JIKA TAK ADA PLT, PWI LAHAT BERPOTENSI VACUM OF POWER

1-November-2019, 19:36

LAHAT – Tepat pada tanggal 7 November 2019 mendatang, genap sudah usia kepemimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lahat periode 2016-2019 yang dinahkodai Syafudin, SH setelah pelaksanaan Konferensi PWI Kabupaten Lahat pada 7 November 2016 silam. Ini artinya, setelah lewat dari tanggal 7 November 2019 nanti, PWI Kabupaten Lahat harus sudah melakukan konferensi lagi guna memilih kepengurusan yang baru dan mendengarkan laporan dari pengurus yang sebelumnya.

Menurut Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi PWI Lahat, Ishak Nasroni, sesuai amanat Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI isi Pasal 19 Bab IV Tentang Kongres dan Konferensi, bahwa pada angka 1) menyebutkan Konferensi Kabupaten / Kota diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

“Nah, dalam uraian huruf (a) dan (b) angka 2) pasal tersebut juga mengamanatkan, agar konferensi tersebut dapat memilih dan menetapkan Ketua dan Pengurus kabupaten/kota dan penyusunan Program Kerja untuk 3 tahun ke depannya”, kata mantan Ketua PWI Lahat tahun 2015-2016 ini, Jumat (1/11/19) di kediamannya di RD PJKA Bandar Agung, Kecamatan Lahat.

Konferensi kabupaten/kota itu digelar, dijelaskan pria yang akrab disapa Ujang ini, tidak harus mengacu pada kebijakan lain, selain dari PD/PRT yang menjadi aturan baku kepengurusan PWI. Jika tertuang dalam PD/PRT itu wajib dileselenggarakan per 3 tahun, maka konferensi kabupaten/kota harus dilakukan setiap tiga tahun. Karena, dalam PD/PRT tidak menuliskan aturan ataupun kebijakan lainnya.

“Itupun harus melalui proses dan mekanisme yang sarat kreteria sesuai dengan amanat Bab V tentang Pengurus. Pertama, pasal 25 syarat Ketua PWI kabupaten/kota itu, harus sudah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan memiliki sertifikat kompetensi wartawan. Sedangkan untuk pengingkatan status dari Anggota Muda ke Anggota Biasa, itu minimal harus sudah 2 tahun menjadi Anggota Muda dan lulus UKW. Apabila pelaksanaan konferensi tersebut tidak mengacu pada amanat PD/PRT, maka dapat dipastikan hasil konferensi tidak sah atau cacat demi peraturan yang ada”, urainya.

Ujang juga menilai, masa kepemimpinan Syafudin sebagai Ketua PWI Lahat periode 2016-2019 sudah dianggap berhasil. Karena selain Syafudin dapat mengembangkan sayap organisasi menjadi besar, Syafudin juga telah mampu melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) beberapa waktu lalu. Maka, tidak salah jika beliau (Syafudin), jika melanjutkan masa kepemimpinannya untuk periode ke depan.

“Tapi tentunya harus melalui mekanisme konferensi terlebih dahulu. Yang jelas, saya dukung jika beliu masih ingin maju di kontestasi pemilihan Ketua PWI Lahat untuk periode 2019-2022 mendatang. Alhamdulillah, masa kepemimpinan Syafudin, PWI Lahat sudah membuat 90 persen anggotanya berkompetensi dan tersertifikasi di Dewan Pers. Ini patut kita apresiasi”, kata Ujang menandaskan.

Sementara Wartawan Senior LahatOnline.com dan SriwijayaOnline.com, Drs. H. Ahmad Subardi menambahkan, ada beberapa langkah , jika dimungkinkan ketua lama langsung mengadakan konferensi sebelum masa jabatan berakhir. Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Lahat dan anggota DPRD Muara Enim ini, secara organisasi mengadakan konferensi adalah menjadi tanggung jawab Ketua PWI saat ini.

“Jika sampai masa jabatan ketua lama berakhir tidak diadakan konferensi, secara otomatis Ketua PWi Provinsi harus menunjuk Plt. Ketua PWI Kabupaten Lahat. Nah, Plt ini, nanti berkewajiban menyelenggarakan konferensi sebelum masa jabatan penugasan berakhir”, ungkap H. Subardi dengan lugas.

Terpisah, Ketua PWI Lahat, Syafudin, SH melalui Sekretarisnya, Dafri Yohari, FR juga mengaku telah mempersiapkan undangan untuk para anggota dan pengurus PWI lainnya, guna diadakan rapat laporan kegiatan dan pembentukan panitia persiapan konferensi.

“Surat undangannya sudah dibuat, tinggal diprint saja nanti jika. Sekarang saya akan berangkat ke Palembang”, terang Dafri.( A/02).

Bagikan ke :