SUSNO DUADJI : BRANTAS KORUPSI; PERCEPAT LAYANAN PUBLIK DENGAN IT

21-February-2017, 09:04

PAGARALAM. Selasa 21 Febuari 2017, publik mendambakan layanan yang perima, pemerintah selalu memproklamirkan dirinya adalah sebagai pelayan masyarakat dan ingin memberikan pelayanan terbaik, dari dua keinginan tersebut sebenarnya sudah ada titik temu, bahwa keduanya menginginkan kwalitas pelayanan publik yang baik alias perima, kwalitas utama, number one, bahasa kren nya pelayanan KW 1,
Tapi sayang fakta dilapangan masih berbeda, masih banyak keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat atas kwalitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, masih jauh antara harapan masyarakat dengan pelayanan yang diterima, juga masih jauh antara apa yang dilontarkan oleh pemerintah dengan pelayanan yang dilakukan oleh aparat,
Beda jauh antara harapan dan kenyataan,

Mungkin perlu digambarkan sedikit tentang pelayanan prima yang diharapkan oleh masyarakat, adalah pelayanan yang ;
~ ramah,
~ ada kepastian waktu/ tidak lama,
~ ada kepastian biaya (resmi),
~ ada kepastian persyaratan,
~ ada perlakuan yang sama,
~ ada keterbukaan/ transparansi,
~ gak pakai ngantri

Apakah pelayanan yang demikian bisa diwujudkan ?
Bisa saja , dan sangat memungkinkan, tergantung niat dari pemerintah mau apa tidak, kalau mau sangat mudah hal ini dilakukan dan pemerintah gak pakai capek lagi,
Apa syaratnya ?
Ya harus ada niat dan rubah paradigma lama ; “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah”
Menjadi : “jangan dipersulit”
Bagaimana itu bisa dilaksanakan ?
Ya gunakan tehnologi .

Bukankah Kementerian PANRB telah menginstruksikan untuk menghilangkan PUNGLI dengan cara mempercepat penerapan system layanan masyarakat berbasis Tehnologi Informasi (IT)
Bukankah hal ini sudah lama sisampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pada waktu Rapat Kerja Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ketika membahas isi-isu strategis terkait permasalahan serta arah kebijakan Kementerian PANRB, Kamis (20/10).
Memang peraktek pungli pada layanan publik yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah seakan sudah menjadi penyakit akut, menahun, seperti tak memungkinkan untuk dihilangkan, bahkan ada yang mengistilahkan sudah menjadi budaya,

Apa ya, Pungli atau korupsi itu merupakan budaya Indonesia ?
Tentunya bukan,
Kita perhatikan saja saat ada moment penerimaan PNS baru, maka yang dipikirkan oleh masyarakat adalah habis berapa duit untuk bisa diterima, bukan apa persyaratan apa dan kemampuan apa yang harus dimiliki,
Sudah tertanam di dalam benak masyarakat bahwa semua urusan publik dengan pemerintah seperri, urusan ;
~ penerimaan pegawai,
~ mutasi pegawai,
~ perijinanan ; IMB, Ijin Usaha, dll
~ pengurusan bermacam dokumen,
Terbayang dibenak masyarakat adalah ;
~ ruwet,
~ tak ada kepastian persyaratan,
~ lama,
~ harus ada biaya tambahan,
~ ngantri,
~ dll

Seandainya semua urusan publik dan bila perlu semua urusan dengan pemerintah diterapkan dengan system yang babasis Tehnologi Informasi , maka yakinlah Pungli dan Korupsi akan bisa dihilangkan, dan pelayanan akan berkwalitas perima, KW1,
Bukankah dahulu calo tiket kreta api, calo tiket kapal, calo tiket pesawat demikian merajalela, dan harga tiket tidak ada kepastian, menjerat lehar pengguna jasa,
Tapi dengan diberlakukankanya system E-ticketing maka ; semua urusan pertikitan menjadi mudah, cepat, murah, hemat waktu, dan hemat tenaga,

Semua bisa diakses dan dibayar dari mana pun, kapan pun,
Cukup semua urusan melakui hand phone, hp jadul pun bisa !
Rakyat membayangkan bahwa suatu saat urusan ijin mendirikan bangunan, ijin usaha, akte kelahiran, dll,
Tak perlu datang ke kantor pemerintah, tak perlu bertatap muka sengan pegawai pemerintah, cukup melalui i ternet, cukup dengan mendownload dan mengisi formulir yang disediakan pada web kantor pemerintah bersangkutan,

Sangat mungkin terwujud apalagi Presiden Jokowi telah membuktikan tekadnya untuk memberantas Pungli disegala bidang, tentunya hal ini akan terwujud kalau semua pimpinan instansi Pemerintah juga bertekad ingin mewujudkan pelayanan terbaik dengan memberabtaa berbagai pungli dan sesegera mungkin mewujudkan pelayanan masyarakat berbasis IT, dan menetapkan standar pelayanan yang prima.
Dan alangkah bahagiahnya rakyat kalau urusan lelang proyek pwmerintah tak perlu main kasak kusuk, tapi lelang melalui internet, semua dilakukan secara transparan, sehingga semua menjadi terbuka, para peserta lelang mengetahui mengapa perusahaan A menjadi pemenang, mengapa perusahaan nya kalah, jadi every body tobe happy !

Semoga impian indah yang sangat mungkin diwujudkan ini menjadi kenyataan,
Semoga !
Susno duadji
———————-
~ Ketua Umum TP Sriwijaya,
~ Ketua Komite Pemantau Pengawas Pertanian Indonesia
~ Datuk Patani Sumsel

Bagikan ke :