SEKDA LAHAT NASRUN ASWARI, TERIMA HASIL AUDIT BPK ATAS KINERJA RSUD LAHAT

6-October-2016, 15:33

PALEMBANG – Bertempat di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada pukul 14.00 WIB hari ini Kamis (6/10), BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas kinerja pengelolaan rawat inap dan administrasi pengelolaan keuangan BLUD RSUD LAHAT

Dalam sambutannya Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Bambang Pamungkas, mengatakan “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK RI ) telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja RSUD Lahat, RSUD Batu Raja dan RSUD Musi Rawas, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah pada tiga Kabupaten dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Tematik Pelaksanaan Anggaran KPU pada Pemeintah Kabupaten/Kota”

“Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di laksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sebelumnya, Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan rawat inap dan administrasi pengelolaan keuangan BLUD RSUD bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan pengelolaan pendapatan dan piutang BLUD, dilaksanakan pada RSUD Lahat, RSUD Batu Raja dan RSUD Musi Rawas

“Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan belanja modal dan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan pada tiga Kabupaten, RSUD Lahat, RSUD Batu Raja dan RSUD Musi Rawas”

Lebih lanjut dikatakan “Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Tematik Pelaksanaan Anggaran pada RSUD bertujuan untuk menilai apakah system pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, dan pelaksanaan anggaran RSUD telah sesuai ketentuan” ujarnya

Sementara itu H. Nasrun Aswari, Sekretaris Daerah Lahat, mengatakan “Sesuai dengan mandat pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Ketentuan peraturan perundang-undangan meminta 60 hari sejak diterimanya LHP ini, maka pemerintah daerah wajib menyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas tindak lanjut yang dilakukan”

“BPK hanya memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Hal penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah menyusun rencana aksi guna pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK” tambah Nasrun aswari

Dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas kinerja pengelolaan rawat inap dan administrasi pengelolaan keuangan BLUD RSUD LAHAT, H. Nasrun Aswari di dampingi oleh Hj Dr Laela Kholik Direktur RSUD Lahat, dan Ketua DPRD Lahat herliansyah yang memberikan sambutan mewakili Pemda Lahat dalam acara tersebut (BARDI)

Bagikan ke :