BELASAN PEKERJA PT.ABU RAHMI TUNTUT PERUSAHAAN PENUHI KESEPAKATAN BERSAMA

1-December-2016, 20:54

PALI – Belasan Pekerja (buruh,red) PT. ABU RAHMI yang tergabung dalam Serikat pekerja PUK.F.SPPP SPSI mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten PALI, Kamis (01/12/16). Kedatangan mereka untuk mengikuti mediasi antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan, yang dimediasi atau difasilitasi oleh Disnakertrans PALI. Mediasi berlangsung cukup alot dan sedikit tegang karena perwakilan dari pekerja tersebut tetap menuntut kepada manajemen perusahaan agar mereka (sekitar 575 pekerja) diangkat menjadi karyawan tetap.

Ketua Serikat Pekerja PUK.F.SPPP SPSI PT.ABU RAHMI Zulkarnain mengungkapkan kepada awak media, dari total 600 Karyawan, hanya 26 yang baru diangkat menjadi karyawan tetap. Padahal sesuai kesepakatan bersama yang juga ditandatangani oleh pihak perusahaan dan diketahui oleh Disnakertrans PALI, akan ditentukan status hubungan kerja karyawan, baik tetap atau tidak tetap disesuaikan dengan jenis dan sifat pekerjaan. Selanjutnya jenis pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang akan diangkat oleh perusahaan akan disampaikan kepada pihak Disnakertrans Kabupaten PALI. Namun sayangnya kesepakatan tersebut diabaikan oleh pihak Manajemen PT.ABU RAHMI. Dan yang lebih parah lagi beber Zulkarnain yang diamini oleh rekannya yang lain, ratusan pekerja PT.ABU RAHMI sampai saat ini belum pernah didaftarkan atau diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Plt.Kepala Disnakertrans PALI Sahadi SE MAB saat dibincangi awak media usai mediasi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PALI dan hasilnya apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 14 Desember 2016 pihak perusahaan tidak segera mengurus (mendaftarkan), maka selanjutnya pihak kejaksaan yang akan memanggil pihak perusahaan (PT.ABU RAHMI).

Sahadi kembali menegaskan, seandainya tidak ada tanggapan positif terkait tuntutan pekerja kepada perusahaan, khususnya terkait BPJS, maka akan kita serahkan ke Kejaksaan.

Masih kata Sahadi, mengenai masalah pengangkatan, mereka akan mengangkat secara bertahap. Dari 575 buruh atau tenaga kerja yang akan diangkat, kami minta setiap bulannya perusahaan melaporkan ke kantor Disnakertrans PALI. “Yang penting, status mereka (buruh,red) itu kan 2, tetap dan tidak tetap. Kalau mereka tidak melaksanakan, artinya ada konsekuensi hukum disitu,”ujar Sahadi. “Jadi intinya harus berimbang, buruh dilindungi dan tidak teraniya, perusahaan juga harus dilindungi agar jangan sampai bangkrut, karena kalau bangkrut, maka akan merugikan banyak pihak, termasuk para buruh,”pungkas Sahadi.

Sementara itu Staff HRD IR (Industry Relation) PT.ABU RAHMI Dermawani Siregar SH,MH,CLA mengatakan kepada awak media bahwa hasil rapat ini akan segera dilaporkan kemanajemen, karena kami sendiri tidak bisa memutuskannya untuk saat ini. “Jadi kami mohon kepada pekerja agar bisa bersabar menunģgu keputusan dari manajemen perusahaan. (VOLIS/SO/PALI)

Bagikan ke :