RATUSAN MAHASISWA DENGAR CURAHAN HATI HERI AMALINDO

18-June-2016, 17:27

PALEMBANG – Meski menyandang status sebagai Daerah Penghasil Migas hampir satu abad, tidak serta merta menjadikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memiliki infrastruktur lengkap. Sebelum resmi menjadi kabupaten, PALI justru memiliki infrastruktur yang sangat parah. Jalan rusak dan pemadaman listrik menjadi hiasan utama kabupaten ini.

“Waktu dipercaya pak gubernur untuk menjadi Penjabat Bupati tahun 2013, sebagai kepala dinas PU BINA MARGA kami dibuat kaget. Kalau musim kemarau berdebu dan dan saat musim penghujan berlumpur” ungkap Bupati‎ Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Migas di Hotel Grand Duta Palembang, Jumat (17/6).

“Kalau datang ke PALI badan terasa sakit semua, karena jalan menuju PALI dari Simpang Belimbing, rusak parah berdebu dan berbatu. Bahkan untuk menuju satu desa yang berjarak hanya 30 KM harus ditempuh sampai tiga jam” terang Heri.

Mengingat daerah tersebut sebagai daerah penghasil migas dan‎ sebagian besar jalan yang ada merupakan jalan milik perusahaan, Heri mengaku mencoba menjalin komunikasi dengan beberapa perusahaan migas baik Pertamina, Medco maupun KSO Pertamina. 

Namun, jawaban yang diterima justru sebaliknya. Beberapa perusahaan tersebut mengaku sedang mengalami kerugian akibat harga minyak yang anjlok.

“Saat ini memang perusahaan migas sedang mengalami kerugian. Tapi kami balik bertanya, saat perusahaan untung dulu, mereka pada kemana? Apa yang sudah diperbuat?” ujar Heri setengah bertanya.

Menurut Heri, bila perusahaan memang serius‎ permasalahan jalan rusak di kabupaten PALI sudah lama selesai.Heri mencontohkan, bila setiap tahun perusahaan menyalurkan CSR dengan membangun jalan cor beton 3 km/tahun, maka dalam 10 tahun seudah 30km jalan mulus selesai dibangun.

“Kalau mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan, syarat pertama adalah jalan bagus dan listrik yang menyala. Dengan bagusnya jalan, masyarakat akan mudah berusaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Demikian juga dengan listrik, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat” jelasnya.

“Kami sangat miris, setiap musim kemarau masyarakat di pedesaan yang dilalui jalan perusahaan selalu menghisap debu yang diterbangkan mobil perusahaan yang lewat. Bila berlangsung selama puluhan tahun, sangat wajar kalau masyarakat kami banyak terkena ISPA” keluh Heri.

Meskipun perhatian perusahaan terhadap perbaikan kualitas hidup dilingkungan‎nya, Heri mengambil kebijakan menyalurkan lebih separuh APBD untuk dibelanjakan bagi pembangunan jalan. “Jalan adalah kebutuhan pokok masyarakat. Kami bangun jalan-jalan dengan cor beton. Terutama ditengah pemukiman warga dan jalan poros untuk meningkatkan perekonomian” jelasnya.

Heri tidak peduli sebagian masyarakat mencibir karena mencor jalan milik perusahaan. Baginya selagi jalan tersebut dibutuhkan masyarakat, tidak maslah bila dibangun menggunakan dana APBD.

“Ada yang protes, kenapa jalan perusahaan dibangun melalui dana APBD. Saya balik tanya, apa buktinya jalan tersebut milik perusahaan. Tunjukan sertifikatnya. Kami bukan membangun jalan untuk perusahaan, tapi kami membangun jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat berhak mendapat pelayanan dan menikmati jalan bagus” tegas Heri.

Masih terdapatnya perbedaan nyata antara komplek perusahaan dengan masyarakat disekitar komplek perusahaan juga diakui kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel Robert Heri.

Menurut Robert, masih banyak perusahaan yang mengabaikan pembangunan lingkungan karena memprioritaskan pembangunan fasilitas perusahaan.

“Dulu di Lapangan Kaji, MUBA suasananya sangat miris. Didalam komplek listriknya terang benderang sementara disekelilingnya gelap gulita. Hal seperti ini menjadi tanggungjawab kita bersama” terang Robert.

Sementara anggota DPR RI asal Dapil Sumsel Julian Gunhar berharap perusahaan migas harus duduk bersama dengan pemerintah daerah agar daerah melalui perusahaan daerah bisa ikut berpartisipasi dalam mengelola perusahaan migas.

“Daerah harus diberi peran lebih dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah daerah yang lebih tahu kebutuhan masyarakatnya. Dan perusahan harus pro-aktif membantu penyelesaian permasalahan ditengah masyarakat” terangnya.

Seminar Nasional Migas yang dilangsungkan di Hotel Grand Duta tersebut digelar oleh Lentera Institute. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Palembang ikut berpartisipasi sebagai peserta. (VOLIS/SO/PALI)

Bagikan ke :