BAHARI Usulkan PERBUP SOP Penyelesaian Konflik Agraria dan Tarif Acuan Ganti Rugi

23-March-2020, 23:55

MUBA, SO – Perhimpunan Barisan Aktivis Hijau Sriwijaya (BAHARI) melakukan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diterima secara langsung Bupati Musi Banyuasin, Dr. H. Dodi Reza Alex, Lic., Econ., MBA Sebagai upaya membangun sinergisitas dan sosial control masyarakat, Perhimpunan Barisan Aktivis Hijau Sriwijaya (BAHARI) melakukan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diterima secara langsung Bupati Musi Banyuasin, Dr. H. Dodi Reza Alex, Lic., Econ., MBA di ruang Audiensi, Senin (23/3/2020).

Dalam kesempatan audiensi tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten I, Assisten II, Kepala DLH Kabupaten Muba, Satgas P2KA, Camat Batanghari Leko, Camat Sanga Desa, Pemerintah Desa Lubuk Bintialo, Pengurus PERHIMPUNAN BAHARI, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Warga.

Direktur Perhimpunan BAHARI, M Jhon Kenedy SY, S.Fil.I, selain membahas Persoalan Warga yang terkena Dampak Aktivitas Project Suban Compression PT ConocoPhillips Grissik Ltd (CPGL) di Wilayah Konsesi Blok Corridor Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batanghari Leko Muba, dirinya menyampaikan beberapa point dan rekomendasi penting terkait Persoalan Lingkungan Hidup dan Penanganan Konflik Agraria di bumi Serasan Sekate.

“Berdasarkan kajian dan FGD yang kami lakukan, melihat kondisi geografis kabupaten Muba yang cukup hetrogen dengan berbagai kekayaan Alam yang dimilikinya, tentunya ini menjadi Potensi peningkatan ekonomi khususnya terkait Iklim Investasi, namun juga menurut hemat kami mesti sejalan dengan Kontribusi terhadap Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Muba, jika ada ketimpangan maka otomatis menimbulkan conflict of interst di tengah masyarakat,” terangnya.

Menurut Jhon, Studi kasus konflik Masyarakat PT CPGL ini salahsatunya terjadi indikasi ketimpangan karena lahan kebun warga yang terdampak, idealnya dilakukan cepat seperti diatur dalam Matriks Rencana Pengelolaan Hidup (RKL) sesuai KepMenLHK No.403 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan PT CPGL,dan mekanisme Pedoman Tarif Ganti Rugi Tanam Tumbuh lahan masyarakat diatur dalam Pergub No 40 Tahun 2017.

“Tentunya menurut hemat kami, Point pertama yang perlu menjadi perhatian, Perhimpunan BAHARI memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten Muba khususnya, selain mengacu pada Pergub No.40/2017, perlu juga keberanian Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Produk Hukum berupa Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Tarif Acuan Ganti Rugi dan Penyelesaian Sengketa Agraria, sebagai bentuk kepastian hukum, kesinambungan, serta menciptakan rasa aman bagi para investor, Pemerintah, maupun Masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi di kabupaten Muba,” ungkapnya.

Selain itu pula, BAHARI menyampaikan terkait keberpihakan Pemerintah Kabupaten Muba dalam melakukan pengawasan intensif terhadap Persoalan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kawasan Hutan, Lahan, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada semua aktivitas areal perusahaan di kabupaten Muba yang melakukan Eksplorasi maupun Ekploitasi baik secara berkala ataupun dalam skala besar.

“Mesti menjadi perhatian penting bagi Pemerintah dalam hal ini Pak Bupati, bahwa di sekitar Aktivitas Project Suban Compression PT CPGL ini, Diduga Kuat terjadi perubahan Bentang Alam, seperti Penyempitan dan Pendangkalan Sungai Mangkading (Sedimentasi) yang perlu direhabilitasi secepat mungkin,” imbuhnya.

Senada dengan hal itu, Ketua Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (SATGAS P2KA) Adios Syafri yang diwakili Anggotanya Amrullah, S.Sos menuturkan bahwa berdasarkan fakta lapangan bersama Reskrimsus Polda Sumsel beserta Tim DLH Provinsi, juga mendapati Box Shelter yang diduga tidak ada, bahkan diduga IPAL-nya yang tidak sesuai SOP. Tentunya, ini menjadi kekhawatiran kita bersama, bukan tidak mungkin Bumi Serasan Sekate ini akan mengalami banjir yang lebih besar dan kerusakan ekosistem semakin parah.

“Oleh sebab itu kami Laporkan pada Pak Bupati, bahwa sejauh ini SATGAS P2KA telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan komunikasi intens dengan semua pihak, baik PT ConocoPhillips, SKK MIGAS Perwakilan Sumbagsel, BAHARI, maupun warga untuk dapat dilakukan mediasi, namun sepertinya Pihak Perusahaan ini kurang Kooperatif sehingga cukup mengalami kendala, tapi persoalan ini kami selaku satgas akan terus berusaha yakin dan optimis agar persoalan ini dapat segera diselesaikan secara musyawarah mufakat dan tidak ada pihak yang dirugikan,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dr. H. Dodi Reza Alex dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada Perhimpunan BAHARI yang telah peduli terhadap Persoalan Warganya yang tengah menjadi korban dampak dari aktivitas Project Suban Compression PT CPGL. Dirinya menerangkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Muba telah mendapat laporan terkait keluhan warga desa lubuk Bintialo tersebut.

“Bapak Ibu Perwakilan Warga Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batanghari Leko dan Desa Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa yang kami banggakan, tentunya kami Pemerintah ini tidak mungkin membiarkan Persoalan bapak Ibu, apalagi ini soal mata pencaharian hajat hidup warga saya, sekali lagi saya tegaskan Pemerintah akan siap membantu dan memediasi dengan PT CPGL ini agar Segera dapat diselesaikan, saya minta Pak Asisten I, II, DLH, SATGAS P2KA, dan Camat untuk menyelesaikan persoalan ini, dan BAHARI nanti yang akan mengawasi perkembangannya,” urainya.

Ditambahkan Dodi, bahwa semua pihak mesti bersabar karena saat ini sedang terjadi Pandemi Covid-19 yang berefek luar biasa, sehingga cukup melumpuhkan berbagai aktivitas dan penundaan, serta pembatasan semua kegiatan. “Yah, kami harap semuanya bersabar, kita tunggu sampai Bencana Covid-19 ini berakhir pasti akan kita selesaikan segera, tidak perlu ada konflik atau sengketa lainnya karena pasti akan banyak pihak yang dirugikan,” tutupnya. (Bram)

Bagikan ke :