ISI

AHMAD YANI (4) : KONTESTASI PILPRES DALAM BELENGGU ‘PRESIDENTIAL THRESHOLD’


22-December-2017, 20:35[post-views]


Jakarta – Permohonan constitusional review di Mahkamah Konstiusi yang diajukan pada awal bulan yang lalu terkait dengan presidential threshold selayaknya patut menjadi sorotan, sekaligus membawa secerca harapan dalam isu ketatanegaraan yang terkait dengan kontestasi pemilihan presiden mendatang.

Tentu, akan sangat disayangkan ketika putusan MK yang sejatinya sangat dinanti dalam menjawab keraguan publik (publik distrust), tidak diputus segera, ataupun diputus seketika setelah tahapan pilpres memasuki tahap pendaftaran pada awal bulan (agustus) nanti.

Sebab, berkaca pada putusan MK sebelumnya, hal tersebut akan menjadi tidak relevan, dan useless ketika proses dan tahapan pilpres sudah memasuki tahapan pemilu.
Sebab, ketika berkaca pada proses constitusional review di Mahkamah Konstiusi pada tahun 2014 yang lalu terkait dengan putusan MK ikhwal pelaksanaan pilkada serentak, proses yang berjalan cukuplah berlarut dan ditunda-tunda, hampir 1 (satu) lamanya. Dan seketika diputus-pun pelaksanaan pilkada serentak tidak (langsung) dapat dilaksanakan segera-seketika putusan MK tersebut diberlakukan, namun pelaksanaannya pada pilpres mendatang, yakni pilpres 2019. Adapun argumentasi logis pada waktu itu ialah tidak ingin menganggu proses dan tahapan pilpres yang sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan. Inilah dilema yang dihadapi dalam menanti putusan MK ikhwal presidential threshold.

Senyatanya, meskipun MK pernah menolak gugatan yang hampir serupa pada beberapa waktu yang lalu ikhwal presidential threshold, namun dalam konteks memperjuangkan keadilan kontestasi pemilu dari sudut pandang konstitusi dan demokrasi, perrmohonan constitusional review kali ini tetaplah menjadi penting (urgent) dan relevan.

REKAM JEJAK (HISTORIS)
Sebagai penyambung nalar publik, rasanya perlu diingat kembali secara singkat kronologis isu presidential threshold yang timbul dalam pelaksanaan pilkada serentak. Sejatinya, secara prinsip persoalan ini muncul takkala banyak pihak yang terdiri dari berbagai kalangan, yang pada waktu itu dikoordinasikan oleh sdr. Effendi Gazali dkk mewacanakan ambang batas 0% pada pelaksanaan pilpres. Sebenarnya, wacana ini sudah dibawa ke dalam proses legislasi di DPR RI, saya sendiri yang pada periode yang lalu masih aktif sebagai anggota badan legislasi DPR RI, juga secara intensif dalam beberapa moment melakukan komunikasi, baik dalam bentuk audiensi formal maupun komunikasi informal dengan sdr. Effendi Gazali dkk untuk mengakomodir wacana tersebut dalam produk peraturan perundang-undangan, namun pada akhirnya wacana tersebut tidak terakomodir (deadlock) dikarenakan pembahasan UU tersebut tidak mendapat suara mayoritas dari beberapa partai politik di parlemen, oleh karenanya sdr. Effendi Gazali dkk mengajukan permohonan constitusional review ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang dalam putusannya mengubah format pelaksanaan pemilu menjadi bersamaan (serentak), antara rezim pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dengan asumsi waktu itu ketika pelaksanaan pilkada serentak, maka tentu secara otomatis menghapus ketentuan ambang batas menjadi 0%.

Dalam proses-nya di MK, permohonan constitusional review tersebut juga tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, permohonan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak yang dikomandoi oleh sdr. Effendi Gazali dkk, tidak kunjung diputus dan ditunda-tunda. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan pada januari 2013, dan baru diputus akhir januari 2014. Putusan yang diproduksi MK juga menimbulkan polemik pada waktu itu, karena MK dalam putusannya juga memiliki prasyarat yang tidak lazim, dimana putusan MK ikhwal pilkada serentak tidak dilaksanakan seketika putusan tersebut dibacakan, namun baru akan dilaksanakan pada kontestasi pilpres 2019 mendatang.

PRESIDENTIAL THRESHOLD : INKONSTITUSIONAL, IRRASIONAL SERTA TIDAK RELEVAN
Berbicara lebih jauh terkait dengan aspek substantif dari penggunaan ambang batas (presidential threshold) dalam pilkada serentak, sebenarnya sudah ‘tumpah ruah’ menjadi perbincangan dan perdebatan publik, baik dalam narasi legal  – konstitusional, maupun dalam narasi akademis – ilmiah. Oleh karenanya, melalui ruang opini singkat ini akan coba kembali ditelisik beberapa point konkrit yang sejatinya mengungkapkan bahwa penggunaan ambang batas dalam pilkada serentak merupakan sebuah langkah inkonstitusional, irrasional serta tidak (lagi) relevan.

Pertama, jika dilihat dengan batu uji konstitusi, dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah missleading dan keluar dari format Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, yang mana jelas bahwa konstitusi mendelegasikan format tata cata pelaksanaan pemilihan untuk diatur lebih lanjut di dalam undang-undang, bukan prasyarat pengusulan capres/cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik (ambang batas). Terkait dengan prasyarat partai politik pengusul capres/cawapres, telah secara rigid tertuang dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pasangan capres/cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanan pemilihan umum”. Ketentuan syarat pengusulan calon presiden oleh parpol di dalam ketentuan tersebut, tanpa harus ditafsirkan secara lebih jauh, sejatinya telah diatur secara lengkap dan rigid, hal tersebut tentu dapat dilihat sebagai bentuk close legal policy, dan bukanlah open legal policy (norma hukum yang terbuka) sebagaimana banyak diartikan dan diterjemahkan oleh berbagai pihak dalam perdebatan yang selama ini berlangsung.

