OKNUM PU CIPTA KARYA DIDUGA, MEMINTA UANG KONTRAKTOR UNTUK PENGAMBILAN “SPK”

30-December-2014, 09:05

Sungguh ironis sekali seorang oknum PNS PU Cipta Karya, meminta sejumlah uang kepada kontraktor untuk mengambil Surat Perintah Kerja (SPK) oknum tersebut berinisial (SP),uang yang diminta nya bervariasi mulai dari Rp 1juta hingga Rp 2 juta,”kata salah satu kontraktor inisial (IJ) ia mengaku kepada LAHAT ONLINE,ia merasa keberatan bila diminta uang sebesar Rp1 juta dengan alasan “uang pengamanan” apalagi oknum tersebut dengan mematok setoran secara paksa untuk mengambil SPK (Surat Perintah Kerja) proyek yang mau dikerjakan kontraktor,harus membayar uang Rp 1juta,apabila tidak memberikan uang maka SPK ditahan “kata seorang kontraktor sekali lagi minta namanya dirahasiakan.karena meminta setengah paksa kepada kami oknum tersebut,

Senada juga dijelaskan kontraktor yang namanya enggan disebutkan,bahwa untuk mengambil SPK (Surat Perintah Kerja) harus membayar uang Rp 1juta,”saya mendapat paket proyek aspirasi,di PU Cipta Karya Lahat,setelah menemui salah satu oknum PNS inisial (SP),untuk mengambil SPK kepadanya,ia meminta sejumlah uang Rp 1 juta, kalau tidak menyetor uang “lebih lanjut SPK akan ditahan,kami merasa keberatan apabila diminta secara paksa,uang sebanyak Rp 1 juta,” oleh oknum PNS alasan untuk kegunaan untuk pengamanan apabila ada laporan permasalahan di PU Cipta Karya”tandasnya

Forum Kedaulatan Rakyat Kabupaten Lahat (FKRKL) Syamsul Rijal.SE melalui wakil sekrertaris Walan,ditemui di sekretariatnya, mengatakan kepada LAHAT ONLINE, Ia menyikapi persoalan oknum PNS PU Cipta Karya yang meminta sejumlah uang kepada para kontrator,tidak ada rumusnya meminta uang dengan secara tekanan kepada para kontraktor yang akan mengambil SPK (Surat Perintah Kerja),ini pungutan liar”alias (Pungli) “kata Walan,ia meminta kepada Bupati Lahat untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum tersebut,sebagai pembelajaran di setiap SKPD yang lain,

“Imbuh Walan ini ada indikasi dugaan praktik suap terhadap oknum yang menerimanya,untuk mendapatkan SPK tersebut,kalau memang terbukti oknum PNS PU Cipta Karya dengan meminta sejumlah uang kepada kontraktor untuk menebus SPK kami dari Forum Kedaulatan Rakyat Kabupaten Lahat,akan kita tindak lanjuti dan akan kita melaporkan kepada pihak Polres Lahat,”tambahnya lagi kalau satu SPK (Surat Perintah Kerja ),diminta Rp1 juta hingga Rp 2 juta,per satu paket kalau proyek ada 100 paket berarti nilainya hitung saja”tegasnya

Sementara Kepala Dinas PU Cipta Karya Ir,Herman Oemar saat ditemui dikantornya kemarin (29/12).bapak sedang DL,sedangkan oknum insial (SP) ke palembang ada urusan keluarga”kata salah satu staff nya,nanti saya sampaikan “terangnya (BSD/SO)

Bagikan ke :