 

PALEMBANG - 12-June-2024, 17:46

Terima Kunjungan Lemhanas RI PPRA Angkatan 67, Kapolda Sumsel Beberkan Situasi Kamtibmas Sumsel 

LAHAT - 12-June-2024, 17:45

Team Jagal Bandit Polres Lahat tankap Curat Sawit PT. SMS

LAHAT - 12-June-2024, 14:21

Tiga Pemuka Adat Muara Lawai Angkat Bicara Soal Lahan Blok 375 

OKU - 11-June-2024, 19:04

Diduga Sebagai Bandar Narkoba, Tiga Perempuan Ini Diamankan Ke Polres OKU

BANYU ASIN 11-June-2024, 18:29

SUKSESKAN PILKADA SERENTAK 2024 PJ BUPATI BANYUASIN AJAK FORKOPIMDA NETRALITAS 

CATATAN SRIWIJAYA

  • Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50

    DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM

    Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.

    Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE