ISI

TERKAIT DUGAAN TAMBANG ILEGAL, KAPOLRES AKAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN LSM LMPN


15-August-2018, 11:28


LAHAT – LSM Lingkar Merah Putih Nasional (LMPN) belum lama ini meminta kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pagaralam untuk menindak tegas oknum pengusaha tambang galian golongan C yang diduga telah melakukan usaha penambangan tidak berizin alias ilegal.

Hal itu diungkapkan Anggota LSM Lingkar Merah Putih Nasional, Bambang Harianto didampingi praktisi hukum, Minsuri. SH saat ditemui Selasa (13/8/2018) di sekretariatnya bilangan Jagalan Pasar Bawah, Lahat.

Ditambahkan Bambang, dasar laporan pengaduan pihaknya ke Kapolres Pagaralam yakni Surat Penghentian Penambangan yang diteribitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Unit Pelaksana Teknis Regional IV Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkantor di Lahat.

“Selain surat itu, kami juga melampirkan laporan informasi dari pemberitaan media online tayang sekitar Juni 2015 dan ada juga yang tayang Juli 2018 lalu yang menyatakan tambang yang kami maksud sudah beroperasi dan diduga secara ilegal,” tambahnya.

Bambang menjelaskan, pihaknya meminta kepada Kapolres Pagaralam untuk menindak lanjuti surat laporannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Karena, lanjutnya, berdasarkan data yang kami lampirkan dalam surat itu, oknum pengusaha ini telah lama beroperasi, kemungkinan tiga tahun lebih mengambil batu dan pasir di sungai tempat galian golongan C tersebut.

Sementara Praktisi Hukum, Minsuri. SH mengatakan pihaknya siap untuk melakukan pendampingan hukum jika diperlukan untuk mengusut tuntas kasus dugaan tambang galian golongan C beroperasi secara ilegal.

“Usaha tambang Galian Golongan “C” wajib mengantongi Surat Izin Usaha Pertambangan dan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara,” bebernya

Minsuri melanjutkan, Pada pasal 158 dalam Undang-undang tersebut berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK atau IPR sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 67 ayat 1 dan pasal 74 ayat 1 dan 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar).

Terpisah Kapolres Pagaralam, AKBP. Dwi Hartono. SIK. MH saat dihubungi mengaku belum pihaknya menerima surat laporan pengaduan dari LSM LMPN, namun dirinya siap menindak lanjuti sesuai dengan prosedur jika ada pelanggaran yang terjadi.

“Kami belum dapat suratnya. Kalau memang ada kami akan tindak lanjuti sesuai prosedur jika ada pelanggaran yang terjadi,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi seraya mengatakan akan mengecek surat tersebut. (DAFRI. FR)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

LAHAT - 25-November-2024, 23:59

Kapolsek Bersama Personel Kikim Timur Patroli ke Posko-Posko Pemenangan 

LAHAT - 25-November-2024, 22:19

Polres Lahat Gelar Apel Sinegeritas dan Pergeseran Pasukan 

LAHAT - 25-November-2024, 22:18

Seremony Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak KPUD Lahat 

LAHAT - 25-November-2024, 22:17

PGRI Lahat Ziarah dan Tabur Bunga di TMP 

LAHAT - 25-November-2024, 22:15

Kapolres Lahat Himbau Masyarakat Agar Jangan Main Hakim Sendiri 

LUBUK LINGGAU - 25-November-2024, 19:34

Rampungkan Pembangunan SUTT 150 kV Lubuk Linggau-Tebing Tinggi, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan Sumsel

BANYU ASIN 25-November-2024, 14:10

APEL PASUKAN PENGAMAN TPS PILKADA 2024 BANYUASIN 

BANYU ASIN 25-November-2024, 13:29

PJ BUPATI BANYUASIN RAKOR PENGENDALIAN INPlASI DAERAH PENYEDIAN 3 JUTA RUMAH 

JAWA TIMUR - 25-November-2024, 12:33

Mantan Kapolres Lahat Kombes Pol Achmad Gusti Hartono Berhasil Bawa Team Voli LavAni Navy Juara Livoli Divisi Utama 2024

MUBA - 25-November-2024, 10:29

Pj Bupati H Sandi Fahlepi Ingatkan ASN, PPPK dan Honorer Jangan Golput 

OKU - 25-November-2024, 09:42

4 DESA BLANK SPOT TELAH DITANGANI PEMKAB OKU SIAP HADAPI PILKADA SERENTAK 27 NOPEMBER 2024 

JAKARTA - 25-November-2024, 08:46

Di Electricity Connect 2024, Komut PLN Jabarkan Strategi Jitu Tarik Investasi Hijau untuk Transisi Energi

OKU - 24-November-2024, 19:56

Himbauan Kamtibmas Kapolres Oku Jelang Pilkada 2024

JAKARTA - 24-November-2024, 16:06

PLN Gelar Bazar UMKM di Sarinah, Suguhkan Pesona Timur Indonesia

BANYU ASIN 23-November-2024, 23:59

MUHAMMAD FARID DAN KETUA KPU BANYUASIN LEPAS PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PILKADA

MUBA - 23-November-2024, 19:15

Pelepasan Simbolis Distribusi Logistik Pemilihan 2024 KPUD Muba 

OKU SELATAN - 23-November-2024, 18:28

Respon Cepat Keluhan Warga, PLN Ganti Tiang Kabel Yang Melintas Sungai Komering

PALEMBANG - 23-November-2024, 18:24

Kapolda Sumsel Apelkan 1471 Personel Persiapan Pengamanan Pengawalan Tahan Pungut dan Hitung Suara

PAGAR ALAM - 23-November-2024, 17:43

WASPADA, GUNUNG DEMPO ALAMI ERUPSI 

OKU TIMUR 22-November-2024, 23:59

Buka Grand Final Pemilihan Mouli Meranai 2024, Berlangsung Meriah 

BANYU ASIN 22-November-2024, 21:34

KPU BANYUASIN SOSIALISASIKAN TOLAK POLITIK UANG 

MUBA - 22-November-2024, 18:11

Peringati HUT RSUD Sekayu ke-87 dan HKN ke-60 Gelar Senam Bersama dan Berbagi Doorprize 

PALEMBANG - 22-November-2024, 12:38

Program Electric Vehicle Support PLN UID S2JB Raih Penghargaan Dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

BANYU ASIN 22-November-2024, 11:56

POLSEK AIR KUMBANG AMANKAN JALAN SEHAT BERDAMA KPU BANYUASIN JELANG PIL KADA 2024 

JAKARTA - 21-November-2024, 21:45

Di Electricity Connect 2024, PLN Galang Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi di Indonesia

CATATAN SRIWIJAYA

  • Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50

    DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM

    Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.

    Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE