ISI

BURMANSYAHTIA (2) : MEMBUNUH DEMOKRASI, MERAMPAS HAK ASASI


26-August-2018, 22:26[post-views]


Indonesia adalah Negara hukum, ini berarti Negara Indonesia dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum yang berada pada satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Didalam UUD 1945 sebagai mana telah di amandemen beberapa kali diera reformasi, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana didalam pasal pasalnya diatur hal hal yang menjadi hak dan tanggung jawab negara maupun warga negara. Sebagai salah satu perwujudan demokrasi, Negara menjamin hak warga negara dalam hal “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

Selanjutnya, di UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 2 (1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdedikasi dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa, dan bernegara.

Dengan adanya hak warga negara dalam menyampaikan pendapat maka akan timbul kewajiban aparatur pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidakbersalah dan menyelenggarakan pengamanan (Pasal 7 UU No 9 tahun 1998)

Jika kita melihat beberapa kejadian penolakan oleh sebagian warga terhadap penyelenggaraan kegiatan deklarasi 2019 Ganti Presiden dibeberapa daerah, sangat jelas menunjukan kegagalan pemerintah untuk menjamin hak warga negara sebagai mana telah dijamin oleh undang undang. Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator bagi warga negara agar setiap warga negara dapat menggunakan hak mereka tanpa harus berbenturan dengan hak warga negara lainnya.

Adanya dua kejadian aksi penolakan di bandara oleh masa terhadap Neno Warisman terkait kedatangannya pada agenda kegiatan deklarasi 2019 Ganti Presiden di Batam dan Riau, harus menjadi perhatian oleh pemerintah, karena adanya aksi penolakan oleh masa yang jelas melanggar aturan perundang undangan pasal 9 (2) poin dua yaitu larangan untuk melaksanakan penyampaian pendapat di beberapa tempat salah satunya Bandara yang merupakan objek vital nasional.

Selain itu penolakan tersebut merupakan bentuk ancaman bagi warga negara lainnya untuk melaksanakan hak kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum yang dijamin oleh undang undang.

Gerakan 2019 Ganti Presiden merupakan sebuah gerakan politik yang sah dan tidak melanggar hukum, karena gerakan tersebut sebagai upaya bagi warga negara untuk memperjuangkan hak politiknya secara konstitusional melalui pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Gerakan 2019 Ganti Presiden adalah gerakan politik yang sama dengan gerakan Jokowi 2 Periode atau yang lainnya, dan pemerintah wajib untuk bersikap adil terhadap kedua gerakan tersebut selama tidak melanggar aturan perundang undangan.

Jika kita melihat deklarasi Gerakan 2019 Ganti Presiden yang telah dilaksanakan dibeberapa tempat sebelumnya, gerakan tersebut mampu membuktikan bahwa kegiatan tersebut mampu menjaga suasana kondusif di masyarakat dan tidak terjadi pelanggaran hukum saat pelaksanaannya. Hak hak warga negara diiklim demokrasi yang terus dibangun oleh bangsa ini harus dijamin, jangan sampai ada pembiaran apalagi tindakan oleh pemerintah terhadap tindakan tindakan yang dapat “membunuh demokrasi dan merampas hak asasi” warga negara.

Sebagai warga negara marilah kita semakin dewasa dalam berdemokrasi, walaupun dengan cara yang berbeda beda selama kepentingan masyarakat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diperjuangkan, maka kita wajib untuk saling menghargai.

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (
QS. Al-Hujurat ayat 10)

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan ) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan), dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al Hujurat: 11)

Burmansyahtia Darma
Pemerhati Masalah Hukum dan Politik

=========================================================

BURMANSYAHTIA (1) : DISKUSI, DEBAT ATAU BERBANTAHAN
Oleh : Burmansyahtia Darma, SH
Pemerhati masalah sosial, politik dan hukum.

Plato mengatakan Manusia adalah zoon politicon, sehingga politik tidak dapat diletakkan secara terpisah dengan kehidupan manusia. Ada beberapa definisi dari kata Politik, Menurut Sri Sumantri, politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Sedangkan Aristoteles mendefinisikan politik sebagai usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jika merujuk pada pada beberapa definisi dari politik maka tujuan dari politik adalah untuk menuju kepada kebaikan bersama yang mana hal tersebut didapat melalui sebuah proses interaksi antar manusia (warga negara) .

Pendiri bangsa ini telah mencontohkan bagai mana sebuah negara (Indonesia) berdiri setelah melalui proses yang panjang mulai dari perjuangan mengangkat senjata sampai pada Diskusi (Musyawarah) untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat yang terbebas dari segala macam bentuk penjajahan.

Tanpa menampikan usaha lainnya, keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah negara sekarang ini merupakan sebagai sebuah hasil luar biasa dari sebuah diskusi para tokoh pendiri bangsa.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyoroti kebiasan yang ada di masyarakat yang cenderung jauh dari budaya diskusi namun lebih menyukai perdebatan bahkan berbantah bantahan dalam menyikapi ataupun memperjuangkan sesuatu.

Menurut KBBI Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah

Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing

Sedangkan Bantah adalah pertengkaran, sedangkan berbantah adalah bertengkar mulut.

Jika merujuk pada ketiga definisi kata tersebut, Debat dan Berbantahan cenderung mengandung makna yang negatif karena tidak bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan atau kebaikan bagi semua pihak. Masyarakat seringkali berdebat bahkan berbantahan untuk menyikapi segala bentuk kondisi atau peristiwa sosial politik, sehingga tercipta ketidak harmonisan, gaduh bahkan perpecahan di masyarakat.

Apalagi di tahun tahun politik saat ini, masyarakat tampak sering saling berdebat dan berbantahan baik di forum forum terbuka maupun media sosial. Tindakan yang sangat jauh untuk mencapai kebaikan bersama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat perlu ingat, bahwa dalam menyampaikan pendapat,gagasan ataupun keritikan harus berpegang pada etika dan aturan hukum.

Etika sopan santun, saling menghargai, nilai kebenaran, serta taat pada aturan hukum harus selalu di pegang.

Dalam UU No 9 tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 1 (1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirandengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang mana kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut dilaksanakan berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat,  asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.

Selain itu, melihat kemajuan teknologi dan komunikasi maka pemerintah mengatur melalui UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah melalui UU No 19 tahun 2016 dengan pertimbangan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Di akhir tulisan sebagai umat muslim, penulis mengingatkan terutama untuk pribadi penulis, bahwa Allah mengingatkan kita untuk tidak berbantah bantahan :

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal (8): 46)

 ‘Kemudian jika kamu bearlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa’ /4:59 ). 

Lubuklinggau, 29 Mei 2018.

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

LAHAT - 15-January-2019, 13:40

Aan: 3 Organisasi Kalau Ingin Maju

BANYU ASIN 15-January-2019, 12:11

SMK N 1 Talang Ubi telah mempersiapkan valisitas UNBK

BANYU ASIN 15-January-2019, 12:06

Patroli Dipasar Kalangan, Kapolsek Air Kumbang Berikan Himbauan

PALEMBANG - 14-January-2019, 21:55

Hadi Ingin Wujudkan PWI Sumsel Zaman Now

LAHAT - 14-January-2019, 20:07

SUBARDI NYALON DPRD SUMSEL, ALUMNI SMA NU IX LAHAT BANGGA

BANYU ASIN 14-January-2019, 19:18

Mulai Tahun Ini Visi dan Misi Banyuasin Bangkit Harus Dilaksanakan Seluruh Perangkat Daerah

BANYU ASIN 14-January-2019, 18:31

Pemkab Banyuasin Kembali Gagal Raih Penghargaan Adipura

OKU - 14-January-2019, 13:23

Acara Penyuluhan Hukum Program “Jaksa Masuk Sekolah” di SMA Negeri 3 OKU

LAHAT - 14-January-2019, 12:18

BERDASARKAN GIO POLITIK, KEMENANGAN JON HERI PIMPIN PWI SUMSEL SULIT UNTUK DIBENDUNG

PAGAR ALAM - 14-January-2019, 10:40

MUSCAB KE – II DPC PPMI PAGAR ALAM BERJALAN LANCAR

PALEMBANG - 12-January-2019, 22:39

TIM RELAWAN CALON DPD RI NOMOR 37 SE-PALEMBANG, RESMI DI KUKUHKAN

OKU - 12-January-2019, 22:33

Rangkaian Baksos Polres OKU di Semidang Aji

LAHAT - 12-January-2019, 20:53

ADA APA ? DODO ARMAN SIBUK DEMO, SUBARDI SIBUK KAMPANYE

LAHAT - 12-January-2019, 18:19

APRESIASI PRESTASI DON JON PUTAR RODA ORGANISASI PWI SUMSEL

PAGAR ALAM - 12-January-2019, 12:53

KENDARAI SEPEDA MOTOR, WAKO PAGAR ALAM TINJAU KONDISI TERKINI PASAR NENDAGUNG

LAHAT - 12-January-2019, 11:26

JON HERI : JIKA TERPILIH, SAYA AKAN MEMPOSISIKAN DIRI KETUA PWI BUKAN KETUA KELOMPOK

LAHAT - 12-January-2019, 10:03

KEHADIRAN CALON DPD RI NO 31 HJ. EVA SUSANTI GEGERKAN MASYARAKAT LAHAT

OKU - 11-January-2019, 22:19

Manager PLN ULP Baturaja : Listrik Padam Karena Konduktor Tersambar Petir

OKU - 11-January-2019, 20:31

Kapolres OKU Berikan Bantuan Kursi Roda Pada Eko Yang Lumpuh, Ada Juga Kue Ultahnya Yang Unik

PAGAR ALAM - 11-January-2019, 20:27

TINGKATKAN SINERGITAS, KAPOLRES PAGAR ALAM SEDIAKAN RUANGAN KHUSUN UNTUK WARTAWAN

PALEMBANG - 11-January-2019, 19:46

Mengenal Hadi Prayoga Bersama Misinya Untuk PWI SUMSEL

LAHAT - 11-January-2019, 19:44

ANGGOTA DPRD LAHAT ANGKAT BICARA TERKAIT KEJANGGALAN HASIL TEST KPU LAHAT

LAHAT - 11-January-2019, 10:28

DIDESAK MASYARAKAT, INI JAWABAN SUBARDI

PALEMBANG - 11-January-2019, 09:38

Jon Heri Punya Cara Sejahterakan Wartawan

LAHAT - 10-January-2019, 19:29

WALAU BANYAK BALEHO/SPANDUK  HILANG, TIM RJ. 6. 37 TETAP TERUSKAN PERJUANGAN

CATATAN SRIWIJAYA

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE

VIDEO

  • film pengkhianat
  • LAGU DAERAH SUMSEL
  • BPJS KESEHATAN