Bupati OKU dan Kapolres OKU Hadiri Rakornas Karhutla

6-August-2019, 22:03

Jakarta – Kapolres OKU AKBP Dra NK Widayana Sulandari beserta Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis menghadiri Rakornas Karhutla di Istana Negara, Jakarta (Selasa, 6/08/2019).

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 itu dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta beberapa Gubernur termasuk Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Pangdam II/swj, Para Kapolda, Danrem, Bupati/Walikota, Dandim.

Rakor dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo meminta kepada Gubernur, Pangdam, Danrem, Kapolda, Bupati/Walikota, Dandim dan Kapolres beserta jajaran dibawahnya untuk segera melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), memadamkan api sekecil apapun agar tidak makin meluas sehingga menyebabkan bencana asap.

“Jangan meremehkan adanya hotspot, Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar”, tegas Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Jokowi juga menyinggung soal aturan main penanganan Karhutla yang telah ditetapkan sejak terjadi bencana asap 2015 dan tidak terulang lagi, yakni telah meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot jajarannya yang tidak bisa menangani Karhutla.

Dalam penanganan karhutla, Jokowi meminta untuk mengutamakan upaya pencegahan sehingga kasus 2015 yang menyebabkan bencana asap ke negara tetangga tidak terjadi lagi.

Jokowi juga mengingatkan jika dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81 persen, tetapi dibanding dengan 2018, tahun ini naik lagi.

“Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus terus turun,” tegasnya.

Kepala Negara menegaskan untuk segera menanggulangi bencana Karhutla sesegera mungkin, karena jika sudah meluas dan membesar akan sulit ditanganinya.

“Apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya. Meskipun saya belum dapat laporan terakhir dari Kepala BRG, apakah kanal-kanal untuk lahan gambut masih terus atau sudah berhenti. Tapi, ini dalam jangka panjang akan sangat berguna sekali dalam mengelola hutan dan lahan kita,” katanya.

Untuk itu, Jokowi meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda untuk kerja berkolaborasi, dibantu dengan Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan BRG (Badan Restorasi Gambut) menangani bencana karhutla ini. (Asmara Nian)

Bagikan ke :