PGK JADIKAN ‘PRAKTIK MONEY POLITIC’ TAJUK UTAMA DISKUSI

10-July-2018, 22:25

JAKARTA – Praktek Money Politik yang belakangan santer menjadi buah bibir di masyarakat, adalah fokus utama dalam kegiatan diskusi yang di lakukan oleh DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK). Dimana dalam topik diskusi kali ini bertajuk ” Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018, Antara Regulasi dan Tradisi “, Jakarta, Selasa (10/7).

Salah satu narasumber dalam agenda kali ini, yaitu mantan Kabareskrim Susno Duadji yang angkat bicara terkai soal masifnya praktik money politic, yang ada di Pilkada Kabupaten Lahat. Dikatakannya, polisi harus segera menindak tegas semua pihak yang terlibat dan terkait dalam hal ini, tanpa perlu menunggu lagi dari pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

“ Jika bicara terkait kasus Money Politic di Kabupaten Lahat, sepanjang itu sudah nyata itu praktek suap, Polisi tidak perlu lagi menunggu. Jangan kita menjadi mental bengkok, seolah-olah ini semua harus menunggu Panwas. Kalau kita turut menunggu, berarti sama saja dengan kita berlindung untuk tidak bekerja atau berlindung untuk turut mendiamkan apa yang ada dilapangan,” tegas putra asli Pagaralam Susno Duadji ini mengatakan.

Tambahnya, dan bicara soal aturan pengusutan kasus didalam Undang – undang (UU) Pemilu dan Pilkada, sama sekali tidak mengesampingkan hal – hal yang sudah diatur dengan jelas di dalam KUHP, KUHAP dan UU KPK.

“ Perlu kita garis bawahi, UU Pemilu tidak mengesampingkan aturan pidana dalam KUHAP dan KUHP khusus, menyangkut pasal tentang penyuapan, begitu juga dengan UU KPK Pasal tekait hal dengan namanya Korupsi. Jadi, jika terjadi praktek suap walau itu hanya satu lembar amplop, dengan berisi uang sebesar sepuluh ribu saja itu sudah cukup, tidak perlu lagi menunggu harus 50 persen jumlah kecamatan,” beber Susno.

Dicontohkan, Susno menambahkan, apabila ada tindak pidana pembunuhan dalam proses kampanye Pilkada, maka polisi tidak perlu lagi menunggu panwas untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku, karena  aturan yang berlaku dalam KUHP itu sudah jelas. Dan melihat dari sisi teknik penyidikan, menangkap pelaku kasus money politic seperti di Pilkada ini, lebih gampang dibanding menangkap pelaku pidana pencurian jemuran, karena disitu sudah jelas pasti ada aktor – aktor yang bermain, seperti pelaku penyuapan, pasangan calon, tim sukses, ada penerima, dan satu lagi penyedia dana itu sendiri.” tutupnya

Terpisah, koordinator Pergerakan Pemuda Sumsel Menolak Money Politic (PPSMMP) Riyan Hidayat, ditanya terkait hal ini dihubungi mengatakan, untuk tersangka memang sudah ada, tapi aktor dibalik praktik money politic yang sebenarnua sudah sangat nyata, dalam membagi – bagikan uang kemasyarakat, ditambah itu diperkuat dengan kesaksian warga, tapi masih belum juga ada yang dijadikam tersangka.

” Seperti contoh, Anggota Legislatif (FT), Ketua RT (DD( di Kelurahan Pasar Bawah, (IS) di Desa Tanjung Aur Kec Kikim Tengah, dan korporasi penyuplai dana, seharusnya ini sudah layak dijadikan tersangka, terlepas itu tinggal proses pembuktian nya.” tukas Riyan.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :