ISI

KPK LAGI – LAGI TIDAK MENGHORMATI ANTAR SESAMA PENEGAK HUKUM


16-January-2018, 17:01


JAKARTA – Buntut panjang penanganan kasus korupsi E-KTP juga menyasar terhadap mantan penasehat hukum Setya Novanto, yakni Fredrich Yunadi, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah tersebut (KPK) pada Rabu (10/01/2018).

Fredrich yang saat ini juga telah ditahan di dalam sel tahanan KPK diduga telah menghalang-halangi atau merintangi proses penyidikan kasus E-KTP terhadap kliennya Setya Novanto, hal tersebut dianggap merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai obstruction of justice.

Pasca penetapan tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap Fredrich Yunadi, beragam reaksi pro dan kontra muncul, salah satunya yang mempersoalkan posisi Fredrich Yunadi yang kala itu sebagai penerima kuasa dari kliennya, dalam posisi sebagai advokat.

Banyak pihak yang menganggap diluar proses penyidikan terhadap aspek Pidana yang diduga dilakukan oleh Fredrich Yunadi, lagi lagi KPK tidak mengindahkan kapasitas tersangka kala itu yang dalam menjalankan tugas dan profesinya dilindungi oleh kekebalan (imunitas) sebagaimana yang diatur di dalam UU Advokat. Hal tersebut juga senada disampaikan oleh penggiat hukum yang juga berprofesi sebagai advokat, Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H. yang menilai bahwa KPK lagi lagi missleading dalam menangani dugaan obstruction of justice yang disangkakan terhadap Fredrich Yunadi.

“Lagi lagi KPK ini missleading dalam proses penyidikan dugaan obstruction of justice yang dilakukan oleh mantan lawyer-nya SN kala itu, perlu diingat bahwa pertama, Fredrich Yunadi itu dalam posisi advokat yang mendapat mandat berdasar surat kuasa dari kliennya yang secara jelas dilindungi oleh UU Advokat, ketentuan imunitas terhadap advokat memang tidak dapat serta merta dan berlaku absolut, namun pada praktiknya ada hal – hal yang perlu diperhatikan ikhwal hal tersebut, kemudian yang kedua, KPK juga harus ingat bahwa profesi (advokat) tersebut bernaung di bawah Organisasi Advokat, atau dalam hal ini PERADI, sehingga KPK tidak boleh seketika menetapkan tersangka tanpa mengindahkan organisasi profesi advokat” tegas Bang Chandra sapaan akrabnya ketika diwawancarai redaksi sriwijaya online.

Lebih lanjut, Bang Chandra juga melihat bahwa setidak-tidaknya KPK haruslah berkoordinasi terlebih dahulu dengan PERADI, hal tersebut dikataknnya bukanlah dalam kapasitas (kepentingan) dan semangat melindungi profesi advokat atau teman sejawat, serta berlindung di balik wajah organisasi advokat, namun hal tersebut seyogyanya dalam arti untuk saling menghormati antar sesama penegak hukum. ia mengatakan bahwa posisi advokat itu jelas sebagai penegak hukum, catur wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia, oleh karenanya perbuatan pidana di satu sisi harus juga memperhatikan sisi etik penyandang profesi tersebut, yang bermuara dari dewan kehormatan organisasi profesi.

“Memang KPK seyogyanya terlebih dahulu paling tidak berkoordinasi dengan organisasi advokat atau dalam hal ini PERADI, jadi dapat dinilai apakah memang penyandang profesi advokat tersebut telah melanggar kode etik profesi yang diuji melalui dewan kehormatan organisasi profesi advokat, meskipun kedua hal tersebut ranah-nya berbeda dan tidak saling menegasikan, namun perlu diingat bahwa advokat juga merupakan aparatur penegak hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang (imunitas), ya kalau begini terus praktik dan kinerja KPK, berarti sama saja KPK bukan hanya tidak menghormati organisasi profesi advokat (PERADI) ataupun para penyandang profesi tersebut, namun senyatanya KPK mau berjalan sendiri dan tidak menghormati antar sesama penegak hukum, banyak contohnya itu dari dulu” pungkasnya. (ichsan)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

