JANGAN MAIN-MAIN ! ANCAMAN PUNGLI KTP 6 TAHUN PENJARA

9-September-2016, 15:06

JANGAN MAIN-MAIN ! ANCAMAN PUNGLI KTP 6 TAHUN PENJARA

PALI- Sesuai dengan amanat penerapan Undang-undang (UU) Sistem Kependudukan baru, yakni UU No.24 tahun 2013, perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mulai dari pembuatan KTP sampai Akta Kelahiran yang telat semuanya diurus secara gratis. Berdasarkan Undang-Undang kalau masih ada pungutan maka jelas sanksinya sudah jelas yakni hukuman pidana.

Penerapan kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan tersebut sesuai UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bagi Aparat pemerintah yang kedapatan memungut biaya akan diancam sanksi kurungan 6 (enam) tahun dan atau denda maksimal Rp 75 juta.

Sebelum UU Sistem Kependudukan yang baru diberlakukan, sebenarnya untuk pembuatan KTP dan KK memang gratis.

“Kalau di lapangan ada pungutan liar (pungli), itu hanya oknum. Kalau sampai ketahuan ada oknum PNS maupun TKS kami (Disdukcapil), maka tidak segan-segan akan saya pecat,” tegas Rismaliza SH MH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PALI beberapa waktu lalu kepada SRIWIJAYAONLINE.COM. “Sebab, pada dasarnya sudah ada peraturan bahwa membuat KTP dan KK itu tidak bayar alias gratis,” tandas Risma.

Namun cukup disayangkan, dari hasil pantauan SRIWIJAYAONLINE.COM dilapangan, disinyalir masih saja ada oknum yang bermain “mengambil kesempatan dalam kesempitan” demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menjadi “calo” dengan modus menjanjikan pengurusan pembuatan/pencetakan KTP dan KK cepat selesai (jadi,red), asal mau memberi uang.

Semoga dengan diterapkannya UU sistem kependudukan yang baru, praktik-praktik pungli dilapangan dapat diminimalisir bahkan bisa dihapuskan. (VOLIS/SO/PALI)

Bagikan ke :