HONORER DAN TKS PEMKAB LAHAT BELUM ADA “PAYUNG HUKUM” CAIR THR

7-June-2018, 20:17

BANDAR JAYA – Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera cair Tunjangan Hari Raya (THR), namun tidak bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang bekerja di instansi dinas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat.

Hal itu diungkapkan Plt. Bupati Lahat, Marwan Mansyur. SH. MM saat ditemui lahatonline.com melalui Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lahat, Fikriansyah. SE. M.Si tadi sore Kamis (7/6/2018) di ruang kerjanya.

Fikriansyah beralasan, belum bisa dicairkan THR bagi Tenaga Honorer dan TKS dikarenakan belum adanya payung hukum atau peraturan baik dari Pemerintah Pusat atau Daerah yang mengatur untuk mengharuskan pemberian THR kepada Tenaga Honorer dan TKS.

“Makanya, kita belum berani menganggarkan dana untuk pembayaran THR bagi mereka. Tapi kembali kepada Kepala instansi dinas tempat mereka masing-masing bekerja. Kalau ada kebijakan sacara pribadi, ya silakan saja,” ujarnya.

Dijelaskan Fikriansyah kalau untuk PNS itu payung hukumnya jelas dari Surat Menteri Dalam Negeri perihal Pemberian THR dan gaji tiga belas yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) bernomor 903/3387/SJ diditujukan kepada Walikota dan Bupati seluruh Indonesia.

“Surat tersebut ditetapkan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahaan kedua atas PP nomor 19 tahun 2016 tentang gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas kapada PNS, prajurit TNI, Polri, pejabat negara dan penerima pensiunan atau tunjangan,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga payung hukum surat Mendagri ini atas PP nomor 19 tahun 2018 tentang pemberian THR dalam tahun anggaran 2018 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiunan dan penerima tunjungan.

“Untuk THR PNS di Kabupaten Lahat akan kita bayarkan sebesar Gaji yang diterima PNS pada bulan Mei dengan total yang akan kita bayarkan oleh Pemkab Lahat sebesar Rp 29,8 Milyar,” pungkasnya. (DAFRI. FR/LO)

Bagikan ke :