TAK KANTONGI IZIN PENDIRIAN ‘TOWER’ INI DISTOP

29-October-2017, 18:16

LAHAT – Lantaran tak mengantongi izin pendirian sebuah menara telekomonikasi (Tower) milik Telkomsel yang terletak di dusun V dan IV Desa Indikat Ilir, Kecamatan Gumay Talang, sejak Rabu kemarin dihentikan pihak Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lahat.

Distopnya pengerjaan tower itu, diduga karena tidak memiliki izin seperti IMB, UPL, dan UKL. Parahnya lagi, tower yang dikerjakan oleh PT Tec itu, belum mendapatkan restu berupa tanda tangan dari warga dusun V dan IV Desa Indikat Ilir, Kecamatan Gumay Talang.

“ Terus terang sampai saat ini, baik warga mau saya sendiri sejak didirikannya tower milik Telkomsel yang dikerjakan oleh PT Tec itu, tidak pernah ada koordinasi,” ujar Ferry kepala dusun (Kadus) V Desa Indikat Ilir.

Tambah Suyanto, kadus dusun IV Desa Indikat Ilir, Kecamatan Gumay Talang menurutnya, awal pengerjaan tower milik Telkomsel tersebut, dirinya tidak pernah dari pihak perusahaan PT Tec menghadap apalagi koordinasi soal pendirian.

“ Memang benar, pendiriannya masuk wilayah dusun V. tapi, jarak antara dusun V dan IV hanya dipisahkan Jl. Tinggi tower sekitar 50 meter, artinya, dusun IV juga masuk. Nah, kami mau mempertanyakan dengan perusahaan bagaimana kalau warga kami banyak mengeluhkan kerusakan TV, Komputer, dan alat-alat Elektronik lainnya, siapa yang akan bertanggungjawab,” Tanya Suyanto.

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Desa Indikat Ilir, Kecamatan Gumay Talang, Lahat, Broto dikonfirmasi membenarkan adanya penyetopan terhadap pendirian tower milik Telkomsel yang dikerjakan PT Tec.

“ Kalau tidak salah Rabu tadi tim dari Pemkab Lahat turun kelapangan. Saat diperiksa ternyata diduga pendirian tower itu, tidak memiliki izin mulai, IMB, UKL, dan UPL termasuk izin warga sekitar berpa tanda tangan belum dimiliki oleh PT Tec,” kata Broto.

Ditambahkan Broto, yang intinya dihentikan pembangunan tower telekomunikasi antara dusun V dan IV itu, sekali lagi, belum memiliki IMB, UKL dan UPL. Sebab, dampak dari berdirinya tower tersebut, biasanya seputar bahaya radiasi dari perangkat, kemungkinan gangguan frekuensi terhadap alat elektronik serta kemungkinan rubuhnya menara.

“ Untuk izinnya mulai, izin prinsip (Bupati), izin peruntukan lahan dari BPN, rekomendas dari dinas Komunikasi dan Informatika, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin tempat usaha (SITU), SIUP, rekomendasi KKOP, izin gangguan tempat usaha (HO), rekomendasi linkungan hidup atas UKL/UPL atau SPPL, dan yang terakhir izin mendirikan bangunan (IMB), sert masyarakat sekitar,” pungkasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :