ISI
POLEMIK PERPPU ORMAS
23-July-2017, 11:10
JAKARTA – Derasnya arus penolakan di berbagai daerah terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 (PERPPU Ormas), memperlihatkan sejatinya regulasi yang level dan hierarki-nya setara dengan Undang-Undang tersebut memiliki aroma ‘kontroversi’ yang menimbulkan polemik, perdebatan serta ketidakpastian di masyarakat.
Perppu Ormas yang dirilis pada Rabu, 12/07/2017 dinilai banyak kalangan mencederai kehidupan negara hukum yang demokratis, yang telah dijaga dan dijalankan selama ini pasca reformasi.
Meninjau polemik perppu ormas yang kontroversi dan menimbulkan perdebatan di masyarakat kiranya hal tersebut dapat dijawab dan dikritisi melalui beberapa catatan berikut :
Catatan Pertama, bahwa sejatinya cukup beralasan asumsi dan anggapan sebagian pihak yang khawatir dan ‘takut’ akan implementasi serta jangkauan dari perppu ormas tersebut, yang dinilai akan mengancam dan ‘memberangus’ hak konstitusional dari setiap warga negara yang dijamin di dalam konstitusi. Mengapa demikian ?
Sebab, memang dapat dilihat secara ‘gamblang’ dan kasat mata bahwa Perppu ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah sejatinya tidak mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijamin oleh pemerintah terhadap setiap warga negara.
Prinsip-prinsip tersebut tentunya terkait dengan hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam Pasal 28E ayat (3), yang juga tercantum di dalam konsideran (point menimbang) dari UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).
Secara substansial apabila dilihat di dalam beberapa ketentuan yang ada di dalam Perppu Ormas secara nyata telah membatasi hak konstitusional warga negara yang dijamin di dalam konstitusi.
Penerapan dan jangkauan dari Perppu Ormas ini, tentunya dapat dikritisi sebagai langkah mundur dan terbelakang (forward looking) dalam kehidupan demokrasi, yang secara jelas tidak sejalan serta sangat jauh dari cita reformasi dan tujuan negara hukum itu sendiri.
Catatan Kedua, yang juga masih terkait dengan point sebelumnya, dapat dilihat bahwa Perppu Ormas yang telah dirilis oleh Pemerintah, sejatinya juga tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum sebagaimana dijamin di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan di dalam Perppu Ormas yang telah ‘memangkas’ dan ‘mengenyampingkan’ proses dan prosedur hukum dalam konteks pembekuan/pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan (ormas).
Di dalam Perppu Ormas tersebut, dapat dilihat bahwa sejatinya prosedur pembubaran ormas sudah dipangkas sedemikian rupa, sebagaimana yang ada sebelumnya di dalam Pasal 60 – Pasal 82 UU Ormas.
Di dalam Perppu Ormas, pemerintah melalui Menteri urusan terkait (Mendagri atau Menkumham) dapat secara langsung dan serta merta memberikan penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan status badan hukum terhadap suatu ormas tertentu yang dianggap bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, yang didahului dengan sanksi administratif lainnya berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan.
Dalam hal ini tentu akan sangat nyata terlihat bahwa Pemerintah dalam posisi dan penilaian subjektif memiliki kewenangan yang absolut dalam ikhwal pembekuan/pembubaran ormas, sebab pemerintah tidak perlu lagi mendasarkan ataupun menunggu proses hukum yang berjalan di pengadilan hingga putusan (vonis) akhir yang inkracht (legally binding). Hal mana yang justru sangat mencederai due process of law dalam kerangka negara hukum.
Senyatanya pada point ini, dominasi Pemerintah yang secara konkrit terlihat dari subjektivitas pemerintah dalam hal penjatuhan sanksi terhadap suatu ormas tertentu, memperlihatkan bahwa sejatinya pemerintah telah overlapping dan lupa akan peranannya dalam konteks ‘pencatatan’ dan/atau ‘pengesahan’ suatu organisasi kemasyarakatan (ormas), yang seharusnya hanya bersifat pasif dan tidak keluar dari domain ‘administratif’.
Dalam polemik ini, tentu sangat terasa arogansi pemerintah yang cenderung tidak demokratis dan mengabaikan due process of law dalam hal pembekuan/pembubaran ormas. Idealnya, cara pandang dan nalar berpikir yang ada di dalam Perppu Ormas diberlakukan dalam negara kekuasaan (machstaat) yang cenderung otoriter (totalitarian).
Secara objektif, tentunya apabila membandingkan proses dan prosedur pembekuan/pembubaran ormas yang ada di dalam Perppu Ormas, yang senyatanya sangat ringkas, padat dan cepat hingga akhirnya dapat mencabut status badan hukum terhadap suatu ormas, tanpa didahului putusan pengadilan yang inkracht, pada prinsipnya tidak akan dapat menjamin kepastian dan akan sangat mencederai keadilan bagi para pihak – pihak yang ada di dalamnya.
Justru sebaliknya proses dan prosedur yang ada di dalam UU Ormas sebelumnya yang memang cukup panjang (alot), memakan waktu yang lama serta dinilai oleh pemerintah tidak efektif dan bertele-tele, akan sangat mampu untuk menjamin kepastian hukum di dalam proses penjatuhan sanksi bagi suatu ormas tertentu, yang akhirnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.
Hal tersebut tentu dapat dilihat dan diuji, dikarenakan pengaturan mengenai ikhwal pemberian sanksi hingga pembekuan suatu ormas tertentu di dalam UU Ormas sebelumnya telah diatur secara rigid, komprehensif dan di proses secara bertahap, bertingkat dan berjenjang serta melalui proses hukum di pengadilan terlebih dahulu, hingga barulah pada akhirnya Pemerintah dapat mencabut status badan hukum terhadap suatu ormas tertentu.
Artinya, point penting dari terbitnya Perppu Ormas secara materiil, tidak saja membatasi kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang merupakan bagian dari HAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun juga tidak relevan dengan prinsip dasar negara hukum, due process of law, sebagaiamana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
Selanjutnya juga catatan terakhir, yang takkala penting untuk dikritisi, ialah terkait dengan prasyarat konstitusional lahirnya Perppu Ormas, yang secara prinsip tidak memenuhi syarat konstitusional terkait dengan unsur ikhwal ‘kegentingan yang memaksa’ sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
Lebih lanjut tafsir mengenai ikhwal ‘kegentingan yang memaksa’ juga dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-VII/2009, di mana secara limitatif disebutkan 3 (tiga) prasyarat, yaitu; adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, adanya kekosongan hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan UU.
Tentu, dengan melihat batasan sebagaimana yang ada di dalam putusan MK tersebut, dan juga dengan mendasarkan pada alasan pemerintah dalam menerbitkan perppu ormas yang mengatakan bahwa belum adanya mekanisme pengaturan yang komprehensif tentang pemberian sanksi yang efektif, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam konteks pembekuan /pembubaran ormas, maka dapatlah disimpulkan bahwa syarat konstitusional dalam penerbitan sebuah Perppu tidaklah terpenuhi.
Hal tersebut, tentu secara jelas terlihat dikarenakan tidak ada suatu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara cepat berdasarkan undang-undang, toh di dalam UU Ormas telah mengatur secara rigid prosedur pemberian sanksi terhadap suatu ormas. Katakanlah ada sebuah ormas yang memang mendesak dan secara cepat harus dibubarkan, akan tetapi tentu pemerintah dapat mendahulukan langkah dan jalan lainnya yang legal dan konstitusional, serta taat dan patuh terhadap prosedur hukum yang telah ditentukan di dalam UU Ormas sebelumnya, tanpa dan harus menerbitkan Perppu yang inkonstitusional.
Selain itu juga, kondisi faktual yang ada, yang juga menunjukan bahwa tidak adanya kekosongan hukum dan/ataupun sebuah regulasi setingkat Undang-Undang yang belum memadai di dalam polemik ini, secara nyata UU Ormas telah mengatur secara komprehensif ikhwal penjatuhan sanksi terhadap suatu ormas.
Dan juga terkait dengan kekosongan hukum yang terjadi dan lantas tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan UU. Dalam hal ini juga secara nyata dapat dilihat bahwa selain tidak terjadinya sebuah kondisi kekosongan hukum terkait polemik ini, juga senyatanya andaikata pemerintah ingin melakukan perubahan (revisi) terhadap UU Ormas, maka hal tersebut juga sangat mungkin dilakukan dengan prosedur normal, sebab saat ini lembaga legislatif tidak dalam masa reses dan sedang dalam masa aktif (bersidang), artinya prosedur normal revisi terhadap UU Ormas menjadi satu opsi yang sangat relevan, mengingat tidak ada urgensi ikhwal kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan sebuah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) setingkat Undang-Undang.
Oleh : Ahmad Yani, S.H., M.H.
Penulis ialah Kandidat Doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Anggota Komisi III DPR RI Periode 2009 – 2014. Founder dan Researcher Pada Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa (P3B).
BERITA TERKINI
-
LAHAT - 22-October-2024, 19:38
YM-BM Disambut Ratusan Massa Kecamatan Pulau Pinang
LAHAT SRIWIJAYA ONLINE—– Ribuan massa hadiri kegiatan kampanye Paslon Cabup dan Cawabup
-
JAKARTA - 22-October-2024, 19:04
PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN BANYUASIN JADI CONTOH
JAKARTA ,SO — Pelayanan Publik Perizinan Kabupaten Banyuasin menuai pujian dari Inspektur Jenderal
-
PRABUMULIH - 22-October-2024, 18:35
Penjaminan Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Jendral Sudirman, Kec. Cambai, Kota Prabumulih
Sriwijayaonline.com, Prabumulih – Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Prabumulih. K
INVESTIGASI
-
Investigasi 14-September-2015, 22:52
KAJARI LAHAT : PENETAPAN TERSANGKA SIMPEG 2010 “TIDAK ADA TEBANG PILIH”
BANDAR JAYA = Issue yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Lahat tebang pilih dalam kasus Sistem Inf
BERITA SEBELUMNYA
PALEMBANG - 18-October-2024, 15:33
PJ Bupati Sandi Fahlepi Beri Kuliah Umum di PPS FKIP Unsri Bagikan Beasiswa
LAHAT - 18-October-2024, 05:12
Terkait Ijazah Palsu, Malam Ini Juga Tim Hukum Yulius Maulana Laporan ke Polda Sumsel
MUSI RAWAS - 17-October-2024, 23:59
Tim Samsat Musi Rawas I Glorifikasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
MURATARA - 17-October-2024, 23:59
Respon Cepat Jasa Raharja Lahat Serahkan Santunan Korban Laka di Kec. Rawas Ulu, Kab. Muratara
LUBUK LINGGAU - 17-October-2024, 23:58
Tim Samsat Lubuk Linggau Sosialisasikan Program Pemutihan, Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Bayar PKB
LAHAT - 17-October-2024, 20:25
Pemkab Lahat Sosialisasi Sekaligus Penandatanganan Komitmen
LAHAT - 17-October-2024, 19:58
Polres Lahat Bersama Unsur Tripika Bersinergi Siap Wujudkan Pilkada Aman, Damai dan Demokratis
MURATARA - 17-October-2024, 19:29
Tim Samsat Muratara Gencar Sosialisasikan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Rawas Ulu
MUBA - 17-October-2024, 17:41
Pemkab Muba Bersama SKK Migas Rakor Bahas Upaya Peningkatan Produksi dan Lifting Minyak Bumi
MUBA - 17-October-2024, 14:27
Pemkab Muba Siapkan Peringatan HSN dan Evaluasi Program Sarjana Bina Desa
LAHAT - 16-October-2024, 23:33
Warga Merapi Selatan GassPoll.!!! Nyatakan 80 Persen Siap Menangkan BZ-WIN
MUBA - 16-October-2024, 21:21
Heboh, Jasad Pria Ditemukan Mengapung Di sungai Musi
OKU - 16-October-2024, 18:53
Istri Paslon ‘BERTAJI’ Hadiri Acara Sunatan Massal dan Peresmian Posko Emak-Emak BERTAJI Kecamatan Peninjauan
LAHAT - 16-October-2024, 18:36
Tim Penuntut Umum Kejari Lahat Gunakan Hati Nurani Tuntut Pelaku Pengerusakan Proyek Sungai Pangi
LAHAT - 16-October-2024, 16:28
Yulius Maulana Terima Penghargaan Leadership And Inspirativ Award dari DPP GENCAR
LAHAT - 16-October-2024, 16:27
Polres Lahat, Polda Sumsel Ungkap Kasus Dugaan Penggelapan
JAKARTA - 16-October-2024, 13:33
PLN Raih Penghargaan dari Local Media Summit 2024, Konsisten Dukung Perkembangan Media di Daerah
MUBA - 16-October-2024, 13:15
HUT TNI ke 79 dan Sumpah pemuda dimeriahkan dengan MUBA RUN 10 K dan FUN RUN
LAHAT - 16-October-2024, 13:13
Paslon No Urut 1 Kukuhkan Relawan Kance Yus, Tim Pemenangan, dan Keluarga
MUBA - 16-October-2024, 12:28
Pemkab Muba dan Bank Sumsel Babel Sinergi Gelar Sosialisasi Pengembangan Usaha untuk ASN Purna Bakti
LAHAT - 15-October-2024, 23:59
Fitrizal Homizi ST, M,Si Kembali Dudukan Jabatan Ketua DPRD Lahat 2024-2029
PALEMBANG - 15-October-2024, 21:23
PLN UID S2JB Siap Mendukung Supply Kelistrikan PT Pusri
LAHAT - 15-October-2024, 19:58
Luar Biasa.!! Hampir Ribuan Massa Ikuti Kampanye Dialogis Paslon YM-BM
LAHAT - 15-October-2024, 19:56
Dituduh Kampanye Hitam, OI Ambil Langkah Hukum
LAHAT - 15-October-2024, 19:49
Jurai Tue Desa Sukamerindu Bantah YM Keturunan Jeme Kikim
CATATAN SRIWIJAYA
-
Catatan Sriwijaya 3-April-2024, 15:49
Niat Jahat dan Unsur Dengan Sengaja Dalam Pertangungjawaban Pidana
Oleh Burmansyahtia Darma, S.H
Advokat Pada Kantor Hukum BSD Lawyer
-
Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50
DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM
Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.
Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D
APA dan SIAPA
-
Catatan Sriwijaya 12-August-2023, 23:10
Boim Balon Legislatif Muara Enim Dapil 5, Siap Sejahterakan Rakyat Lewat Golkar
Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D
-
MUARA ENIM - 15-April-2019, 14:33
Sutradara Cantik Film “Anak Kopi” Produksi Java creation Pemkab Muara Enim
Muara Enim, Sriwijayaonline.com - Banyak Usaha dan Dobrakan yang terus dilakukan oleh Bupati Muara E