ISI

POTRET ‘MONEY POLITIC’ DALAM PILKADA


29-June-2018, 09:29[post-views]


Pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia, yang meliputi 17 Provinsi, 39 Kota serta 115 kabupaten baru saja bergulir melewati tahap pencoblosan (pemungutan suara). Hiruk – pikuk persoalan dan masalah yang timbul pasca pencoblosan seketika muncul dan menghiasi pemberitaan di layar kaca serta media sosial lainnya. Salah satu persoalan yang cukup mengemuka dan disinyalir cukup massive terjadi ialah terkait dengan persoalan money politic dalam pilkada.

Salah satu dari sekian banyak wilayah di Indonesia, yang diterpa isu money politic yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massive ialah di salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Lahat. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang terjadi di wilayah tersebut, cukup menyita perhatian, yang tidak hanya dalam skala regional, namun juga menjadi bahan pemberitaan dan perbincangan dalam skala nasional.

Tanpa bermaksud subjektif, pada dasarnya tulisan ini dibuat secara general melihat realitas pelaksanaan pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia yang menyisakan banyak persoalan dan catatan. Artinya, dugaan atau indikasi kuat terjadinya money politic dalam pelaksanaan pilkada serentak kali ini di berbagai wilayah tetap tidak terhindarkan, bahkan secara kasat mata dapat dikatakan memiliki eskalasi yang lebih massive dari pelakasanaan pilkada (serentak) sebelumnya. Catatan di awal tentu, para stakeholder terkait telah ‘gagal’ dalam mengoptimalisasi pencegahan pelanggaran dan/atau potensi kecurangan (electoral malpractices) dalam pilkada, konkritnya dalam bentuk mengantisipasi serta meminimalisir praktik money politic yang juga banyak terjadi pada pilkada sebelumnya.

MONEY POLITIC DALAM PILKADA
Melalui tulisan singkat ini, akan coba direview aspek prosedural dan substansial dari money politic itu sendiri yang sejatinya dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yakni dari perspektif hukum pidana dan dari sudut pandang hukum administrasi. Tentu, dalam perjalanannya berbagai hal terkait dengan money politic dalam pilkada secara awam masih banyak menimbulkan tanda tanya di sebagian kalangan (masyarakat), khususnya terkait dengan persoalan pembuktian (ajudikasi) serta tindak lanjut dari praktik money politic yang terjadi dalam pilkada, yang di satu sisi bermuara kepada sanksi pidana dan di sisi yang lain berimplikasi pada sanksi administrasi berupa pendiskualifikasian pasangan calon kepala daerah dalam pilkada.

Berbicara money politik atau dalam bahasa yang lebih umum dikenal dengan istilah ‘politik uang’ dalam pilkada, pada dasarnya dalam berbagai regulasi tekhnis terkait tidak didefinisikan secara rigid, namun ketentuan atau pengaturan terkait dengan money politic secara tersirat dapat dijumpai dalam berbagai regulasi (peraturan) terkait, khususnya UU Pilkada, UU Pemilu, PKPU serta Peraturan BAWASLU.

Daniel Bumke dalam “Challenging Democratization: Money Politics and Local Democracy in Indonesia” (2010), mengungkapkan bahwa memang selama ini tidak ada definisi yang jelas mengenai politik uang, bahkan menurut Edward Aspinal (2015), istilah atau definisi ‘politik uang’ tersebut hanya ada dan dikenal di Indonesia. Pada prinsipnya, politik uang digunakan untuk menerangkan semua jenis praktek dan perilaku koruptif dalam pemilu (atau dalam hal ini pilkada). Mulai dari korupsi politik hingga klientelisme dan dari membeli suara (vote buying) hingga kecurangan.

Meskipun secara akademis belum ada definisi yang jelas (rigid) terkait politik uang, namun setidaknya dapat diinventarisir karakteristik politik uang tersebut ke dalam 4 (empat) bentuk, yakni; vote buying (jual-beli suara), vote broker (orang/sekelompok orang yang mewakili kandidat dalam melakukan transasksi politik uang), kemudian uang atau barang yang akan menjadi objek pertukaran dengan suara (dalam pemilihan), dan terakhir pemilih dan penyelenggara pemilihan yang akan menjadi sasaran politik uang.

Melihat dan menyikapi maraknya praktik politik uang (money politic) yang terjadi pada perhelatan pilkada serentak kali ini, tentu akan sangat berbeda dengan potret ‘money politic’ yang terjadi pada pilkada/pemilu sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pergeseran dan perluasan kewenangan eksekutorial yang kini telah dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sengketa pemilu/pilkada, di mana sebelumnya (dalam UU PEMILU) Bawaslu hanya sebagai bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi (yang outpunya hanya dapat memberikan rekomendasi), yang untuk selanjutnya diserahkan serta ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada bagian ini, senyatanya bawaslu memiliki peran yang strategis dan significant dalam konteks mengadili dugaan praktik money politic yang terjadi dalam pilkada, khususnya terkait dengan domain administratif untuk mengeluarkan putusan diskualifikasi terhadap paslon dalam pilkada yang terbukti melakukan money politic secara terstruktur, sistematis dan massive.

Secara tekhnis, proses dan tahapan ajudikasi di bawaslu terkait dengan dugaan money politic dapat mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bawaslu RI No. 13 tahun 2017 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MONEY POLITIK : HUKUM PIDANA Vs HUKUM ADMINISTRASI
Sejatinya, apabila dikuantifikasi persoalan money politic sepenuhnya berada di dalam domain hukum pidana, yang secara langsung juga membawa konsekuensi pertanggung-jawaban pidana. Akan tetapi, di dalam realitasnya praktik money politic yang dilakukan pada ruang dan waktu pemilu/pilkada, secara langsung juga tidak dapat dilepaskan dari sisi/aspek administrasi (pemilu/pilkada).

Prinsipnya, meskipun dipandang dari ‘object’ delict (unsur-unsur pidana), perbuatan money politic pure merupakan perbuatan/tindak pidana, yang tentu merupakan kompetensi/yuridiksi dari aparatur penegak hukum, atau dalam hal ini merupakan yuridiksi dari sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu), namun di sisi lain yang juga perlu menjadi perhatian bahwa titik berat dari perluasan kewenangan Bawaslu terkait dengan praktik money politic ialah juga berimplikasi secara administratif (substansial) terhadap ‘subject’ (paslon kepala daerah) di dalam pilkada, di mana ketika praktik money politic tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan terjadi secara terstruktur, sistematis dan massive, maka bawaslu dalam putusannya dapat mendiskualifikasi paslon kepala daerah tersebut (Pasal 43 Peraturan Bawaslu No. 13 tahun 2017).

ISU KRUSIAL
Menyikapi hal tersebut, tentu banyak pertanyaan yang muncul di sebagian kalangan (masyarakat) terkait dengan hal mana yang terlebih dahulu harus dijalankan/dibuktikan, apakah proses (pembuktian) pidana yang harus didahulukan atau sebaliknya ? ataupun dapat berjalan bersama-sama, dari kedua proses tersebut, yakni proses pidana di Sentra Gakkumdu dan proses administratif (sengketa pemilu) di Bawaslu ?

Tentu, kedua proses hukum tersebut tidak dapat saling menegasikan. Domain/kompetensi dari kedua proses tersebut merupakan 2 (dua) hal yang berbeda secara diametral, hal mana tentu konsekuensinya kedua proses hukum tersebut dapat berjalan sendiri-sendiri, tanpa harus menungu dan tergantung dari proses hukum yang lain.

Konkrtinya, dugaan money politic yang diproses oleh Sentra Gakkumdu dapat ditindaklanjuti, dan tanpa menunggu hasil (proses) pembuktian pada proses litigasi (peradilan pidana), maka proses ajudikasi di Bawaslu juga dapat dilaksanakan berdasarkan hukum acara tersendiri.

Tekhnisnya, ketika diduga kuat money politic terjadi secara terstruktur, sistematis dan massive yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti (dengan indikator untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur pelanggaran terjadi paling sedikit 50% kabupaten/kota dalam satu provinsi, begitu juga untuk pemilian Bupati/Walikota pelanggaran harus dapat dibuktikan terjadi paling sedikit di 50% kecamatan yang ada dalam satu kabupaten atau 50% desa/kelurahan dalam satu kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan), maka laporan dugaan pelanggaran administrasi (sengketa pemilu/pilkada) dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi untuk selanjutnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diregistrasi proses ajudikasi di Bawaslu tersebut (meliputi; penerimaan laporan, pemeriksaan – pembuktian dan putusan) harus selesai. Begitupun dengan proses pelaporan di Sentra Gakumdu, yang juga mengikuti standar proses pelaporan pada umumnya berdasarkan hukum acara pidana.

Tentu, dengan melihat estimasi penetapan waktu dalam tahapan pilkada, Bawaslu harus dapat menjalankan tupoksi-nya secara profesional, dan ‘tidak setengah hati’ berdasarkan kewenangan yang ada di dalam UU, khususnya sebagaimana termaktub di dalam Pasal 461 ayat (1) dan (6) UU. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kewenangan baru yang ada di tangan Bawaslu, khususnya terkait dengan kewenangan eksekutorial (pemutus perkara) dan pemberian sanksi administratif (atau dalam hal ini berupa pembatalan – pendiskualifikasian paslon dalam pilkada) haruslah dijalankan secara tegas dan berani serta hati-hati (pruden).

Secara faktual, meskipun belum ada yurisprudensi atau putusan sebelumnya terkait dengan pendiskualifikasian paslon dalam pilkada yang terbukti melakukan money politic secara terstruktur, sistematis dan massive, mengingat ketentuan (regulasi) terkait yang mengatur hal tersebut memang baru diaplikasikan pada pelaksanaan pilkada kali ini, namun secara objektif dan imparsial, bawaslu diharapkan nantinya ketika memang terbukti dan dapat dibuktikan money politic tersebut terjadi sesuai standar (pembuktian) yang ada, maka sanksi administratif berupa pendiskualifikasian paslon dalam pilkada harus dilakukan (dilaksanakan).

Point penting dalam hal ini ialah bukan dalam koridor mendorong Bawaslu bertindak serampangan dan sembarangan (all embracing act) dalam mengeluarkan keputusan administratif tersebut, namun bawaslu memang harus menyadari secara historis – filosofis mengapa perluasan dan pergeseran kewenangan tersebut ada di tangan bawaslu saat ini. Tidak lain hal tersebut pada pokoknya ialah untuk menciptakan iklim dan proses demokrasi yang sehat serta tidak disusupi oleh praktik money politik yang tentu sangat dekonstruktif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini.

oleh : RIO CHANDRA KESUMA, S.H., M.H., C.L.A
*** PENULIS IALAH PRAKTISI (PENGGIAT) HUKUM, PENELITI, TENAGA AHLI DPR RI & KETUA IMMH UNIVERSITAS INDONESIA

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

Bengkulu 20-February-2019, 17:27

PERINGATI HUT KE- 73 KOREM 041/GAMAS BESERTA JAJARAN GELAR BAKTI SOSIAL DONOR DARAH

BANYU ASIN 20-February-2019, 16:33

Antisipasi Kemacetan di Jalur Lintas Timur Jambi – Betung, Sat Sabhara Polsek Betung Gelar Strong Point

PALEMBANG - 20-February-2019, 15:54

DHARMA PERTIWI DAERAH ‘B LOUNCHING GERAKAN GEMAR MENABUNG, MAKAN IKAN DAN TANAM POHON / SAYURAN

Bengkulu 20-February-2019, 15:48

PERINGATI HUT KE- 73 KOREM 041/GAMAS BESERTA JAJARAN GELAR BAKTI SOSIAL DONOR DARAH

Lampung 20-February-2019, 15:45

GEMAR MENABUNG TK KARTIKA SRIWIJAYA II-16 KODIM 0407/BENGKULU

Lampung 20-February-2019, 15:42

Kasrem 043/Gatam Hadiri Raker Penataan Wilayah Pertahanan Negara bersama Forkopimda Lampung

Lampung 20-February-2019, 15:35

Siswa Siswi TK dan SD Kartika Jaya Koordinator Korem 043 Cabang II Swj Ikut Sukseskan Gerakan Indonesia Gemar Menabung, Makan Ikan dan Sayur

OKU - 20-February-2019, 15:30

Puluhan Prajurit Kodim 0403/OKU Jelang MPP Dibekali Keasabrian

LUBUK LINGGAU - 20-February-2019, 15:26

Kasdim 0406/Mura Sidak Kendaraan Dinas Satuan

PALEMBANG - 20-February-2019, 15:24

PANGDAM BUKA RAPIM KODAM II/SWJ TA. 2019

LAHAT - 19-February-2019, 23:20

GUBERNUR SUMSEL H. HERMAN DERU SILATURRAHMI DAN SYUKURAN DENGAN MASYARAKAT DESA ULAK MAS LAHAT

LAHAT - 19-February-2019, 20:30

Tidak Berizin, Satpol PP Damkar Dan Penyelamat Banyuasin Tutup PT SBP

BANYU ASIN 19-February-2019, 20:22

Bupati Askolani Tinjau Pembangunan Pompanisasi Untuk Sawah Pasang Surut

PALI - 19-February-2019, 20:07

POL PP Amankan Pelajar, hirup Aibon

PALI - 19-February-2019, 20:06

Pertamina Telah melakukan penutupan Pipa Bocor

BANYU ASIN 19-February-2019, 20:04

Lewat Diklatsar, Kodim Tempa Disiplin 100 Pol PP Banyuasin

BANYU ASIN 19-February-2019, 20:02

Pakde Slamet Buka PORSENI SMP Dan SMA Methodist Talang Kelapa

LUBUK LINGGAU - 19-February-2019, 17:34

Personel Gabungan Kodim 0406/Mura, Polres Dan Pemkot Lubuklinggau Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2019

MUARA ENIM - 19-February-2019, 17:29

Jelang Pergantian Komandan, Tim Verifikasi Korem 044/Gapo Datangi Kodim 0404/Muara Enim

MUBA - 19-February-2019, 17:24

Kodim 0401/Muba Gelar Upacara Pemakaman Militer Anggota Veteran RI

Bengkulu 19-February-2019, 17:20

PASI TERITORIAL KODIM 0408/BS HADIRI ACARA GELAR SENJA DI KAB. BENGKULU SELATAN

Lampung 19-February-2019, 17:17

Pasca Banjir, Koramil 0424-06/Pringsewu Bersama Warga Bergotong Royong

PALEMBANG - 19-February-2019, 17:15

Jaga Kebugaran Fisik, Danrem 044/Gapo Ajak Anggota Olahraga Bersama

BANYU ASIN 19-February-2019, 17:13

Bios 44 Dikembangkan Di Petak Sawah Percontohan Desa Gelebak Dalam

BANYU ASIN 19-February-2019, 16:12

Sambangi Pasar, Berikan Pesan Kamtibmas

CATATAN SRIWIJAYA

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE

VIDEO

  • film pengkhianat
  • LAGU DAERAH SUMSEL
  • BPJS KESEHATAN