ISI

AMBIVALENSI VONIS MAHKAMAH KONSTITUSI


22-December-2017, 20:35


Beberapa waktu terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak (stakeholder). Hal tersebut tentu tak terlepas dari produk putusan akhir MK, yang dalam beberapa pokok perkara memantik kontroversi dan menuai perdebatan.

KRONOLOGIS
Memasuki akhir tahun, secara bergilir MK memang telah ‘mengetok palu’ beberapa perkara judicial review, yang sejatinya memiliki sensitifitas yang cukup tinggi. Salah satu perkara terakhir yang diputus MK, yang secara pokok menimbulkan perdebatan dan kontroversi ialah terkait dengan pengujian beberapa pasal di dalam KUHP mengenai perzinahan (ps. 284), pemerkosaan (ps. 285) dan pencabulan anak (ps. 292).

Pengujian beberapa pasal tersebut pada prinsipnya terkait dengan maraknya polemik hubungan di luar nikah dan perilaku menyimpang di masyarakat, seperti persoalan LGBT atau perilaku menyimpang lainnya, yang mana melalui judicial review di MK tersebut, diharapkan dapat melegalisasi perilaku LGBT dan/atau mengkriminalisasi perilaku menyimpang lainnya.

Sejatinya, terkait judicial review mengenai persoalan LGBT tersebut tidak dihasilkan melalui suara bulat kesembilan hakim MK, namun didapat melalui perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari beberapa hakim MK. Di mana terdapat 5 (lima) orang hakim MK yang menolak permohonan tersebut, dan 4 (empat) lainnya dissenting opinion dengan putusan akhir (vonis) MK.

Pada pokoknya judicial review dalam perkara No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan delik perzinahan dan kriminalisasi LGBT, dari sudut pandang ketatanegaraan, dapat diulas dan direkonstruksi dari 2 (dua) aspek, yakni dalam konteks fungsi kelembagaan MK di satu sisi dan konsistensi putusan MK di sisi yang lain.

Menyoal putusan MK tersebut, akan coba dilihat lebih jauh penerapan hukum dalam perkara a quo, yang mana dalam putusannya MK membatasi diri untuk tidak secara lebih jauh memperluas ketentuan dari pasal KUHP yang diuji, MK seolah tidak mau membuat perluasan norma baru dalam perkara tersebut (judicial restraint).

Apabila mereview secara utuh putusan MK dalam perkara a quo, sebenarnya semua hakim MK secara substantsi menyetujui ikhwal perlunya pembaharuan delik perzinahan maupun LGBT dalam KUHP. Namun, 5 (lima) hakim konstitusi (mayoritas) menolak perluasan pasal-pasal dalam KUHP yang diuji tersebut. Suara mayoritas putusan MK secara limitatif membatasi diri untuk tidak membuat hukum baru dalam KUHP, dan selanjutnya menyerahkan persoalan dan polemik tersebut ke legislator, yakni DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU.

Sesungguhnya vonis MK tersebut sangatlah kontradiktif dengan berbagai produk putusan MK selama ini, yang sudah sangat sering membuat putusan yang memperluas makna suatu pasal atau ketentuan dalam undang-undang, dan bahkan seolah-olah membuat norma baru. Hal ini tentu, dapat dilihat sebagai bentuk inkonsistensi MK, yang dalam banyak perkara judicial review justru keluar dari fungsi MK sebagai negatif legislator.

STUDI KASUS
Dapat dilihat setidaknya beberapa putusan MK yang sejatinya telah menggeser fungsi MK ke arah positif legislator; seperti halnya ketika pengujian undang-undang terkait dengan jabatan kepala daerah (incumbent) yang diputus untuk tidak harus berhenti (cukup mengajukan izin cuti) jikalau akan mencalonkan (kembali) dalam pilkada, padalah norma dalam undang-undang pemerintahan daerah menyatakan harus mundur (berhenti, mengundurkan diri), begitu juga dengan status anggota DPR/DPRD dan DPD yang wajib mundur bila dicalonkan sebagai calon kepala daerah di dalam UU MD3 serta mekanisme pemeriksaan anggota DPR oleh aparatur penegak hukum yang harus mendapat izin presiden, selanjutnya juga ketika MK menguji ketentuan dalam KUHAP mengenai penetapan status tersangka yang diputus dan diperluas oleh MK menjadi objek pra-peradilan, ataupun dapat dilihat juga dalam putusan MK yang menjadikan KTP/Paspor sebagai bukti yang cukup untuk memilih dalam pilpres dan pileg pada waktu yang lalu.

Kemudian dalam pengujian UU KPK, dimana pimpinan KPK ketika menjadi tersangka seharusnya sesuai ketentuan norma yang ada haruslah berhenti (secara tetap), namun MK membatalkannya dan menjadikan ketentuan tersebut untuk cukup non-aktif (berhenti sementara), begitu juga terkait status anak diluar perkawinan sah, yang diputus MK memiliki hubungan keperdataan dengan orang-tuanya, selanjutnya juga mengenai pelaksanaan pemilu serentak, ataupun terakhir putusan MK yang memutus bagi penghayat kepercayaan untuk dapat dicantumkan di kolom KTP dalam UU Administrasi Kependudukan, ataupun berbagai putusan MK lainnya yang sejatinya meletakkan MK dalam posisi yang tidak sesuai dengan original intent lembaga MK tersebut dibentuk, di mana MK seharunya berperan dalam posisi negatif legislation, bukanlah positif legislation.

Di sinilah letak kekeliruhan (fallacy) dalam proses (panjang) perjalanan MK selama ini, yang telah salah arah dalam mengilhami fungsi dan kedudukan MK dalam kewenangannya menguji ketentuan peraturan perundang-undangan (judicial review).

ISU KRUSIAL
Sejatinya dalam konteks ketatanegaraan, kehadiran MK yang lahir dari amanat Pasal 24C amandemen ketiga UUD 1945 memiliki kewenangan khusus dalam konteks judicial review, yang sejatinya merupakan pengejewantahan judicial control dalam kerangka check and balances diantara cabang-cabang kekuasaan negara. (Ikhsan Rosyada Parluhutan, 2006 : 5)

Namun, judicial control dalam aplikasi (praktik)nya haruslah dipandang terbatas, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pengertian dan batasan fungsi MK sebagai negatif legislator, yang berati bahwa fungsi kekuasaan kehakiman sebagai negatif legislator harus dipandang sebagai bagian untuk tidak ikut campur (kembali mengatur) sebuah ketentuan dalam undang-undang yang telah disetujui oleh cabang kekuasan legislatif (Parlemen) dan eksekutif (Presiden).

Artinya, MK tidak dalam kapasitasnya ‘mengutak-atik’ dan secara ekstensif memberikan penafsiran dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara lebih jauh juga MK kadang kala kebablasan (overlapping) dalam judicial review, di mana MK justru secara lebih jauh merumuskan kembali norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut (konstitusional atau inkonstitusional bersyarat). Hal mana yang sejatinya merupakan domain dari pembentuk undang-undang (positif legislator), yakni DPR dan Presiden sesuai dengan mandat Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.

Sejatinya batasan antara fungsi kekuasaan yudikatif (MK) sebagai negatif legislator dengan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) sebagai positif legislator telah ditegaskan oleh Bojan Bugaric, yang juga kembali dikuatkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa lembaga peradilan berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum, yang mana dalam menjalankan fungsi ini, pemegang kekuasaan kehakiman bertindak sebagai negatif legislator. Hal inilah yang kembali melihat judicial review sebagai bentuk kontrol eksternal dalam proses legislasi, dalam hal kemungkinan adanya kekeliruhan baik formil maupun materiil (substansi) di dalam proses legislasi. (Saldi Isra, 2010)

Memaknai batasan antara negatif legislator dan positif legislator dalam hukum positif, memang tidaklah dapat ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara implisit dan kontekstual hal tersebut dapat dilihat dalam praktik ketatanegaraan sebagai sarana check and control balances di antara cabang kekuasaan.

Peran MK senyatanya hanyalah dalam hal untuk menyatakan ‘batal’ atau tidak sah-nya sebuah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 jo UU No. 8 tahun 2011, yang berbunyi bahwa ‘putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat’, senada juga dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK. (Maruarar Siahaan, 2011 : 21)

Tentu, dengan melihat catatan perjalanan (panjang) MK selama ini, dapatlah dipandang MK sejatinya telah keluar dari khittah-nya sebagai negatif legislator, dan diperburuk dengan citra MK yang juga tidak menjaga konsistensinya, di mana pada praktiknya MK sangatlah ambivalen (bercabang dua), dalam perkara lainnya kadangkala menasbihkan diri sebagai positif legislator, dan dalam perkara lain (atau dalam perkara terkait LGBT ini), MK justru sebaliknya menegaskan dalam putusannya sebagai negatif legislator.

Secara objektif dalam tataran empirik (praktik), sejatinya dapatlah diambil hipotesa bahwa telah terjadi pergeseran kewenangan MK yang mengarah ke ranah positif legislator. Hal mana yang sesungguhnya sudah jauh sekali keluar dari ‘ruh’ dan semangat awal pembentukan MK. Hal tersebut dapat dilihat dari produk putusan MK yang menyatakan bahwa suatu ayat, pasal ataupun UU yang diuji diputus dengan putusan conditionally unconstitutional (inkonstitusional bersyarat), conditionally constitusional (konstitusional bersyarat), ataupun membuat rumusan baru terkait pasal atau ayat yang diuji dalam persidangan MK.

Dalam pandangan legal positivism, penemuan hukum (rechtvinding) dan/atau mensadarkan pada progresifitas hukum (hukum progresif) tidaklah dapat dijadikan sandaran dalam memperluas fungsi MK secara institusional, tarik menarik antara aspek keadilan prosedural dan keadilan substantisal, yang banyak didalikan juga tidak dapat menjadi dasar dan rujukan yang mengikat (legally binding), sebab hal sebagaimana dimaksud belumlah diakomodir dan diatur secara letterlecht dalam hukum positif.

Artinya, MK dalam fungsi-nya terkait judicial review hanyalah dapat melihat isi sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuji dengan ketentuan dalam UUD. MK hanya dapat menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD dan tidak dapat memasuki ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apapun. Fungsi ini sejatinya sesuai dengan pengertian bahwa DPR dan Presiden adalah positif legislator (pembuat norma), sedangkan MK adalah negatif legislator (penghapus atau pembatal norma). (Mahfud MD, 2009 : 11)

Oleh : Ahmad Yani, S.H., M.H.***

***Penulis ialah Kandidat Doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Praktisi Hukum, founder Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa (P3B), Anggota Komisi III DPR RI periode 2009-2014.

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

PALEMBANG - 11-January-2018, 15:01

CEGAH WABAH DIFTERI, DENKESYAH 02.04.04 PALEMBANG BERI SOSIALISASI KEPADA PRAJURIT DAN PNS KOREM 044/GAPO

LAHAT - 11-January-2018, 11:24

6 PASLON RESMI MENDAFTAR, INI NAMA PANGGILAN PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT 2018-2023

JAKARTA - 10-January-2018, 23:04

SYAFRIE GUMAY : “TERBENTUK KEBARMATA”

PAGAR ALAM - 9-January-2018, 23:19

KAWANAN PENCURI IKAN, DUA TERTANGKAP TIGA BURON

PALEMBANG - 9-January-2018, 13:19

KAJASREM 044/GAPO, OLAHRAGA DAPAT MEMELIHARA KESEHATAN DAN PRODUKTIVITAS

JAKARTA - 9-January-2018, 10:51

ASWARI – IRWANSYAH UNTUK SUMATERA SELATAN

JAKARTA - 8-January-2018, 20:46

PENGALIHAN DUKUNGAN KANDIDAT DALAM PILKADA MUNCULKAN ANTIPATI DAN DISTRUST PUBLIK

PAGAR ALAM - 8-January-2018, 17:10

KPU BUKA PENDAFTARAN, TIGA PASLON WAKO DAN WAWAKO DAFTAR KE KPU

BANYU ASIN 8-January-2018, 16:16

KORAMIL 401-03/BABAT TOMAN TEBAR BIOS 44 UNTUK NETRALISIR LAHAN TERCEMAR LIMBAH MINYAK

MUSI RAWAS - 8-January-2018, 16:12

BABINSA KORAMIL 406-06/TUGUMULYO BANTU PETANI PANEN PADI

PAGAR ALAM - 8-January-2018, 14:00

USAI DEKLARASI, PASLON IDAMAN DAFTARKAN DIRI KE KPU

LAHAT - 6-January-2018, 07:11

GEGER, TIGA KETUA UMUM PARTAI SERAHKAN SK KE BURSAH ZARNUBI

PAGAR ALAM - 5-January-2018, 20:55

DELAPAN TAHUN KEKERINGAN, WARGA MINGKIK KELUHKAN IRIGASI SAWAH TAK BERFUNGSI

PAGAR ALAM - 4-January-2018, 18:48

PENUHI SYARAT KENAIKAN PANGKAT, 320 ASN TES URINE

LAHAT - 3-January-2018, 18:44

KEJARI LAHAT GELAR SERTIJAB KASI INTEL

LAHAT - 3-January-2018, 18:24

BAZNAS KEMBALI SALURKAN ZAKAT INFAQ DAN SODAQOH

PAGAR ALAM - 3-January-2018, 18:17

MANTAN WALIKOTA PAGAR ALAM DJAZULI KURIS INGIN FOKUS DI SEKTOR PARIWISATA

PAGAR ALAM - 2-January-2018, 14:01

WISATA AIR TERJUN MASIH MENJADI IDOLA DI PAGAR ALAM

PALEMBANG - 31-December-2017, 19:21

PANGDAM II/SWJ DAN KAPOLDA SUMSEL AKHIRI TAHUN 2017 DENGAN PATROLI GABUNGAN

PALEMBANG - 31-December-2017, 15:18

BERDOA BERSAMA 100 ANAK YATIM DAN MASYARAKAT ADALAH CARA KODAM II/SWJ SAMBUT TAHUN BARU 2018

PAGAR ALAM - 31-December-2017, 14:54

MENJELANG PERGANTIAN TAHUN, PENJUAL JAGUNG DADAKAN MENJAMUR

PAGAR ALAM - 30-December-2017, 19:50

PELANG KENIDAI MENJELMA MENJADI DESA WISATA BESEMAH

PAGAR ALAM - 30-December-2017, 17:59

HASIL PLENO KPU, DUA DARI TIGA PASLON PERSEORANGAN DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

LAHAT - 30-December-2017, 03:25

KEBAKARAN MELANDA BELAKANG STIT GANG PAGAR GUNUNG

PALI - 29-December-2017, 23:24

PASAL BATAS KEBUN, WARGA TALANG OJAN TEWAS BERSIMBAH DARAH

CATATAN SRIWIJAYA

APA dan SIAPA

  • Siapa 19-December-2014, 21:26

    NOPRAN MARJANI

    Nopran Marjani, Adalah politikus Partai Gerindra Sumatera Selatan ini adalah Wakil DPRD Propinsi Sum

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE

VIDEO

  • film pengkhianat
  • LAGU DAERAH SUMSEL
  • BPJS KESEHATAN