ISI

PRAJURIT DAN PNS KODAM II/SWJ TERIMA PENYULUHAN HUKUM


22-August-2017, 15:26


Palembang,(Pendam II/Swj) – Tim Penyuluhan Hukum yang terdiri dari Wakil Kepala Hukum Kodam II/Swj Letkol Chk (K) Dra. Ainur Rochmaini, S.H., M.H., dan Mayor Chk Sudiyo., dari Kumdam II/Swj, Selasa (22/8/2017) memberikan penyuluhan Hukum kepada ratusan Prajurit dan PNS Makodam II/Swj bertempat di Gedung Sudirman Makodam II/Swj, Palembang.

Penyuluhan hukum yang disampaikan oleh Narasumber, Letkol Chk (K) Dra. Ainur Rochmaini, membahas masalah UU RI tentang informasi dan transaksi elektronik, netralitas TNI dan perkara-perkara yang menonjol antara lain insubordinasi, penipuan dan penggelapan.

Dijelaskan oleh Letkol Ainur Rochmaini bahwa, informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik dara interchange, elektronik mail, telegram, teleks, telcopy dan lainnya, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya.

Perbuatan yang dilarang dalam UU ini yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat berita/informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, pemerasan dan/atau pengancaman, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan perjudian. Hal ini dapat dikenakan sanksi pidana max 6 tahun dan/atau denda max 1 milyar. Sudah banyak terjadi pelanggaran UU No.11/2008 misalnya sms yang berisi penghinaan yang terjadi di NTB, sms berisi perkataan cabul, jorok dan porno dan adanya komentar berita di media online tentang dugaan penggelapan uang dan sebagainya.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu dapat di pidana penjara max 12 tahun dan/atau denda max 2 milyar.

Perbuatan lain yang melanggar UU informasi dan transaksi elektronik meliputi mengakses komputer dengan system elektronik milik orang lain untuk memperoleh dokumen, menjebol system pengamanan, penyadapan elektronik, penghilangan informasi/ dokumen dan pengrusakan system elektronik sehing tidak dapat bekerja semestinya.

Narasumber juga menjelaskan UU RI dan ST Kasad tentang Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada. Dengan ditetapkannya calon Pilkada yang berasal dari kalangan personel TNI AD, kondisi ini tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi sikap dan netralitas prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya pada pelaksanaan Pilkada serentak.

Netral artinya tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Netralitas TNI disini berarti TNI bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Netralitas TNI merupakan bagian dari reformasi internal TNI sesuai UU RI No. 34/2004 tentang TNI. Implementasi netralitas TNI adalah hanya mengamankan Pemilu, TNI tidak menggunakan haknya untuk memilih, tidak memihak dan memberi dukungan kepada salah satu kontestan, tidak melibatkan diri dan dilarang memberi arahan.

Larangannya meliputi menjadi anggota penyelenggara Pemillu, berada di area TPS, menempel dokumen/atribut calon pada instansi/peralatan milik TNI, menyambut/ mengantar peserta Pemilu, sebagai juru kampanye dan tim sukses serta ikut dalam kegiatan kampanye.

Perkara yang menonjol dalam tubuh TNI sekarang ini adalah masalah penipuan dan penggelapan serta insubordinasi (bawahan melawan kepada atasan dengan tindakan nyata).

Penyuluhan berlangsung sangat komunikatif ini, juga diberikan kesempatan tanya jawab bagi para peserta, yang langsung dijawab dengan sangat detail oleh narasumber. Penyuluhan hukum seperti ini juga diadakan di tingkat Korem yang berada di wilayah jajaran Kodam II/Swj.

Dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan Hukum ini, diharapkan para Prajurit dan PNS Makodam II/Swj dapat memahami dan mengerti tentang aturan yang ada, sehingga kedepannya tidak terjadi pelanggaran hukum serupa yang dilakukan oleh Prajurit dan PNS khususnya dijajaran Kodam II/Swj. (BSD)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

LAHAT - 17-July-2024, 20:54

Musrenbang RPJPD, Pj Bupati Lahat Paparkan Visi-Misi Lahat 2025 – 2045 

LAHAT - 17-July-2024, 18:01

Pj Bupati Lahat Terima 1 Unit Mobil Ambulance Dari BNI Berbagi Untuk RSUD Lahat 

MUBA - 17-July-2024, 17:56

Optimalkan Integrasi dan Sinergitas Aplikasi Yang Telah Ada Efektif Efisien 

OI - 17-July-2024, 15:45

Wabup Ogan Ilir Pimpin Apel Pagi, Ini Pesan Yang Disampaikan.

BANYU ASIN 17-July-2024, 14:54

Terus Tekan Inflasi, Banyuasin Ikut Gerakan Tanam Serentak Cabai Dan Bawang Merah 

PALEMBANG - 17-July-2024, 14:53

Penambangan Liar (PETI) di IUP PT BA, Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo Sepakat Turunkan Tim Bersama : Tidak Boleh Ada Pembiaran 

MUBA - 17-July-2024, 13:34

Serentak, Kepala Desa di 229 Desa Wilayah Muba di Kukuhkan oleh Pj Bupati Muba 

LAHAT - 17-July-2024, 08:01

Ketua GCL Ingatkan Pj Bupati Lahat Untuk Mendirikan Asrama Permanen Mahasiswa Lahat 

BANYU ASIN 17-July-2024, 07:15

DITANTANG BERKELAHI OKNUM KADES AIR SOLOK BATU BACOK KORBAN PAKAI PARANG 

LAHAT - 16-July-2024, 22:09

Polres Lahat Gelar Press Conference Ungkap Kasus Penganiayaan dan Pembunuhan

LAHAT - 16-July-2024, 22:04

Jabatan Kepala Desa Resmi Jadi 8 Tahun

LAHAT - 16-July-2024, 22:04

Tekan Inflasi, Pemkab Lahat Sukseskan Tanam Serentak Cabai & Bawang Merah Secara Virtual

OI - 16-July-2024, 21:54

Bantuan Hadroh/Rebana Wabup Ogan Ilir Untuk Ibu-ibu Pengajian

MUBA - 16-July-2024, 21:53

Penurunan Angka Kemiskinan Muba sebesar 2,02% penurunan terbesar ke-4 secara Nasional

LAHAT - 16-July-2024, 18:34

Mappilu PWI Lahat Audiensi Dengan Pj Bupati Lahat 

OKU - 16-July-2024, 16:25

Pelaksana Survei Seismik 2D Amalia Bayarkan Dana Kompensasi Kepada 31 Desa di Muara Enim dan OKU

BANYU ASIN 16-July-2024, 14:54

Dirjend Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh Apresiasi Kinerja Dukcapil Banyuasin 

OKU - 16-July-2024, 14:54

Semidang Aji Menjadi Lokasi di Kabupaten OKU Dalam Kegiatan Tanam Cabe dan Bawang Merah Serentak se_Sumsel.

PAGAR ALAM - 16-July-2024, 13:24

SEORANG ANAK DI DUGA TEWAS TERENDAM, POLRES PAGAR ALAM OLAH TKP KOLAM RENANG HOTEL ORCHID 

OKU - 16-July-2024, 12:49

Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan Untuk Cegah Kebakaran

MUBA - 16-July-2024, 11:45

Monitor MPLS, Bunda Paud Muba Hj Triana Disambut Bahagia di TK dan SD 

BANYU ASIN 16-July-2024, 11:16

MOBIL TRUK GAS ELPIJI PT.ABMG TERBAKAR

OI - 15-July-2024, 23:07

Kecelakaan di Jalan Tol Indralaya-Prabumulih Kembali Terjadi

OI - 15-July-2024, 22:05

Bentuk Perhatian Pemerintah, Wabup Ogan Ilir Berikan Bantuan Pada Korban Kebakaran

OKU - 15-July-2024, 21:21

Api Melahap Gedung Pemkab OKU.

CATATAN SRIWIJAYA

  • Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50

    DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM

    Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.

    Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE