Memahami Arbitrase Sebagai Alterantif Penyelesaian Sengketa Ditengah Kompleksitas Industri Konstruksi

20-November-2019, 20:14

Konstruksi adalah salah satu industri yang sangat kompleks, hal ini karena dalam proyek konstruksi terdapat multi disiplin ilmu dan berurusan dengan orang banyak yang memiliki kepentingan masing-masing. Apalagi Pemerintah masih memfokuskan pembangunan infrastruktur di 2020. Hal ini terbukti dari alokasi anggaran infrastruktur yang mengalami kenaikan sebesar 4,9 persen dari Rp 399,7 triliun jadi Rp 419,2 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. Dengan gencarnya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, maka potensi terjadinya sengketa dalam pelaksanaan konstruksi kemungkinannya cukup besar.

Apabila merujuk kepada data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dimana sengketa kontruksi mendominasi kasus yang ditangani oleh BANI. Mulai periode tahun 1999 hingga 2016, tercatat terdapat 470 kasus, dimana kasus konstruksi mendominasi sebesar 30, 8 % dari total kasus yang ditangani oleh BANI.

Menyikapi realitas tersebut, Praktisi Hukum, Muhammad Hidayat Arifin, S.H dalam Workshop Arbitrase yang di selenggarakan oleh BHP Institute, di ibis Styles Hotels, Jl. Fachrudin, Jakarta Pusat, Kamis (14/11), menyatakan bahwa arbitrase dapat menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa konstruksi yang masuk dalam ranah privat (perdata), sehingga dapat meminimalisir kriminalisasi.

“Penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi yang memandang sengketa konstruksi sebagai kasus perdata. Dengan demikian segala sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi tidak lagi digugat secara pidana ke pengadilan, tetapi diselesaikan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Sebelumnya, kasus konstruksi di Indonesia diselesaikan melalui jalur pengadilan, sehingga kontraktor rawan mengalami kriminalisasi,” ungkapnya

Selanjutnya, ia juga menyebut UU Jasa Konstruksi tidak hanya mengikat proyek pemerintah, tetapi juga proyek swasta. Hal itu membuat perusahaan swasta yang menyelenggarakan proyek konstruksi harus memahami perubahan yang ada dalam UU itu.

“Dengan banyaknya keunggulan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Proyeksi kedepan dalam penyelesaian sengketa konstruksi ataupun bisnis menggunakan mekanisme Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau dengan kata lain Non Litigasi akan lebih diminati ketimbang litigasi,” imbuhnya. (ICHSAN)

Bagikan ke :