DPD IMM Sumsel Nyatakan Sikap Terkait Penetapan 5 Komisioner KPU Palembang Sebagai Tersangka 

16-June-2019, 10:34

Palembang – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Selatan (DPD IMM SUMSEL) mendukung Terselenggaranya Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  Sumatera Selatan (DPD IMM SUMSEL) Muhammad Iqbal mengatakan,kami sangat menyayangkan adanya penetapan tersangka yang dilakukan pihak kepolisian terhadap KPU Kota Palembang, dimana yang kita ketahui penetapan tersangka tersebut didasarkan atas temuan/laporan dari Bawaslu Kota Palembang, yang seharusnya tidak perlu terjadi jika Bawaslu Kota Palembang memaksimalkan fungsi pencegahan yang merupakan ruh dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, bukan malah mengedepankan fungsi penindakan,”kata iqbal saat diwawancarai,Minggu (16/06/2019).

Lanjut Iqbal,Dewan Pimpinan Daerah  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  Sumatera Selatan (DPD IMM SUMSEL) akan mempertanyakan kinerja BAWASLU Kota Palembang yang telah memberikan Rekomendasi kepada KPU Kota Palembang terkait perintah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di beberapa TPS yang ada di Kota Palembang, karena sebelum mengeluarkan Rekomendasi BAWASLU Kota Palembang harus melakukan serangkaian kegiatan pengawasan dan pencegahan, karena DPD IMM SUMSEL berpendapat ada syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga BAWASLU Kota Palembang benar-benar sudah melakukan klarifikasi keterpenuhan syarat tersebut sebelum rekomendasi dikeluarkan,”ujar Iqbal. 

Masih kata Iqbal,Dewan Pimpinan Daerah  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  Sumatera Selatan (DPD IMM SUMSEL) akan meminta pertanggung jawaban BAWASLU Kota Palembang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika ternyata BAWASLU Kota Palembang memberikan rekomendasi untuk dilakukan PSL kepada KPU Kota Palembang sedangkan Proses Pengawasan dan Pencegahan tidak dilakukan maksimal oleh BAWASLU Kota Palembang dan rekomedasi tersebut tidak memuat alasan atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk dilakukan PSL sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,”tutup Iqbal.

Laporan : Irwan/rilis

Bagikan ke :