Pararel dengan hal tersebut, akan sangat relevan dan terkait ketika dikaitkan dengan model pelaksanan pemilu (pileg dan pilpres) serentak. Artinya, jelas bahwa partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu mendatang secara de jure seharusnya dapat mencalonkan capres/cawapres, tanpa harus dibatasi oleh prasyarat ambang batas (presidential threshold).

Kedua, terkait dengan perdebatan penentuan ambang batas (presidential threshold), yang menggunakan hasil pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu. Inilah yang kemudian banyak menimbulkan pertanyaan terkait dengan relevansi serta konstitusionalitas penggunaan hasil pemilu sebelumnya, yang akan digunakan pada pemilu mendatang ?

Sejatinya, format dan ketentuan tersebut tidak akan ditemukan dalam konteks kontestasi di belahan negara manapun, sungguh sebuah langkah yang ‘unik’ dan ‘diluar nalar sehat’, format prasyarat tersebut yang dapat dijumpai di dalam ketentuan (dan penjelasan) pasal 222 UU Pemilu.

Secara umum, senyatanya penggunaan prasyarat ambang batas (presidential threshold) menjadi tidak lagi relevan, apalagi ketika pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara bersamaan (serentak). Di Amerika Serikat yang notabene menggunakan sistem presidensial murni senyatanya tidak mengenal aturan ambang atas dalam pencalonan capres/cawapres, begitupun di beberapa negara Amerika Latin lainnya, yang juga menggunakan sistem presidensial dengan sistem kepartaian majemuk seperti Indonesia, juga tidak mengenal format presidential threshold. 

Adapun format ketentuan presidential threshold yang menggunakan hasil pemilu 2014 yang lalu, yang dihasilkan melalui proses legislasi yang terkesan dipaksakan, yang juga diwarnai oleh aksi ‘walk out’ oleh beberapa partai politik peserta pemilu, dapatlah diterjemahkan sebagai sebuah langkah yang tidak logis (cacat logika) dan fallacy (sesat berpikir). Sebab, bagaimana mungkin merasionalisasi penggunaan hasil pemilu tahun 2014 yang lalu, sebagai prasyarat ambang batas pengajuan capres/cawapres oleh partai politik pada pemilu tahun 2019 mendatang ?

Secara prinsip, penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu tahun 2014 yang lalu telah menghilangkan essensi pelaksanaan pemilu. Hal tersebut juga dapat dipandang telah mengingkari ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945 tentang pemilihan umum. Sebab, pada hakikatnya essensi pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat pemilih untuk memperbaharui mandatnya, baik kepada eksekutif (pilpres) maupun legislatif (pileg). Inilah yang kemudian menghilangkan jaminan konstitusional bagi rakyat/pemilih untuk memperbaharui mandat dan/atau merubah prefensi pilihannya dalam siklus pemilu 5 (lima) tahunan tersebut.

Kemudian, hal tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk manipulasi terhadap hak pilih warga negara/pemilih, yang sejatinya menggunakan hak pilihnya untuk pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu, yang sama sekali tidak pernah diberikan informasi atau pemberitahuan sebelumnya bahwa hal tersebut akan sekaligus dihitung sebagai prasyarat ambang batas pengusulan pasangan capres/cawapres pada pemilu selanjutnya. Hal ini tentu dapat juga dilihat sebagai bentuk pembohongan publik dengan cara memanipulasi hasil pemilu sebelumnya yang sudah out of date dan daluarsa.

Adapun hal lainnya yang perlu dilihat bahwasannya prasyarat presidential threshold dengan menggunakan format hasil pemilu sebelumnya juga tidak selaras dengan original intent Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang secara prinsip mensyaratkan 2 (dua) kriteria yang dapat mengusulkan pasangan capres/cawapres, yakni partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dan diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sesungguhnya original intent dari Pasal 6A ayat (2) mensyaratkan pemilu yang saat itu dilaksanakan, bukan pemilu yang sudah berlangsung di periode sebelumnya.

PEMILIH PEMULA VS PARPOL PENDATANG BARU
Dari berbagai alasan dan referensi di atas, jelaslah terlihat bahwa format penggunaan presidential threshold dengan menggunakan hasil pemilu sebelumnya, sangatlah tidak beralasan dan sungguh sangat merugikan, khususnya pemilih pada pemilu yang lalu. Begitupun dengan para pemilih pemula nantinya, yang belum dapat menggunakan hak pilih-nya pada pemilu 2014 yang lalu, namun baru akan menggunakan hak pilih-nya pada pemilu mendatang, tentu para pemilih pemula tersebut juga akan dirugikan hak konstitusionalnya. Begitupun dengan para partai politik (pendatang baru), peserta pemilu tahun 2019 mendatang, yang tentu juga akan sangat dirugikan dengan keberlakuan prasyarat ambang batas dalam pengusulan pasangan capres/cawapres. 

Sebagai catatan penutup, besar harapan MK dapat memberi putusan yang sesuai dengan cita dan visi konstitusi, sehinga menghapuskan prasyarat presidential threshold pada pemilu mendatang. Tidak hanya sampai di situ, MK juga diharapkan dapat memberikan putusan dalam tempo yang singkat sebelum proses dan tahapan pilpres dimulai. Sejatinya, saat ini secerca harapan untuk mewujudkan pilpres yang legal dan konstitusional berada di tangan Mahkamah Konstitusi, semoga MK dapat memutus mata rantai kesesatan (fallacy) dalam praktik kontestasi pilpres mendatang.

Oleh : Ahmad Yani, S.H., M.H. ***

*** Penulis ialah Founder & Researcher Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa (P3B), Anggota Komisi III DPR RI Periode 2009 – 2014 & Kandidat Doktoral Ilmu Hukum Univ. Padjajaran

=====================

AHMAD YANI (3) : MENYIKAPI AKSI TEROR DAN TERORISME

Dalam beberapa pekan terakhir, suasana tegang dan cukup mencekam menghiasi beberapa wilayah di Indonesia. Rentetan aksi teror dan terorisme yang terjadi cukup banyak menimbulkan korban jiwa. Hal tersebut terjadi secara berkelanjutan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sebut saja, peristiwa ‘chaos’ yang terjadi di rutan mako brimob kelapa dua depok, yang dilanjutkan beberapa hari kemudian aksi penusukan terhadap anggota brimob di kawasan wilayah yang sama, selanjutnya juga rentetan ledakan bom yang terjadi di beberapa tempat ibadah (gereja) di surabaya dan mapolrestabes surabaya, hingga aksi serupa yang terjadi di mapolda riau.

ISU KRUSIAL
Menyikapi beberapa aksi teror dan terorisme yang terjadi, tentu perlu ada sebuah evaluasi yang holistik dari stakeholder terkait. Salah satu catatan kritis yang perlu dicermati ialah terkait pola penanggulangan terorisme selama ini yang berjalan tidak satu arah dari semua pemangku kepentingan, beberapa badan/instansi/lembaga yang memiliki tupoksi dalam penanggulangan terorisme, seakan berjalan sendiri – sendiri, serta minim koordinasi.

Tentu dapat dilihat, bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang seharusnya menjadi leading sector dalam penanggulangan terorisme, tidak memiliki sinergitas dengan lembaga terkait lainnya, baik dalam hal ini POLRI, Intelegen (BIN) maupun TNI (nantinya). Seyogyanya, eskalasi perkembangan jaringan teroris yang semakin massive dan sophisticated, harus pula dibarengi dengan sinergitas pola penanggulangan terorisme dari instansi/lembaga dan aparatur terkait.

Secara prinsip, harus ada keterpaduan dalam visi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh semua stakeholder terkait. Menyikapi rentetan aksi teror akhir-akhir ini yang memang sudah tidak dapat dipandang sebelah mata, sudah sepatutnya semua instansi/lembaga tekhnis, baik itu BNPT, POLRI/TNI maupun BIN, harus duduk bersama guna meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan terorisme. Sebagai langkah konkrit, untuk mengantisipasi aksi teror dan terorisme selanjutnya, mungkin diperlukan sebuah model sekretariat bersama (pusat pengendalian crisis center antar lembaga, dibawah koordinasi dan supervisi BNPT), hal tersebut diharapkan agar dapat secara responsif dan taktis melakukan deteksi dini tehadap indikasi teror yang akan terjadi sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin.

Sejatinya, pola pencegahan inilah yang menjadi ruh draft RUU Terorisme yang akan disahkan nantinya, sebab praktik dan pola penanggulangan terorisme sebelumnya hanya menitikberatkan pada pola refresif atau pasca aksi teror dan terorisme terjadi. Meskipun ada dalam beberapa peristiwa, penangkapan yang dilakukan sebelum aksi terorisme dilakukan dari pengembangan penyidikan yang dilakukan, namun hal tersebut masih sangatlah minim dan belum menjadi skala prioritas. Oleh karenanya dengan RUU Terorisme nantinya yang akan disahkan, serta koordinasi dan supervisi yang ditingkatkan antar lembaga terkait, kemungkinan besar visi dan pola penanggulangan terorisme akan bergeser pada prioritas pencegahan (deteksi dini) sebelum aksi teror dan terorisme tersebut dilakukan.

POLRI dan Due Process Of Law
Pada point selanjutnya, catatan penting yang juga perlu dialamatkan kepada stakeholder terkait, khususnya POLRI yang memiliki kewenangan lebih jauh dalam gelar (pengembangan) perkara, penyelidikan dan penyidikan, tetaplah haruslah bersandarkan pada due process of law. Jangan sampai penanggulangan terorisme yang dilakukan secara ‘membabi buta’ dan menegasikan landasan/perangkat hukum yang ada.

Pola penanggulangan seyogyanya tetap harus dalam koridor hukum yang diatur, kebebasan dan keleluasaan serta kewenangan yang cukup luas yang diberikan oleh RUU Terorisme nantinya, tidak boleh juga disalah-artikan dalam aplikasi (pelaksanaan). POLRI tetap harus profesional dan tetap bersandar pada due process of law yang menjunjung tinggi nilai HAM setiap orang.

Andaikata hal tersebut dapat dilakukan, sudah pasti kekhawatiran yang timbul dari berbagai kalangan akan dapat diminimalisir, dan secara langsung public trust akan ada bersama POLRI. Masyarakat pada umumnya bukanlah dalam arti tidak mendukung POLRI dalam penanggulangan terorisme, sebab bagaimanapun aksi teror dan terorisme merupakan musuh bersama yang harus segera dituntaskan. Oleh karenanya, public bagaimanapun dan kapanpun tetap akan bertumpu dan berharap kepada POLRI serta instansi lainnya dalam penanggulangan terorisme. Pada point ini sejatinya, hal krusial yang harus menjadi jaminan ialah bagaimana POLRI nantinya dapat melaksanakan upaya penanggulangan terorisme secara profesional, tidak serampangan dan sembarangan.

Polemik Keterlibatan TNI
Mencermati dinamika yang berkembang, baik dalam tataran penanggulangan terorisme maupun dalam konteks pembahasan RUU Terorisme, salah satu catatan sensitif lainnya yang juga tidak lepas dari perbincangan publik ialah terkait dengan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Meskipun, secara de facto pasca aksi teror yang terakhir terjadi, TNI telah turut terlibat dalam serangkaian operasi penanggulangan terorisme bersama POLRI.

Secara substantif, menelisik lebih jauh polemik terkait keterlibatan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme, dengan menyandarkan pada realitas yang terjadi saat ini, sudah sepatutnya harus didorong (didukung penuh) serta tidak perlu untuk dipersoalkan lebih jauh. Sebab, hal tersebut secara legalisitk bukanlah merupakan sebuah hal yang keluar dari tugas pokok TNI.

Dapatlah dilihat di dalam regulasi tekhnis terkait, di dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, di dalam Pasal 7 ayat (2) mengenai tugas pokok TNI, diuraikan bahwa salah satu tugas pokok TNI dapat dilakukan dengan operasi militer selain perang, yang salah satu pointnya ialah mengatasi aksi terorisme.

Dengan menyandarkan pada ketentuan tersebut, tentu tidak ada yang salah ketika TNI ambil bagian dalam penanggulangan aksi terorisme. Tumpang tindih kewenangan serta peran overlapping TNI, tentu akan dapat diminimalisir melalui sarana pengaturan rigid yang salah satunya termaktub di dalam RUU Terorisme.

Selain daripada itu, aksi terorisme yang terjadi memang tidak dapat diartikan serta merta sebagai sebuah gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, yang secara tupoksi merupakan yuridiksi dari POLRI, akan tetapi dengan melihat banyaknya jatuhnya korban yang ada, hal tersebut sudah dapat dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan, tidak hanya sekedar gangguan keamanan dan ketertiban semata.

Selain daripada itu, jikalau dilihat lebih jauh perkembangan serta rangkaian dari jaringan terorisme yang ada hingga saat ini, sejatinya memang juga sudah masuk ke dalam ranah yang menganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI, di mana tentu sejatinya menjadi tugas pokok TNI sebagai garda terdepan dalam menegakan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

Peran serta Masyarakat
Pada akhirnya, masyarakat secara luas sangat mengharapkan penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh semua stakeholder terkait, dapat berjalan secara efektif dan optimal, sehingga aksi teror dan terorisme tidak akan terulang kembali dan dapat diantisipasi sejak dini (sebelum aksi terorisme tersebut terjadi).

Tentu, dalam menyikapi aksi teror dan terorisme, dalam ruang lingkup terkecil dari setiap element masyarakat (individu), haruslah tetap awas, mawas dan proaktif dalam mensupport stakeholder terkait dalam penanggulangan terorisme. Masyarakat dalam kondisi apapun terkait aksi teror dan terorisme, harus tetap tenang dalam menghadapi situasi yang terjadi. POLRI dan TNI serta lembaga/instansi tekhnis lainnya akan berupaya semaksimal mungkin dalam upaya penanggulangan terorisme, dan dengan dukungan masyarakat serta semua pihak, besar harapan aksi teror dan terorisme tidak akan terulang dan terjadi kembali.

Oleh : Ahmad Yani, S.H., M.H. ***

*** Penulis adalah Founder & Researcher Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa (P3B), Anggota Komisi III DPR RI Periode 2009 – 2014, dan Kandidat Doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjajaran

===================

AHMAD YANI (2) : TAMPAL SULAM REGULASI PENANGGULANGAN TERORISME

Pasca rentetan aksi teror(isme) yang terjadi di rutan mako brimob kelapa dua depok, beberapa tempat ibadah (gereja) di surabaya, mapolrestabes surabaya dan terakhir di mapolda riau, rasanya semua stakeholder terkesan dan seakan menggali ikhwal sebab-musabab yang menjadi ‘titik epicentrum’ dan ‘celah’ mengapa serangkaian aksi teror(isme) tersebut berulang terjadi.

KRONOLOGIS
Meskipun pada prinsipnya, beberapa peristiwa tersebut tidaklah dapat dipersamakan dilihat dari jenis (sifat) dan karakter peristiwa tersebut terjadi, misalkan ‘chaos’ yang terjadi di rutan mako brimob, yang secara kebetulan dilakukan oleh para tahanan (baik itu tersangka/terdakwa) terorisme. Di mana sejatinya peristiwa tersebut tentu tidaklah identik dengan beberapa peristiwa lainnya, misalkan aksi penusukan anggota brimob di kelapa dua depok, pemboman tempat ibadah (gereja) dan mapolrestabes di surabaya, serta penyerangan di mapolda riau. Rasanya peristiwa ‘chaos’ yang terjadi di rutan mako brimob dilihat dari sudut pandang unsur tindak pidana hanyalah merupakan sebuah bentuk kriminal/peristiwa pidana pada umumnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh para tahanan terorisme, bukan merupakan delik terorisme pada khususnya.

Dari rentetan peristiwa aksi teror(isme) yang terjadi, salah satu hal yang cukup mengemuka dalam perdebatan ialah terkait dengan polemik pembahasan draft RUU Terorisme yang hingga saat ini belum juga disahkan dan terselesaikan. Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sejatinya merupakan usul (inisiatif) pemerintah, secara sistematik sebenarnya telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas, namun hingga saat ini memang belum juga masuk dalam pembahasan tingkat II, yang masuk dalam agenda pengesahan di sidang paripurna.

CARUT MARUT SISTEM PROLEGNAS
Mencermati dinamika yang terjadi secara prosedural, sejatinya hambatan yang ada di dalam sistem legislasi nasional ialah muncul takkala mandat konstitusi yang memang tidak memberikan secara penuh (mutlak) kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR. Hal ini lah yang juga menjadi fokus perhatian saya, yang juga saya dalami dalam penelitian disertasi saya.

Secara singkat mencermati tarik ulur-nya RUU Terorisme memang tidak dapat dilihat hanya dari satu pihak, dan mengabaikan ataupun menyalahkan pihak lainnya dalam skema legislasi nasional (antara Presiden dan DPR). Praktik legislasi saat ini memang sangat kontraproduktif, hal mana yang jikalau salah satu pihak (antara Presiden dan DPR) tidak memiliki komitmen dalam penyelesaian sebuah draft RUU, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi deadlock, yang tentu akan menghambat penyelesaian dan pengesahan sebuah RUU.

Dapat dilihat dalam beberapa diskursus yang terjadi, saling menyalahkan dan saling lempar tanggung-jawab terhadap molornya penyelesaian RUU Terorisme selalu menghiasi pemberitaan dan layar kaca. DPR yang seakan dengan tangan terbuka selalu aktif dan partisipatif dalam pembahasan RUU Terorisme mengklaim bahwa sejatinya pihak pemerintah-lah yang dalam banyak kesempatan tidak menghadiri rapat panitia khusus (pansus) RUU Terorisme yang sudah diagendakan, sebaliknya pun pemerintah juga menggaris-bawahi banyaknya agenda pembahasan yang sudah diagendakan tidak dapat terlaksana dikarenakan persyaratan kuorum anggota DPR RI lintas fraksi yang tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan.

Sejatinya, persoalan dan polemik legislasi nasional tidak hanya berhenti pada persoalan tekhnis-prosedural semata. Dapat ditarik lebih jauh bahwa memang tidak adanya kekuasaan pembentukan undang-undang yang ideal yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang ada. Secara prinsip meskipun DPR merupakan agent of legislation dalam arti memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, pasca amandemen UUD 1945 dalam praktiknya Presiden juga memiliki andil besar dalam setiap proses pembahasan rancangan undang-undang, yang mana pembahasan RUU tersebut harus mensyaratkan persetujuan bersama.

Pada point ini, tentu saja praktik legislasi pasca amandemen tidaklah koheren dengan sistem ketatanegaraan yang dianut. Jikalau memang sistem presidensial ingin diperkuat, sejatinya kekuasaan membentuk undang-undang (mutlak) hanya ada pada tangan DPR, Presiden idealnya hanya memiliki kekuasaan/hak veto yang identik dengan klausul PERPU sebagaimana yang ada di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

ASPEK MATERIL RUU TERORISME
Beralih dari sisi prosedural pembahasan hingga pengesahan draft RUU Terorisme, yang hingga saat ini tak kunjung usai, dapat juga dilihat beberapa pengaturan norma baru (existing) yang ada di dalam RUU Terorisme yang hingga saat ini memang masih dalam perdebatan di agenda pembahasan Pansus RUU Terorisme DPR RI.

Apabila ditelisik lebih jauh, sesungguhnya tidak ada perubahan yang mutakhir dari draft RUU Terorisme. Pembaharuan yang terjadi sifatnya hanya menyempurnakan (melengkapi) beberapa point strategis yang memang diperlukan akibat munculnya lembaga baru (BNPT), penambahan kewenangan (yang lebih luas) dari aparatur POLRI dan TNI, yang sebenarnya juga telah diberikan oleh regulasi tekhnis terkait, serta aspek pencegahan yang menjadi titik berat (prioritas) dibandingkan UU sebelumnya.

Di dalam UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, secara prinsip memang tidak menjangkau lebih jauh aspek kecanggihan, dunia digitalistik, dan modernisasi (sophisticated) dari ruang lingkup aksi teror(isme). Hal tersebut memang dapat diinsyafi dikarenakan UU ini lahir akibat ingin merespons (secara taktis dan cepat) peristiwa bom bali yang terjadi pada 12 oktober 2002, sehingga Perpu 1/2002 ditetapkan pada 18 oktober 2002 dan selanjutnya dikukuhkan melalui UU No. 15 tahun 2003.

Mencermati secara substansial batang tubuh yang ada di dalam draft RUU Terorisme setidaknya terdapat 3 (tiga) point pokok, yang pertama ialah terkait dengan perluasan kewenangan dari aparatur terkait, dan yang kedua ialah terkait titik berat (stresing point) penanggulangan terorisme melalui sarana preventif atau pencegahan, dan yang terakhir ialah ikhwal aspek kelembagaan.

Terkait dengan perluasan kewenangan, hal tersebut dapat dilihat di dalam klausul Pasal 28 RUU Terorisme yang memberikan kekuasaan kepada aparatur terkait (POLRI) untuk melakukan ‘penangkapan’ berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam waktu 14 hari, kemudian sebelumnya juga dalam Pasal 25 diberikan keleluasaan lamanya waktu penahanan yang dikecualikan dari ketentuan KUHAP, yakni selama 120 hari di mana hingga proses penuntutan dengan perpanjangan jangka waktu penahanan dapat mencapai total 290 hari (sekitar 6 bulan lebih), sedangkan dalam ketentuan UU sebelumnya (UU No. 15 tahun 2003) dalam dalam Pasal 25 ayat (2), lamanya waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan diberikan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Kemudian juga kewenangan dalam konteks ‘penyadapan’, yang mana dalam hal ini juga banyak mencuat dan menuai kontroversi, hal mana di dalam ketentuan Pasal 31(a) draft RUU Terorisme diberikan kewenangan menyadap dalam keadaan mendesak bagi aparat (POLRI), tanpa harus terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, hanya saja dalam klausul tersebut setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dalam pelaksanaanya, penyadapan tersebut oleh aparatur terkait wajib memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat persetujuan. Klausul ketentuan Pasal 31 (a) merupakan adendum baru yang memang tidak termuat (nonexisting) dalam UU Terorisme sebelumnya.

Selanjutnya, terkait dengan aspek preventif (pencegahan), inilah yang sebenarnya menjadi skala prioritas dari RUU terorisme dibandingkan dengan UU yang berlaku sebelumnya. Aspek pencegahan pada draft RUU Terorisme dirumuskan di dalam 43, yang termanifestasi melalui kesiapsiagaan nasional (Pasal 43b), kontra-radikalisasi (Pasal 43c), dan deradikalisasi (Pasal 43d jo Pasal 1 angka 8).

Kemudian terkait dengan aspek kelembangaan, pada hakikatnya secara prinsip mengakomodir hadirnya lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang hadir melalui Perpres no. 46 tahun 2010, yang di dalam RUU terorisme dituangkan di dalam Pasal 43(d), di mana sejatinya BNPT diharapkan akan menjadi leading sector dalam penanggulangan terorisme.

Terakhir, salah satu isu krusial yang juga banyak menimbulkan pro dan kontra, yang mana terkait juga dengan aspek kelembagaan dan kewenangan, ialah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam penanggulangan terorisme. Di dalam draft RUU terorisme, keterlibatan TNI termaktub di dalam Pasal 43(h), yang dikelompokan sebagai tugas TNI dari operasi militer selain perang.

Sesungguhnya, hal tersebut memang bukanlah sebuah persoalan yang out of track. Sebab, apabila ditelisik ke dalam UU terkait, yakni UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, di dalam Pasal 7 ayat (2) mengenai tugas pokok TNI memang dapat dilakukan dengan operasi militer selain perang, yang salah satu pointnya ialah mengatasi aksi terorisme. Artinya, TNI memang dapat ambil bagian dalam penanggulangan aksi terorisme.

Keterlibatan TNI dengan melihat realitas saat ini memang harus didukung penuh, dan tidak untuk dipersoalkan lebih jauh. Apabila melihat rangkaian dan jaringan terorisme yang ada dan berkembang hingga saat ini, sejatinya memang juga sudah masuk ke dalam ranah yang menganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI, di mana tentu sejatinya menjadi tugas pokok TNI sebagai garda terdepan dalam menegakan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 7 ayat 1 UU TNI).

Oleh : Ahmad Yani, S.H., M.H. ***

***Penulis ialah Founder & Researcher Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa (P3B), Anggota Komisi III DPR RI Periode 2009 – 2014, dan Kandidat Doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjajaran.

====================

AHMAD YANI (1) : AMBIVALENSI VONIS MAHKAMAH KONSTITUSI

Beberapa waktu terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak (stakeholder). Hal tersebut tentu tak terlepas dari produk putusan akhir MK, yang dalam beberapa pokok perkara memantik kontroversi dan menuai perdebatan.

KRONOLOGIS
Memasuki akhir tahun, secara bergilir MK memang telah ‘mengetok palu’ beberapa perkara judicial review, yang sejatinya memiliki sensitifitas yang cukup tinggi. Salah satu perkara terakhir yang diputus MK, yang secara pokok menimbulkan perdebatan dan kontroversi ialah terkait dengan pengujian beberapa pasal di dalam KUHP mengenai perzinahan (ps. 284), pemerkosaan (ps. 285) dan pencabulan anak (ps. 292).

Pengujian beberapa pasal tersebut pada prinsipnya terkait dengan maraknya polemik hubungan di luar nikah dan perilaku menyimpang di masyarakat, seperti persoalan LGBT atau perilaku menyimpang lainnya, yang mana melalui judicial review di MK tersebut, diharapkan dapat melegalisasi perilaku LGBT dan/atau mengkriminalisasi perilaku menyimpang lainnya.

Sejatinya, terkait judicial review mengenai persoalan LGBT tersebut tidak dihasilkan melalui suara bulat kesembilan hakim MK, namun didapat melalui perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari beberapa hakim MK. Di mana terdapat 5 (lima) orang hakim MK yang menolak permohonan tersebut, dan 4 (empat) lainnya dissenting opinion dengan putusan akhir (vonis) MK.

Pada pokoknya judicial review dalam perkara No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan delik perzinahan dan kriminalisasi LGBT, dari sudut pandang ketatanegaraan, dapat diulas dan direkonstruksi dari 2 (dua) aspek, yakni dalam konteks fungsi kelembagaan MK di satu sisi dan konsistensi putusan MK di sisi yang lain.

Menyoal putusan MK tersebut, akan coba dilihat lebih jauh penerapan hukum dalam perkara a quo, yang mana dalam putusannya MK membatasi diri untuk tidak secara lebih jauh memperluas ketentuan dari pasal KUHP yang diuji, MK seolah tidak mau membuat perluasan norma baru dalam perkara tersebut (judicial restraint).

Apabila mereview secara utuh putusan MK dalam perkara a quo, sebenarnya semua hakim MK secara substantsi menyetujui ikhwal perlunya pembaharuan delik perzinahan maupun LGBT dalam KUHP. Namun, 5 (lima) hakim konstitusi (mayoritas) menolak perluasan pasal-pasal dalam KUHP yang diuji tersebut. Suara mayoritas putusan MK secara limitatif membatasi diri untuk tidak membuat hukum baru dalam KUHP, dan selanjutnya menyerahkan persoalan dan polemik tersebut ke legislator, yakni DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU.

Sesungguhnya vonis MK tersebut sangatlah kontradiktif dengan berbagai produk putusan MK selama ini, yang sudah sangat sering membuat putusan yang memperluas makna suatu pasal atau ketentuan dalam undang-undang, dan bahkan seolah-olah membuat norma baru. Hal ini tentu, dapat dilihat sebagai bentuk inkonsistensi MK, yang dalam banyak perkara judicial review justru keluar dari fungsi MK sebagai negatif legislator.

STUDI KASUS
Dapat dilihat setidaknya beberapa putusan MK yang sejatinya telah menggeser fungsi MK ke arah positif legislator; seperti halnya ketika pengujian undang-undang terkait dengan jabatan kepala daerah (incumbent) yang diputus untuk tidak harus berhenti (cukup mengajukan izin cuti) jikalau akan mencalonkan (kembali) dalam pilkada, padalah norma dalam undang-undang pemerintahan daerah menyatakan harus mundur (berhenti, mengundurkan diri), begitu juga dengan status anggota DPR/DPRD dan DPD yang wajib mundur bila dicalonkan sebagai calon kepala daerah di dalam UU MD3 serta mekanisme pemeriksaan anggota DPR oleh aparatur penegak hukum yang harus mendapat izin presiden, selanjutnya juga ketika MK menguji ketentuan dalam KUHAP mengenai penetapan status tersangka yang diputus dan diperluas oleh MK menjadi objek pra-peradilan, ataupun dapat dilihat juga dalam putusan MK yang menjadikan KTP/Paspor sebagai bukti yang cukup untuk memilih dalam pilpres dan pileg pada waktu yang lalu.

Kemudian dalam pengujian UU KPK, dimana pimpinan KPK ketika menjadi tersangka seharusnya sesuai ketentuan norma yang ada haruslah berhenti (secara tetap), namun MK membatalkannya dan menjadikan ketentuan tersebut untuk cukup non-aktif (berhenti sementara), begitu juga terkait status anak diluar perkawinan sah, yang diputus MK memiliki hubungan keperdataan dengan orang-tuanya, selanjutnya juga mengenai pelaksanaan pemilu serentak, ataupun terakhir putusan MK yang memutus bagi penghayat kepercayaan untuk dapat dicantumkan di kolom KTP dalam UU Administrasi Kependudukan, ataupun berbagai putusan MK lainnya yang sejatinya meletakkan MK dalam posisi yang tidak sesuai dengan original intent lembaga MK tersebut dibentuk, di mana MK seharunya berperan dalam posisi negatif legislation, bukanlah positif legislation.

Di sinilah letak kekeliruhan (fallacy) dalam proses (panjang) perjalanan MK selama ini, yang telah salah arah dalam mengilhami fungsi dan kedudukan MK dalam kewenangannya menguji ketentuan peraturan perundang-undangan (judicial review).

ISU KRUSIAL
Sejatinya dalam konteks ketatanegaraan, kehadiran MK yang lahir dari amanat Pasal 24C amandemen ketiga UUD 1945 memiliki kewenangan khusus dalam konteks judicial review, yang sejatinya merupakan pengejewantahan judicial control dalam kerangka check and balances diantara cabang-cabang kekuasaan negara. (Ikhsan Rosyada Parluhutan, 2006 : 5)

Namun, judicial control dalam aplikasi (praktik)nya haruslah dipandang terbatas, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pengertian dan batasan fungsi MK sebagai negatif legislator, yang berati bahwa fungsi kekuasaan kehakiman sebagai negatif legislator harus dipandang sebagai bagian untuk tidak ikut campur (kembali mengatur) sebuah ketentuan dalam undang-undang yang telah disetujui oleh cabang kekuasan legislatif (Parlemen) dan eksekutif (Presiden).

Artinya, MK tidak dalam kapasitasnya ‘mengutak-atik’ dan secara ekstensif memberikan penafsiran dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara lebih jauh juga MK kadang kala kebablasan (overlapping) dalam judicial review, di mana MK justru secara lebih jauh merumuskan kembali norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut (konstitusional atau inkonstitusional bersyarat). Hal mana yang sejatinya merupakan domain dari pembentuk undang-undang (positif legislator), yakni DPR dan Presiden sesuai dengan mandat Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.

Sejatinya batasan antara fungsi kekuasaan yudikatif (MK) sebagai negatif legislator dengan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) sebagai positif legislator telah ditegaskan oleh Bojan Bugaric, yang juga kembali dikuatkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa lembaga peradilan berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum, yang mana dalam menjalankan fungsi ini, pemegang kekuasaan kehakiman bertindak sebagai negatif legislator. Hal inilah yang kembali melihat judicial review sebagai bentuk kontrol eksternal dalam proses legislasi, dalam hal kemungkinan adanya kekeliruhan baik formil maupun materiil (substansi) di dalam proses legislasi. (Saldi Isra, 2010)

Memaknai batasan antara negatif legislator dan positif legislator dalam hukum positif, memang tidaklah dapat ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara implisit dan kontekstual hal tersebut dapat dilihat dalam praktik ketatanegaraan sebagai sarana check and control balances di antara cabang kekuasaan.

Peran MK senyatanya hanyalah dalam hal untuk menyatakan ‘batal’ atau tidak sah-nya sebuah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 jo UU No. 8 tahun 2011, yang berbunyi bahwa ‘putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat’, senada juga dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK. (Maruarar Siahaan, 2011 : 21)

Tentu, dengan melihat catatan perjalanan (panjang) MK selama ini, dapatlah dipandang MK sejatinya telah keluar dari khittah-nya sebagai negatif legislator, dan diperburuk dengan citra MK yang juga tidak menjaga konsistensinya, di mana pada praktiknya MK sangatlah ambivalen (bercabang dua), dalam perkara lainnya kadangkala menasbihkan diri sebagai positif legislator, dan dalam perkara lain (atau dalam perkara terkait LGBT ini), MK justru sebaliknya menegaskan dalam putusannya sebagai negatif legislator.

Secara objektif dalam tataran empirik (praktik), sejatinya dapatlah diambil hipotesa bahwa telah terjadi pergeseran kewenangan MK yang mengarah ke ranah positif legislator. Hal mana yang sesungguhnya sudah jauh sekali keluar dari ‘ruh’ dan semangat awal pembentukan MK. Hal tersebut dapat dilihat dari produk putusan MK yang menyatakan bahwa suatu ayat, pasal ataupun UU yang diuji diputus dengan putusan conditionally unconstitutional (inkonstitusional bersyarat), conditionally constitusional (konstitusional bersyarat), ataupun membuat rumusan baru terkait pasal atau ayat yang diuji dalam persidangan MK.

Dalam pandangan legal positivism, penemuan hukum (rechtvinding) dan/atau mensadarkan pada progresifitas hukum (hukum progresif) tidaklah dapat dijadikan sandaran dalam memperluas fungsi MK secara institusional, tarik menarik antara aspek keadilan prosedural dan keadilan substantisal, yang banyak didalikan juga tidak dapat menjadi dasar dan rujukan yang mengikat (legally binding), sebab hal sebagaimana dimaksud belumlah diakomodir dan diatur secara letterlecht dalam hukum positif.

Artinya, MK dalam fungsi-nya terkait judicial review hanyalah dapat melihat isi sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuji dengan ketentuan dalam UUD. MK hanya dapat menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD dan tidak dapat memasuki ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apapun. Fungsi ini sejatinya sesuai dengan pengertian bahwa DPR dan Presiden adalah positif legislator (pembuat norma), sedangkan MK adalah negatif legislator (penghapus atau pembatal norma). (Mahfud MD, 2009 : 11)

Oleh : Ahmad Yani, S.H., M.H.***

***Penulis ialah Kandidat Doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Praktisi Hukum, founder Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa (P3B), Anggota Komisi III DPR RI periode 2009-2014.

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

BANYU ASIN 19-September-2018, 20:51

Askolani Ucapkan Terimakasih Pada Masyarakat Banyuasin

BANYU ASIN 19-September-2018, 20:18

Tersangka Pencuri Besi Milik PT.LBES Diamankan Polsek Mariana

LAHAT - 19-September-2018, 16:37

POLRES LAHAT GELAR DEKLARASI DAMAI PILEG & PILPRES 2019

BANYU ASIN 19-September-2018, 16:35

DPRD Banyuasin Rapat Paripurna Istimewa Sertijab Bupati Banyuasin

PALEMBANG - 19-September-2018, 13:40

Bupati/ Wakil Bupati Bersama Kemenag Banyuasin Jemput Jama’ah Haji Di Palembang

BANYU ASIN 19-September-2018, 13:35

Hadapi Pemilu 2019, Polres Banyuasin Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Brata 2018

PALEMBANG - 19-September-2018, 07:05

SELAMAT DATANG GUBERNUR (BARU) SUMATERA SELATAN

BANYU ASIN 18-September-2018, 22:59

Posko 2 Pencegahan Karhutla Gelar Patroli Terpadu

LAHAT - 18-September-2018, 20:27

MUSALI : DRS.H.AHMAD SUBARDI LAYAK DIDUKUNG UNTUK DPRD SUMSEL

BANYU ASIN 18-September-2018, 19:05

Resmi, Askolani – Slamet Pimpin Banyuasin 2018 – 2023

PAGAR ALAM - 18-September-2018, 18:54

USAI DILANTIK, ALPIAN – M FADLI SIAP PIMPIN PAGAR ALAM

BANYU ASIN 18-September-2018, 18:53

Antisipasi 3C, Polsek Sungsang Strong Point Pagi Dipasar Tradisional Sungai Bener

BANYU ASIN 18-September-2018, 18:30

Strong Point Pagi Sat Lantas Polres Banyuasin Guna Atasi Kemacetan

PAGAR ALAM - 18-September-2018, 16:22

BENTUK DUKUNGAN TERHADAP SAHABAT, KETUA DPRD DKI JAKARTA HADIRI PELANTIKAN WAKO PAGAR ALAM

PALEMBANG - 18-September-2018, 15:27

YONIF (R) 142/KJ DOMINASI LOMBA ORAMIL ANTAR SATUAN KODAM II/SWJ

PALEMBANG - 18-September-2018, 14:28

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. MUARA ENIM RESMI DILANTIK

BANYU ASIN 18-September-2018, 11:58

Sebanyak 12 Peserta Didik Sespim Polri KKL di Mapolres Banyuasin

LAHAT - 18-September-2018, 07:17

GAWAT, 270 NARAPIDANA KASUS NARKOBA HUNI LAPAS LAHAT

BANYU ASIN 17-September-2018, 20:26

Kecamatan Rantau Bayur Geber Sosialisasi TPID

PAGAR ALAM - 17-September-2018, 20:10

DIAKHIR MASA JABATAN PJ WAKO PAGAR ALAM AJAK SEMUA UNSUR DUKUNG PROGRAM WAKO DAN WAWAKO TERPILIH

BANYU ASIN 17-September-2018, 19:31

Camat Banyuasin III Menghimbau Kandang Ayam Harus Memenuhi Syarat Dan Izin

PALEMBANG - 17-September-2018, 17:10

PANGDAM BUKA LOMBA ORAMIL ANTAR SATUAN JAJARAN KODAM II/SWJ

BANYU ASIN 17-September-2018, 13:36

Polres Banyuasin Laksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional

BANYU ASIN 17-September-2018, 12:52

Hafizul Azim, S.P, Bacaleg Dari Partai Gerindra Dapil 2, Tag Line “Muda Dan Bersahaja”

LAHAT - 17-September-2018, 00:28

SAROPIL, TEWAS DITUSUK ORANG TAK DIKENAL

CATATAN SRIWIJAYA

  • Catatan Sriwijaya 29-May-2018, 08:10

    DISKUSI, DEBAT ATAU BERBANTAHAN

    Oleh : Burmansyahtia Darma, SH Pemerhati masalah sosial, politik dan hukum. Plato mengatakan M

APA dan SIAPA

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE

VIDEO

  • film pengkhianat
  • LAGU DAERAH SUMSEL
  • BPJS KESEHATAN