ISI
SUSNO DUADJI : OTT SECERCAH HARAPAN
17-October-2016, 07:27
SOLO – Senin 17 Oktober 2016 pagi hari tadi selesai joging saya ngopi sambil makan pisang rebus dan pohong, teman saya mampir ke rumah nemani ngopi, nonton tivi sambil ngobrol ,, berbagai topik obrolan mulai yang ringan dan lucu,,, pilkada DKI sampai ke Pilpres Amerika antara Hillary melawan Donald Trump ,,, asyik juga ngebahas isue politik serasa menjadi politisi benaran,
Tak lupa kami ngobrol tentangj Operasi Tangkap Tangan baik operasi nya KPK yg berhasil menggelandang beberapa pejabat ke bui, maupun OTT Polri beberapa hari yang lalu, di mana Tim OTT Polda Metrojaya berhasil menangkap tangan aparat Kementerian Perhubungan terkait Pungli perijinan operasional kapal.
OTT Polda Metrojaya memang tidak menyangkut uang triliunan , tapi walaupun menyangkut uang puluhan juta kalau dijumlah sepanjang tahun maka nilainya juga sangat besar, fantaistis skl.
Pungli perijinan ini sungguh membuat rakyat kesel dan marah,,, rakyat sangat benci !
Berbagai kalangan masyarakat menyambut gembira dan mengacungi jempol gebrakan Polri mengadakan OTT di Kementerian Perhubungan dan tidak salah apresiasi dari Presiden Jokowi dan Kapolri yang langsung hadir meninjau TKP OTT di Kementerian Perhubungan, dan dimana Presidan Jokowi memberikan peringatan dan perintah yang sangat tegas, jelas dan lugas agar semua instansi berhenti melakukan Pungli.
Masyarakat berharap hendaknya OTT dilakukan di semua Kementerian, Instansi, dan Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik,,, karena masyarakat sudah kesel dan marah sekali terhadap pelayanan yang lamban, tidak nyaman, tidak ada kepastian waktu, tidak ada kepastian persyaratan dan tidak ada kepastian biaya. Tanpa dijelaskan masyarakat sudah tau gimana kalau berurusan dengan pelayanan Pemerintah,, susah !!
Memang sudah ada tulisan dan slogan yang ditulis menyolok di setiap kantor Pemerintah tentang larangan memberikan Pungli kepada staf dan karyawan, tapi tulisan ya tinggal tulisan,,,
Di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi terbit secercah harapan akan membaiknya pelayanan publik, akan berkurang dan syukur kalau pungli sirna di negeri tercinta ini.
Harapan semakin terang dan optimis dengan adanya Statment Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa OTT dilakukan juga di tubuh Polri, bukan “akan” tapi “di” ,,, dan hal ini terbukti dengan tertangkapnya petugas pelayan SIM Keliling yang menarik bayaran tidak sesuai ketentuan, dan adanya statment Kapolri untuk merekam dan melaporkan anggota Polri yang melakukan Pungli.
OTT memberikan secercah harapan, rakyat semakin optimis, apalagi dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan pada acara penyerahan secara simbolis 3.515 sertifikat kepada warga Solo, Minggu (16/10/2016), bahwa ;
~ Presiden akan ikut mengawasi pungli di berbagai instansi tak peduli berapa pun besarnya, soal dikritik tidak masalah karena bukan uang yang menjadi persoalan, sebab hal ini menyangkut persoalan pelayanan masyarakat,
~ “Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya Rp 500.000 atau Rp 1.000.000, urusan Rp 10.000 pun akan saya urus,” yang triliunan biar KPK. (SOLO, KOMPAS.Com, 16 Oktober 2016 11:56 Wib)
Obrolan kami tentang OTT sampai ke instansi pelayanan Hak Milik Rakyat yang paling hakiki tentang tanah,,, tanah mempunyai arti yang sangat penting setiap orang.
Teman saya berkeluh kesah bahwa dia ngurusi bukti hak atas tanahnya diintansi yang berwenang ternyata masih bertele-tele, memakan waktu dan banyak sekali pungutan atau biaya tidak jelas dasar hukumnya, di mana biaya tersebut pembebanan nya melalui Pejabat yang berwenang mengurusi hal itu, sehingga biaya resmi menjadi bertambah dengan adanya biaya illegal ini, dan waktu pun menjadi lama, kalau mau cepat ada biaya siluman di atas biaya siluman,,, dan hal ini sudah menjadi keluh kesah dilingkungan pejabat yang berwenang mengurusi masalah ini, dan berharap OTT Polri maupun OTT KPK dan Kejaksaan segera dilakukan di kantor yang terkait di seluruh Indonesia, karena sungguh memberatkan rakyat dan menghambat pertumbuhan ekonomi karena investasi menjadi tertunda tanpa kepastian.
Kata teman saya sebagai contoh saja , dia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk ;
~ proses peralihan hak atau pembebanan hak di instansi tersebut, “pejabat berwenang” harus ngajukan ploting sertifikat dimana waktu penyelesaiannya memakan wkt 7 hari sampai 14 hari, yang sebenarnya tenggat waktu ini sangat mungkin diperpendek hanya satu atau dua hari, supaya tidak menghambat proses investasi,
~ setelah ploting baru pengecekan sertifikat , dan pengecekan ini memakan wkt dua atau tiga hari, kalau ingin dipercepat ada tambahan biaya tidak resmi,
~ pembuatan sertifikat baru dan sertifikat pengganti untuk sertifikat hilang atau rusak tarifnya tidak sama antara kantor satu dan lain,
“Pejabat berwenang” bergembira karena sejak adanya OTT Polri di Kementerian Perhubungan ; Instansi berwenang tersebut membisikan kepada “Pejabat Berwenang” bahwa untuk sementara dana KS jangan disetor dulu ke Pejabat Instansi tersebut,,
Dalam obrolan kami terangkat bahwa biaya siluman untuk pelayanan publik di berbagai instansi dan berbagai lini masih subur,, seakan tidak peduli akan peringatan Presiden, dan pelayanan masyarakat yang prima hanya tinggal impian dan selogan biasa.
Semoga OTT ini membawa secercah harapan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia,,, yang sudah kesal dan geram dengan tidak nyaman nya pelayanan public,
Salut kepada Pak Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan seluruh jajaran Polri yang mulai menunjukan arah menjadi Polri yang reformis,
Semoga OTT segera dilanjutkan di semua instansi dan lini.
Semoga,
Susno duadji
————————
~ Ketua Umum TP Sriwijaya
~ Datuk Patani
~ Ketua Komite Pemantau Pengawas Pertanian Indonesia
~ Penasehat Syarikat Dagang/Syarikat Islam
(FATIR)
BERITA TERKINI
-
LAHAT - 8-October-2024, 20:32
Pj Bupati Lahat Imbau KONI Tetap Semangat Menuju Porprov 2025 Muba
LAHAT SRIWIJAYA ONLINE—–Pejabata Bupati Lahat, Imam Pasli S.AP, M,Si secara tiba-tiba me
-
LAHAT - 8-October-2024, 17:33
Sikap Solidaritas, Hakim PN Lahat Cuti Massal
LAHAT SRIWIJAYA ONLINE—–Para hakim berencana melakukan gerakan cuti massal menuntut hak
-
LAHAT - 8-October-2024, 16:41
Wakili Kapolres, Wakapolres Lahat Pimpin Rapat Anev GO Bulanan
LAHAT SRIWIJAYA ONLINE——Bertempat diruang Rudal Ops Polres Lahat, telah dilaksanakan
INVESTIGASI
-
Investigasi 14-September-2015, 22:52
KAJARI LAHAT : PENETAPAN TERSANGKA SIMPEG 2010 “TIDAK ADA TEBANG PILIH”
BANDAR JAYA = Issue yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Lahat tebang pilih dalam kasus Sistem Inf
BERITA SEBELUMNYA
JAKARTA - 2-October-2024, 17:11
Sekda Apriyadi Tegaskan Pengguna Lalin Sungai Lalan Wajib Utamakan Keselamatan
LAHAT - 2-October-2024, 17:10
Warga 4 Desa Kecamatan Gumay Talang Siap Menangkan Paslon Nomor Urut 1
LUBUK LINGGAU - 2-October-2024, 15:54
Woman Support Woman, Srikandi PLN Dukung Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Membatik Bersama Rumah Batik Durian Asri Lubuklinggau
MUBA - 2-October-2024, 14:26
Pemkab Muba Sambut Studi Banding Jajaran PT Pembangunan Aceh Provinsi NAD
JAKARTA - 2-October-2024, 10:29
Pendaftaran PLN Journalist Award 2024 Tinggal Sebulan Lagi, Kirimkan Karya Jurnalistik Terbaikmu!
OKU - 1-October-2024, 22:39
Ribuan Muslimat NU Perwakilan 13 Kecamatan Kompak Dukung Paslon ‘BERTAJI’
OKU - 1-October-2024, 20:56
Sosialisasi PLN ULP Baturaja : Tingkatkan Kesadaran Masyarakat akan Keselamatan Listrik
LAHAT - 1-October-2024, 19:53
Polres Lahat Gelar Upacara Peringati Hari Kesaktian Pancasila
LAHAT - 1-October-2024, 19:43
YM-BM Lantik Tim Pemenangan Desa Jati, Tanjung Tebat, Nantal, dan Banjar Negara
LAHAT - 1-October-2024, 18:31
Ini Penjelasan Pj Bupati Lahat Terkait Pilkada dan Isu Keberpihakan
MUBA - 1-October-2024, 17:51
Kunker Ke Muba, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Support 16 Peralatan Penanganan Karhutlah
LAHAT - 1-October-2024, 14:52
Cawabup Budiarto Yakinkan Masyarakat Coblos Nomor 1
MUBA - 1-October-2024, 14:33
Sambut Manajemen PT PN I Regional IV, Pj Bupati H Sandi Fahlepi Harap Kontribusi Besar
PALEMBANG - 1-October-2024, 13:23
Dilepas Dengan Tradisi Pedang Pora, Komjen A Rachmad Wibowo dan Istri Tak Kuasa Meneteskan Air Mata.
MUBA - 1-October-2024, 06:59
Muba Expo 2024: Disdagperin Gelar Lomba Karaoke, Dangdut Ceria, Meriahkan HUT Muba Ke-68
PALEMBANG - 30-September-2024, 21:04
Prosesi Serah Terima Pataka ‘Atidhira Wira Bhakti’ Kapolda Sumsel
MUBA - 30-September-2024, 21:01
Live Podcast Radio Gema Randik, Hj Asna Aini Apriyadi Beberkan Keberhasilan Menjadi Seorang Pimpin
MUBA - 30-September-2024, 21:00
Kepala BNPB RI Bakal Berkunjung ke Kabupaten Muba
LAHAT - 30-September-2024, 20:51
YM-BM Kukuhkan Team Keluarga Desa Padang
MUBA - 30-September-2024, 20:50
Kepala BNPB RI Bakal Berkunjung ke Kabupaten Muba
OKU - 30-September-2024, 17:28
Istri Paslon ‘BERTAJI’ Hadiri Undangan di Desa Panji Jaya dan Mendala Kecamatan Peninjauan
OKU - 30-September-2024, 16:56
Perjuangan Mendiang Kuryana Azis Membuat Warga Kibang Permai Kompak Dukung Pasangan ‘BERTAJI’
PALEMBANG - 30-September-2024, 16:30
PLN UID S2JB Sabet Predikat Platinum pada Asian Impact Awards 2024
PALEMBANG - 30-September-2024, 12:06
SEKDA BANYUASIN HADIRI GRAND LAUNCHING FAKULTAS KEDOKTERAN UGM PALEMBANG
SINGAPURA 30-September-2024, 10:42
PLN Raih Dua Penghargaan Internasional dalam Ajang ESG Business Awards 2024 di Singapura
CATATAN SRIWIJAYA
-
Catatan Sriwijaya 3-April-2024, 15:49
Niat Jahat dan Unsur Dengan Sengaja Dalam Pertangungjawaban Pidana
Oleh Burmansyahtia Darma, S.H
Advokat Pada Kantor Hukum BSD Lawyer
-
Catatan Sriwijaya 26-November-2023, 22:50
DETERMINASI POLITIK TERHADAP HUKUM
Oleh Burmansyahtia Darma,S.H.
Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D
APA dan SIAPA
-
Catatan Sriwijaya 12-August-2023, 23:10
Boim Balon Legislatif Muara Enim Dapil 5, Siap Sejahterakan Rakyat Lewat Golkar
Muara Enim - Pemilihan Calon Legislatif atau yang trend nya Calon Anggota D
-
MUARA ENIM - 15-April-2019, 14:33
Sutradara Cantik Film “Anak Kopi” Produksi Java creation Pemkab Muara Enim
Muara Enim, Sriwijayaonline.com - Banyak Usaha dan Dobrakan yang terus dilakukan oleh Bupati Muara E