REKOMENDASI DPRD LKPJ BUPATI BANYUASIN TAHUN 2019

22-April-2020, 20:27

BANYUASIN ,SO Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin kembali Menggelar Rapat Paripurna di Gedung Rapat DPRD Kabupaten Banyuasin, Rabu (22/04/2020).

Sidang Paripurna kali ini dalam rangka penyampaian keputusan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin terhadap Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin Tahun 2019.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH, M.Si turut dihadiri, Wakil Ketua I DPRD Banyuasin, Supardi SP, Wakil Ketua III Akhmad Zarkasih, Wakil Bupati Banyuasin H Slamet Somosentono, anggota DPRD, Forkopimda dan seluruh kepala dinas maupun perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hasil rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Banyuasin H Askolani Tahun 2019 yang dibacakan oleh Wakil Ketua II DPRD Banyuasin Noor Ismatudin dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah bahwa untuk kebajikan umum pengelolaan keuangan yaitu : Pemerintah Daerah harus menggali potensi dari sumber daya terencana, rasional, proporsional dan realistis.

Kemudian untuk urusan desentralisasi yang disampaikan Noor Ismatudin diantaranya yaitu :

1. Urusan pendidikan harus meningkatkan kuantitas dan kualitas guru pada setiap jenjang pendidikan, disertai pemerataan penyebaran terhadap jumlah peserta didik baik diwilayah daratan maupun perairan serta perbaikan menejemen guru. Kemudian melakukan pendataan dan anggaran perbaikan infrastruktur pendidikan.
2. Urusan Kesehatan melakukan pemerataan tenaga medis, evaluasi kinerja bidan desa dan peningkatan pelayanan RSUD Banyuasin.
3. Urusan Pekerja Umum melakukan memperbaiki tanggul ari yang jebol, saluran air, Perbaikan infrastruktur dan jalan lintas Sumatera, membangun irigasi daerah pertanian, pembangunan jalan poros dan program sanitasi air.
4. Urusan Perumahan menyusun regulasi pembangunan agar tidak menyalahi tata ruang wilayah.
5. Urusan Pembangunan Tata ruang harus sesuai peraturan daerah.
6. Urusan Perencana Pembangunan harus dikaji berdasarkan analis dan Komprehensif agar maksimal.
7. Urusan Lingkungan Hidup harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahan yang berpotensi mencemari lingkungan dan melakukan penertiban izin perusahaan yang mencemari lingkungan.
8. Urusan Pertanahan berkoordinasi dengan BPN untuk segera melaksanakan sertifikasi tanah dan aset Pemda, dan melakukan pendataan hak-hak atas tanah.
9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan peningkatan pelayan administrasi pada Kantor Pelayanan Sembilang Opi Mall dan pelayan pengurusan KTP.
10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera menyusun Peraturan Bupati sebagai Peraturan Daerah No 7 tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat tenaga Kader Penyuluh KB, Saran dan Prasarana. Khusus untuk Kader Penyuluh KB diangkat jadi tenaga honorer.
12. Urusan Sosial menyalurkan Dana PKH dan BSP tepat sasaran sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan melakukan Validasi dan Verifikasi sesuai SIK NG Pusdatin Kemensos.
13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengefektifkan peranan Balai latihan kerja dan pengawasan tenaga kerja asing serta pembangunan Infrastruktur Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi.
14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melainkan tindak lanjut atas usaha pabrik sabit kelapa di desa Teluk Payo, kemudian Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar.
15. Urusan Penanaman Modal membenahi kebijakan untuk menarik Investor.
16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga meningkatkan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi Kepemudaan.
17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengawasan terhadap eksistensi LSM, Ormas dan Organisasi yang berkembang di masyarakat.
18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum dan Kepegawaian menindaklanjuti lanjut tentang penghasilan perangkat desa, penyelesaian soal tapak batas dan Aparatur dituntut untuk profesional.
19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa segera melaksanakan pelatihan penyusunan pertanggungjawaban dana desa dan merekrut tenaga penyuluh pertanian dengan rasio 1 Penyuluh 1 Desa.

Sementara Bupati Banyuasin H Askolani SH menyampaikan rasa terimakasihnya atas usulan dan saran yang disampaikan DPRD Kabupaten Banyuasin terhadap LKPJ Bupati Banyuasin Tahun 2019.

“Keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Banyuasin merupakan tanggung jawab bersama. Partisipasi kita bersama sangat penting dalam mewujudkan rencana yang disusun sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan dinamika di masyarakat,”tandasnya.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan turut dihadiri, Wakil Bupati Banyuasin H Slamet Somosentono, anggota DPRD, Forkopimda dan seluruh kepala dinas maupun perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.(Dodi).

Bagikan ke :