CEGAH PEMUKIMAN KUMUH, BAPEDA KOORDINASI PEMBUATAN RAPERDA

27-April-2016, 19:23

LUBUK LINGGAU – Menindak lanjut hasil rapat koordinasi di Daerah tentang pemahaman mengenai pendampingan Perda Kumuh tanggal 19 April 2016.Mengenai Kegiatan Fasilitas Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Rabu, (27/4) BAPEDA Kota Lubuklinggau mengadakan Rapat Pembahasan Awal Daerah Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Rapat yang digelar di Watervang meeting room Hotel Burz@ dihadiri langsung, Dinas PU Kota Lubuklinggau, Nahwan, Balegda DPRD Kota Lubuklinggau, Merismon, Staf Ahli Kota Lubuklinggau, Surya Darma, Konsultan Individu, Ardani, Iskandar Semendawai, Amir Hamzah, Satuan kerja PKP, Endang, Erika, Fera, Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Tigo dan tamu undangan.

Agar rapat dapat terealisasi dan tepat sasaran, maka peserta yang hadir terdiri dari Badan perencanaan pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Lubuklinggau, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Moda Kota Lubuklinggau, Badan Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Lubuklinggau, dan Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau.

“ Tercatat 111,82 hektar merupakan kawasan kumuh, yang terdiri dari 6 wilayah dan 11 Kelurahan. Yaitu Kelurahan Ulak Surung, Jawa Kanan SS, Mesat Seni, Mesat Jaya, Karya Bhakti, Dempo, Lubuklinggau Ilir, Pasar Pemiri, Lubuklinggau Ulu, Bandung Kiri dan Muara Enim.  Penentuan lokasi pemukiman kumuh ini bedasarkan 7 kriteria yang telah ditentukan yaitu, dilihat dari kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, drainase, peneyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan pengamanan bahaya kebakaran,” ungak Dinas Pekerja Umum Kota Lubuklinggau, Nahwan, Rabu (27/4).

Ia berharap, melalui hasil raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ini. Mampu mencegah jangan sampai pemukiman kumuh ini semakin meningkat. Hingga target 2019 nanti, 6 kawasan ini terlepas dari kategori  kumuh. Setidaknya dari status parah menjadi sedang, dan  sedang menjadi sedikit.

Balegda DPRD Kota Lubuklinggau, Merismon, menganjurkan untuk Perda ini yang paling utama ini harus berdasarkan data yang benar. Data harus falidasi, agar nanti program yang akan dilaksanakan akan sesuai dengan karakteristik pemukiman kumuh. Sebab lokasi kawasan kumuh itu berbeda-beda, misalnya di dekat bantaran sungai berbeda dengan kawsan pasar.

“Jika hal itu telah dilengkapkan maka implikasinya bisa masuk dalam bentuk program program pengentasan. Dan Perda ini dapat menjadi landasan hukum yang akan menjamin  jika Pemerintah Daerah ini serius dalam penanganan pemukiman kumuh. Untuk rapat selanjutnya, dapat mengundang angota DPRD lainnya agar terjalin komunikasi,”harapnya.

Staf Ahli Kota Lubuklinggau, Surya Darma, saat dibincangi Linggau Pos sangat mendukung raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumu. Dan menghimbau kepada masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi pemukiman kumuh dapat saling membantu dan bergotongroyong untuk dapat dikoordinir oleh RT masing-masing.  Jadi kita dapat  berkerja bersama, memanfaatkan fasilitas yang Pemertintah sediakn serta menjaganya.

Sebagai Perwakilan LSM Pembangunan, Ali Permana ikut mendukung kebijakan Pemerintah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Ia juga berharap jika pemukiman kumuh di Kota Lubuklinggau dapat berkurang , dan wacana yang akan Pemerintah laksanakan ini, dapat terealisasi dan tepat sasaran.(SO-W3)

Bagikan ke :