LAHAT - 21-July-2024, 22:19

Kebakaran Kembali Terjadi, Kapolda Sumsel Minta SKK Migas Tutup Sumur Secara Permanen

MUSI BANYUASIN 21-July-2024, 20:32

KEBAKARAN SUMUR MINYAK ILEGAL TERJADI LAGI 

JAKARTA - 21-July-2024, 10:25

Gelombang Kedua Penerimaan Calon Mahasiswa ITPLN Tahun 2024

PALEMBANG - 21-July-2024, 09:20

Pimpin Apel dan Sumulasi Karhutla Provinsi Sumsel, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto Tekankan Sinergi Semua Elemen 

LAHAT - 20-July-2024, 23:59

Polsek Merapi Barat Jemput Dua Orang Terduga Pelaku Pencurian 

LAHAT - 20-July-2024, 23:58

Amukan Sijago Merah Lalap Rumah Ruzali dan Jumadi Merugi Ratusan Juta 

LAHAT - 20-July-2024, 18:43

Yulius Maulana Penuhi Undangan Pernikahan Ayu & Bagas di Bungamas 

PALEMBANG - 20-July-2024, 15:15

Pemkab Muba Kolaborasi dengan Seluruh Stakeholder Untuk Penanganan Karhutlah di Wilayah Muba 

LAHAT - 20-July-2024, 12:27

YM Hadiri Undangan di Gedung Kesenian Disambut Keluarga Mempelai 

LAHAT - 20-July-2024, 11:29

Bupati Empat Lawang Periode 2018-2023 Joncik Muhammad Mengapresiasi Organisasi GCL 

LAHAT - 20-July-2024, 11:28

Peringati Hari Bhakti Adhyaksa Ke-64 dan HUT IAD Ke-24, Kejari Lahat Helat Sejumlah Kegiatan Sosial 

BANYU ASIN 20-July-2024, 11:26

Jalani Survei Akreditasi, Tim Surveyor Puji Klinik Pratama Lapas Kelas IIA Banyuasin 

JAWA TENGAH - 20-July-2024, 10:05

Luar Biasa.! Polda Sumsel Kembali Raih Prestasi, Capai Penilaian IKPA Sempurna 100. 

LAHAT - 20-July-2024, 09:22

Berusaha Nyalip, Pengendara SPM N-Max Tewas Terlindas Mobil Tronton

LAHAT - 19-July-2024, 23:24

PAN Dukung Pasangan BERLIAN di Pilkada Lahat 2024

PALEMBANG - 19-July-2024, 21:41

Pj. Gubernur Sumsel Berharap Investasi dari IJBNet Segera Terlaksana

PALEMBANG - 19-July-2024, 20:34

Upaya Mitigasi Karhutla, Kapolda Sumsel Gelar Rapat Bersama Jajaran Manggala Agni. 

LAHAT - 19-July-2024, 20:13

Kejari Lahat Sita Aset Terpidana Korupsi Hepi Hajarol Akbar 

LAHAT - 19-July-2024, 18:51

Relawan Srikandi Yulius Maulana ST Berbagi Jum’at Barokah Kepada Pengendara 

PALEMBANG - 19-July-2024, 18:51

Pastikan Siap Dukung Antisipasi Karhutla, Kapolda Sumsel Periksa Kendaraan dan Sarana Peralatan Pemadam Api 

JAKARTA - 19-July-2024, 18:02

Tiket Grand Final Proliga 2024 Bisa Dibeli Lewat Aplikasi PLN Mobile

BANYU ASIN 19-July-2024, 14:45

MEMPERINGATI HARI ADHYAKSA KE – 64 KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN GElAR PASAR MURAH DAN DONOR DARAH 

BANYU ASIN 19-July-2024, 14:02

Hani S. Rustam: Tahun Baru Islam Momen Hijrah Menjadi Lebih Baik Guna Perkuat Hubungan Dengan Allah SWT 

PALEMBANG - 19-July-2024, 12:50

Pelantikan Drs. H. Edward Candra, M.H Menjadi Pj. Sekda Provinsi Sumsel

OKU - 19-July-2024, 10:54

Perayaan HUT Ke-7 PT. BPR Baturaja (Perseroda), Sederhana Namun Berkesan

CATATAN SRIWIJAYA

  • Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50

    DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM

    Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.

    Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE