ISI

BAWASLU HARUS PUTUSKAN MASALAH POLITIK UANG PILKADA LAHAT SEBELUM PENETAPAN KPUD

KPUD Jangan Terburu-buru Tetapkan Calon Terpilih

30-June-2018, 16:35


LAHAT – Proses Pilkada di Kabupaten Lahat yang diwarnai oleh praktik Politik Uang Oleh salah satu calon beberapa waktu lalu membuat proses demokrasi di Kabupaten Lahat menjadi ternoda. Masyarakat dan TIM Paslon yang merasa dirugikan oleh tindakan politik uang tersebut pun telah melakukan pelaporan ke pihak Bawaslu.

Jika melihat pernyataan para saksi dan bukti bukti yang telah beredar baik di media sosial maupun yang telah diserahkan ke Bawaslu maka tidak ada lagi alasan bagi Bawaslu untuk tidak menindak lanjuti dan segera memproses dugaan politik uang yang telah dilakukan oleh Paslon No 3 Cik Ujang-Haryanto.

Mengingat agenda penetapan calon terpilih sudah tak Lama lagi, Maka Bawaslu Provinsi harus segera memproses dan mengeluarkan Putusannya. Berdasarkan Pasal 26 (1) Peraturan Bawaslu No 13 Tahun 2017, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus dugaan pelanggaran administrasi dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal laporan pelanggaran administrasi diregistrasi.

Namun demi Proses Demokrasi yang Bersih dan kepentingan masyarakat maka putusan Bawaslu harus sudah ada sebelum penetapan oleh KPUD yang direncanakan pada tanggal 6 Juli 2018, Ujar Burmansyahtia Darma, SH saat Dimintai Pendapatnya oleh sriwijayaonline.com pada sabtu sore (30/06).

KPUD harus mempertimbangkan kondisi yang berkembang dimasyarakat dan Proses di Bawaslu yang sedang berlangsung. Jadi jangan terbaru buru Nasib Masyarakat dan masa depan demokrasi dipertaruhkan disini.

Menurut informasi yang didapat, dari pelaporan telah ada saksi dan bukti dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat berarti telah lebih dari 50% Jumlah Kecamatan yang ada , maka telah terpenuhi yang menjadi objek pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bawaslu No 13 Tahun 2017 yaitu Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dan jika hal tersebut dapat dibuktikan disidang Bawaslu maka calon yang melakukan politik uang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dan juga Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Jelas laki laki yang sehari harinya dipanggil Manca. (ROBET)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

LAHAT - 27-November-2024, 12:22

Polres Lahat Gelar Apel Gabungan Sinergitas Ciptakan Kondisi Aman Pilkada 2024 

LAHAT - 26-November-2024, 23:37

Surat Suara Lebih dan Surat Suara Rusak Untuk Pilkada 2024 Lahat Dimusnahkan 

JAKARTA - 26-November-2024, 19:47

Siap Layani Pilkada Serentak 2024, PLN Berlakukan Siaga Kelistrikan Nasional

BANYU ASIN 26-November-2024, 17:27

PJ BUPATI BANYUASIN RABU 27 NOVEMBER SIAP LAKSANAKAN PILKADA SERENTAK 

PALEMBANG - 26-November-2024, 15:54

Cara Mudah Tau Estimasi Tagihan Listrik, Pakai Fitur Swacam di PLN Mobile

LAHAT - 25-November-2024, 23:59

Kapolsek Bersama Personel Kikim Timur Patroli ke Posko-Posko Pemenangan 

LAHAT - 25-November-2024, 22:19

Polres Lahat Gelar Apel Sinegeritas dan Pergeseran Pasukan 

LAHAT - 25-November-2024, 22:18

Seremony Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak KPUD Lahat 

LAHAT - 25-November-2024, 22:17

PGRI Lahat Ziarah dan Tabur Bunga di TMP 

LAHAT - 25-November-2024, 22:15

Kapolres Lahat Himbau Masyarakat Agar Jangan Main Hakim Sendiri 

LUBUK LINGGAU - 25-November-2024, 19:34

Rampungkan Pembangunan SUTT 150 kV Lubuk Linggau-Tebing Tinggi, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan Sumsel

BANYU ASIN 25-November-2024, 14:10

APEL PASUKAN PENGAMAN TPS PILKADA 2024 BANYUASIN 

BANYU ASIN 25-November-2024, 13:29

PJ BUPATI BANYUASIN RAKOR PENGENDALIAN INPlASI DAERAH PENYEDIAN 3 JUTA RUMAH 

JAWA TIMUR - 25-November-2024, 12:33

Mantan Kapolres Lahat Kombes Pol Achmad Gusti Hartono Berhasil Bawa Team Voli LavAni Navy Juara Livoli Divisi Utama 2024

MUBA - 25-November-2024, 10:29

Pj Bupati H Sandi Fahlepi Ingatkan ASN, PPPK dan Honorer Jangan Golput 

OKU - 25-November-2024, 09:42

4 DESA BLANK SPOT TELAH DITANGANI PEMKAB OKU SIAP HADAPI PILKADA SERENTAK 27 NOPEMBER 2024 

JAKARTA - 25-November-2024, 08:46

Di Electricity Connect 2024, Komut PLN Jabarkan Strategi Jitu Tarik Investasi Hijau untuk Transisi Energi

OKU - 24-November-2024, 19:56

Himbauan Kamtibmas Kapolres Oku Jelang Pilkada 2024

JAKARTA - 24-November-2024, 16:06

PLN Gelar Bazar UMKM di Sarinah, Suguhkan Pesona Timur Indonesia

BANYU ASIN 23-November-2024, 23:59

MUHAMMAD FARID DAN KETUA KPU BANYUASIN LEPAS PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PILKADA

MUBA - 23-November-2024, 19:15

Pelepasan Simbolis Distribusi Logistik Pemilihan 2024 KPUD Muba 

OKU SELATAN - 23-November-2024, 18:28

Respon Cepat Keluhan Warga, PLN Ganti Tiang Kabel Yang Melintas Sungai Komering

PALEMBANG - 23-November-2024, 18:24

Kapolda Sumsel Apelkan 1471 Personel Persiapan Pengamanan Pengawalan Tahan Pungut dan Hitung Suara

PAGAR ALAM - 23-November-2024, 17:43

WASPADA, GUNUNG DEMPO ALAMI ERUPSI 

OKU TIMUR 22-November-2024, 23:59

Buka Grand Final Pemilihan Mouli Meranai 2024, Berlangsung Meriah 

CATATAN SRIWIJAYA

  • Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50

    DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM

    Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.

    Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE