Kerjasama Kejaksaan Negri Sumsel dan PT Pertamina Asset 2 di Tanda Tangani

21-May-2019, 11:33

PALEMBANG – Kerja sama antara Pertamina EP Asset 2 bersama Kejaksaan Tingggi SUMSEL dan Kejaksaan Negri di wilayah Kerja Asset 2 melakukan penandatanganan kerja sama terkait untuk bidang perdata dan bidang Tata Usaha (TU) negara. acara berlangsung di Hotel Arista Palembang.(17/5)

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ali Mukartono SH bersama PT Pertamina EP melakukan rapat koordinasi dan diskusi terkait kendala-kendala hukum yang saat ini menghambat operasional PT Pertamina EP Asset 2 dalam melaksanakan tugas negara.

Dalam rapat tersebut Kejaksaan Tinggi melalui Kejaksaan Negeri akan mendukung penuh PT Pertamina EP Asset 2 melakukan pengamanan aset dan memberikan pendampingan sengketa hukum terkait perkara perdata dan perkara tata usaha negara.

Kami sebagai instansi penegak hukum memiliki kesamaan tujuan dengan Pertamina EP, yaitu melindungi dan menyelamati aset-aset negara dari penguasaan oknum-oknum kriminal. Kejaksaan juga berperan untuk melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan hukum dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, terutama yang menyangkut hukum bidang perdata dan bidang tata usaha negara,” jelas Ali Mukartono, saat memberikan arahannya.

Sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) sekaligus memiliki kewenangan untuk memberi bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya seperti menjadi fasilitator, mediator atau konsoliator bila terjadi perselisihan antara PT Pertamina EP selaku anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina Persero dengan pihak-pihak lain.

Seperti diketahui, PT Pertamina EP Asset 2, dalam melaksanakan kegiatan di Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen dalam menjalankan kegiatan operasi hulu migas tetap tunduk dan taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan, masyarakat dan negara.

“Namun dalam pelaksanaan tugas negara memproduksikan minyak dan gas bumi, tentunya PT Pertamina EP Asset 2 akan banyak menghadapi berbagai dinamika kendala-kendala sosial dan permasalahan hukum lainnya, mulai dari tindakan pencurian aset, illegal tapping, illegal drilling, penguasaan aset tanah negara oleh oknum masyarakat hingga praktik-praktik premanisme di lapangan,” ungkap Astri Pujianto, Asset 2 General Manager pada diskusi dan rapat koordinasi tersebut.

Kerjasama perusahaan dengan Instansi Penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah sangat perlu, pendampingan konsultasi dan bantuan hukum sangat dibutuhkan oleh PT Pertamina EP dalam mejalankan tugas melakukan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi nasional agar terhindar praktik-praktik mal-administrasi dan menyelesaikan kendala-kendala hukum yang dihadapi dengan tetap menjaga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku” tutup Astri Pujianto.

Rapat koordinasi ini sendiri sebagai sarana untuk menyampaikan informasi rencana kerja dan diskusi bersama stakeholder dalam mencari solusi kendala-kendala hukum untuk mendukung suksesnya program kerja PT Pertamina EP.

“Selain itu, kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum para pekerja PT Pertamina EP dalam bekerja sehingga terhindar dari potensi perkara baik perdata maupun pidana yang dapat menghambat kinerja PT Pertamina EP Asset 2,” ujar Arie Fahlupie Aprianto, selaku Gov & PR Analyst PT Pertamina EP Asset 2 menambahkan.

Dalam penandatanganan itu di lakukan oleh, Empat Field Manager di Asset 2; Prabumulih Field, Adera Field, Pendopo Field dan Limau Field beserta General Manager dengan Kepala Kejaksaan Negri Muara Enim, PALI, Prabumulih, Lubuk Linggau, Ogan Ilir dan Musi Banyuasin.(do)

Bagikan ke :