ISI

SUSNO DUADJI : PENATAAN ULANG PENGUSAAN TANAH YANG ADIL SUDAH SAATNYA


15-January-2017, 10:03


PAGARALAM – 15 Januari 2017, kebiasaan saya kalau sudah di kampung, sore hari selesai “ngantor” di sawah atau di kebun saya ngobrol dengan tetangga, sanak, famili yang sering datang bertandang sambil ngopi ditemani singkong rebus, pisang rebus, atau jagung rebus, pokoknya sangat asyiiikkk apalagi dibelai oleh hembusan udara pegunungan yang dingin , tentunya kain sarung menjadi pembalut tubuh yang tak pernah lepas.

Dahulu ketika saya masih sekolah Dasar sampai dengan tamat SMA semua penduduk kampung saya dan sanak famili saya yang tinggal di Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam dan tempat lain di Sumatera Selatan ; pasti punya lahan pertanian yang luas, bahkan sangat luas, ada sawah , ada kebun kopi, ada kebun tanaman keras, ada kolam ikan, ada belukar (eks kebun yg biasanya sengaja dihutan-kan yang suatu saat nanti dijadikan kebun lagi) , ada juga lahan ternak kerbau atau sapi, di samping lahan rumah dan pekarangan, pokoknya satu keluarga bisa punya lahan 20 s/d 25 Ha dan bisa lagi memperluas sesuai dengan tenaga kerja keluarga yang tersedia,

Struktur sosial masyarakat desa ; dihimpun dalam suatu Kesatuan Masyarakat Adat yang disebut Marga yang dipimpin oleh Depati / Pasirah Kepala Marga yang dipilih langsung oleh warga secara demokratis, walau biasanya ada pengaruh ketururunan/trah Depati / Pasirah sebelumnya. masyarakat adat Marga ini mempunyai lahan yang dinamakan Hutan atau Tanah Marga yang dipelihara dan dikelola bersama yang tunduk pada aturan Kearifan Lokal yang sangat dipahami dan dipatuhi oleh semua warga, luas Hutan Marga ini bisa mencapai ratusan Ha.

Saat ini sungguh mengharukan , warga di kampung saya, dan juga warga kampung lain tidak lagi mempunyai tanah / lahan yang luas, lahannya semakin sempit karena ;
~ dibagi secara turun temurun/ diwariskan,
~ pengaruh budaya konsumtif ; lahan dijual,
~ habisnya lahan kosong oleh para konglomerat dijadikan perkebunan dan hph,
Akibatnya warga tidak bisa lagi membuka lahan baru,

Sedihnya lagi penduduk desa yang dulu menggarap tanah sendiri, bahkan kelebihan lahan, sekarang menjadi ;
~ buruh tani di kampung sendiri,
~ meninggalkan kampung halaman pindah ke propinsi lain untuk mencari lahan
~ urbanisasi ke kota ; Palembang, Jakarta , dll menjadi buruh kasar yang tidak punya keahlian,
~ merantau ke negeri Jiran menjadi TKI

Kondisi yang menyedihkan dan menakutkan ini tidak terbayangkan sekian puluh tahun yang lalu, karena warna dinina bobokan oleh kepemilikan lahan yang luas nan subur,

Dahulu hampir setiap keluarga punya ternak sapi, kerbau, kambing, dan punya kolam ikan ; sekarang hampir semua sirna ;
~ mau berternak ; lahan ternak habis oleh perkebunan konglomerat,
~ kolam ikan juga hampir habis karena berbagai sebab, termasuk masalah keamanan,

Kondisi Penguasaan lahan secara Nasional juga berlaku untuk kampung halaman saya dan juga untuk Propinsi Sumatera Selatan walaupun tidak 100 % sama.

Demikian kondisi Lahan Nasional :
Sungguh sangatlah menghawatirkan, apalagi setelah terungkap bahwa ada satu perusahaan milik seorang konglomerat memiliki / menguasai lahan sampai 5 (lima) juta Ha, sungguh tidak adil.

Data yang dilaporkan Bank Dunia tanggal 15 Desember 2015 menyebutkan ;
sebanyak 74 % tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 % penduduk, tentunya termasuk juga penguasaan lahan 5 juta hektar oleh taipan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya nomor satu di Indonesia ( CNN Indonesia Kamis, 15/09/2016 17:54)

Boleh jadi hal ini menjadi penyebab timbulnya kegusaran salah seorang Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas sehingga meminta agar pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerat besar di Indonesia. Tanah itu, kata Hafid, harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.
Benar juga ya ; Bukankah bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasi negara ????

Lebih aneh lagi pemerintah menetapkan kawasan hutan lindung tanpa memperhatikan hak rakyat, hak ulayat dan hak adat lainnya ;
~ penentuan hutan lindung dirasakan Top Down ; main peta saja tanpa memperhatikan apakah di atas tanah tersebut ada hak warga dan hak ulayat atau hak adat.
Fakta di lapangan banyak kawasan menurut Peta Pemerintah masuk ke dalam kawasan hutan lindung atau hutan produksi, tapi faktanya kawasan tersebut adalah kawasan perkebunan milik rakyat yang sudah dikelola ratusan tahun secara turun temurun, dll.
Kiranya pemetaan hutan lindung, hutan produksi perlu ditata ulang dengan cara Bottom Up dengan memperhatikan hak milik rakyat dan hak adat lainnya.

Pemgaturan penguasaan lahan perlu segera ditata ulang dengan cara ;
~ membatasi penguasaan lahan,
~ mengabil lahan yang sudah dikuasai oleh perorangan, korporasi, atau kelompok secara berlebihan untuk dikuasai oleh negara dan kemudian dibagikan kepada rakyat miskin yg tidak mempunyai lahan,
~ membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan yang adil dan memihak kepada rakyat selaku pemilik negeri ini,
~ menjadikan lahan sebagai sumber produksi komuditas pertanian unggulan dalam rangka menjadikan Indoneaia sebagai eksportir komuditas pertanian yang handal.

Permasalahan lahan / pertanahan ini apabila tidak diatur dan ditata ulang secara bijak dan adil memihak pada rakyat, maka akan menjadi bom waktu yang dahsyat, yang tinggal menunggu saat nya akan menjadi kedakan sosial yang dampaknya sangat mengerikan.

Semoga pemerintahan saat ini lebih peka dengan permasalahan penguasaan lahan sehingga kita berharap segera turun tangan.

Semoga !

Susno duadji
————————-
~ Ketua Umum TP Sriwijaya
~ Ketua Komite Pemantau Pengawas Pertanian Indonesia
~ Penasehat Syarikatat Dagang-SI
~ Datuk Patani Sumsel

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

OKU - 25-May-2024, 23:24

PT. Abadi Ogan Cemerlang (AOC) dan PT Kalimantan Prima Persada menyampaikan Bantuan untuk Korban Bencana banjir di Semidang Aji.

JAKARTA - 25-May-2024, 21:48

YM dan Istri Tercinta Rayakan Ultah Ke-16 M. Rafi Yuri Fallah 

JAKARTA - 25-May-2024, 16:38

Cabup Lahat Yulius Maulana ST Hadiri Acara Rakernas PDIP ke-5 di Ancol 

OKU - 25-May-2024, 12:20

PT. SSP Kembali Berikan Bantuan Untuk Warga Masyarakat OKU Yang Terdampak Banjir.

LAHAT - 24-May-2024, 23:55

Polres Lahat Bersama UPPKB Merapi Tindak Sopir Angkutan ODOL

LAHAT - 24-May-2024, 23:41

Gunakan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Berikan Penghargaan Kepada Pemkab Lahat

OKU - 24-May-2024, 21:51

Banjir Kedua di Kabupaten OKU Mengakibatkan Korban Nyawa, Tim Gabungan Bekerja Keras Mengevakuasi Korban

MUBA - 24-May-2024, 15:31

Bentuk Apresiasi Terhadap Desa Wisata, Pemkab Muba Bakal Gelar Festival Tegal Mulyo 

OKU - 24-May-2024, 13:19

PT. Sementara Baturaja Kembali Berikan Bantuan Untuk Korban Banjir Di Kabupaten OKU

LAHAT - 23-May-2024, 22:05

Unit Pidum Polres Lahat Ungkap Kasus Curat Iphone

PALEMBANG - 23-May-2024, 21:07

Kapolda Sumsel Ikuti Rakornas Pengawasan Intern BPKP RI 

LAHAT - 23-May-2024, 20:45

Fitrizal Homizi : Baru Pasangan BERLIAN Kembalikan Berkas Pendaftaran 

MUBA - 23-May-2024, 19:09

Sambangi Keluang, Sekda Apriyadi Cek Progres Peralihan Listrik MEP ke PLN 

OKU - 23-May-2024, 10:03

Kabupaten OKU Berduka, Banjir Kembali Melanda.

PALEMBANG - 22-May-2024, 21:49

Kapolda Sumsel Buka Rakernis Sinergitas Mitra Kamtibmas 

BANYU ASIN 22-May-2024, 20:30

Pj Bupati Muba Terima Audiensi SKK Migas Perwakilan Sumbagsel 

LAHAT - 22-May-2024, 16:18

Lagi. Satlantas Polres Lahat Sosialisasi dan Penindakan Bersama UPPKB Merapi Terhadap ODOL 

MUBA - 22-May-2024, 14:30

Muba Masifkan Cover BPJS Ketenagakerjaan untuk Warga 

BANYU ASIN 22-May-2024, 12:57

PJ BUPATI BANYUASIN MELANTIK 906 TENAGA KESEHATAN 

OKU - 22-May-2024, 12:14

KPU Perkenalkan Mascot dan Jingle Terbaru Pada Launching Pilkada Serentak.

MUBA - 22-May-2024, 12:00

Ajak Warga Sehat, Pj Bupati H Sandi Fahlepi Minta Dukungan dan Peran Serta Seluruh Elemen 

LAHAT - 22-May-2024, 11:59

Polsek Pulau Pinang dan Satresnarkoba Patroli dan Giat KRYD Berhasil Ungkap Kasus Narkoba 

PALEMBANG - 22-May-2024, 11:34

Pj Bupati Sandi Fahlepi Komitmen Lanjutkan Pembangunan Markas Kompi Brimob di Muba 

LAHAT - 21-May-2024, 19:22

Deputi K MAKI Nilai Pergeseran Dana BTT BPBD Lahat Berpotensi Rugikan Negara Rp. 3,8 Milyar 

LAHAT - 21-May-2024, 19:13

Hj Lidyawati Hadiri Pengajian Akbar di Kikim Barat 

CATATAN SRIWIJAYA

  • Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50

    DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM

    Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.

    Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE