ISI

CATATAN RIO CK (5) : KONTROVERSI PENETAPAN TERSANGKA (KEMBALI) OLEH KPK


29-October-2017, 06:53


Jakarta – Baru-baru ini publik kembali dihangatkan dengan topik penetapan kembali Setya Novanto (SN), yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, oleh KPK. Informasi tersebut pada awalnya, dipicu ketika surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto tertanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman beredar ke media, terutama di kalangan jurnalis (media).

Terlepas dari keabsahan (benar – tidaknya) SPDP sebagaimana dimaksud yang beredar ke media, ataupun juga tanpa bermaksud mendahului proses yang sedang dan/atau akan berjalan nantinya, karena sampai dengan tulisan singkat ini dibuat belum ada pemberitahuan secara resmi, baik dari lembaga yang mengeluarkan (KPK) ataupun pihak terkait lainnya, yang mengklarifikasi kebenaran SPDP tersebut, maka melalui ruang opini singkat ini akan coba ditelisik, ikhwal kontroversi penetapan tersangka (kembali) oleh KPK, terhadap seseorang yang sebelumnya telah memenangkan gugatan pra-peradilan, yang telah menggugurkan status tersangka-nya.

PERJALANAN KASUS
Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa penetapan status tersangka terhadap SN telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada Jum’at (30/09/2017). Adapun beberapa pertimbangan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam amar putusannya menilai bahwa penetapan tersangka seharusnya dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara, bukan di awal tahap penyidikan guna menjaga harkat dan martabat seseorang (calon tersangka), kemudian alat bukti yang diajukan dalam perkara dinilai telah daluarsa, karena telah digunakan untuk tersangka lainnya yang sudah divonis bersalah, Hakim berpandangan bahwa alat bukti yang sudah digunakan untuk perkara sebelumnya, tidak dapat digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Menanggapi kontroversi penetapan tersangka (kembali) oleh KPK, terhadap seorang tersangka yang sebelumnya telah memenangkan gugatan pra-peradilan, pada dasarnya perlu dipahami secara runtut dan objektif.

ISU KRUSIAL
Pada prinsipnya, perlu dipahami bahwa pengujian sah atau tidaknya penetapan status tersangka yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, atau dalam hal ini KPK, melalui lembaga pra-peradilan tidaklah mengurangi substansi (pokok) perkara, atau dalam arti aspek materiil (essensi) dari suatu perkara (tindak pidana).

Artinya, mekanisme pra-peradilan hanyalah menguji aspek prosedural (tata cara) dari suatu tahapan/proses yang dilalui oleh sebuah lembaga yang berwenang, yang dijalankan oleh aparatur-nya, dalam memenuhi proses hukum acara dan tahapan administratif secara prosedural dari suatu perkara (tindak pidana).

Pada hakikatnya lembaga pra-peradilan dalam konteks hukum acara sebagaimana diatur secara limitatif di dalam Pasal 1 angka (10) jo Pasal 77 huruf (a) KUHAP berfungsi sebagai sarana check and balances control bagi para pihak dalam perkara agar dapat men-challenge aparatur penegak hukum, guna menjamin hak dan kepentingan hukum-nya.

Begitupun ketika objek pra-peradilan diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No. 21 /PUU-XII/2014 yang sejatinya juga menguji keabsahan penetapan status tersangka oleh aparatur penegak hukum (penyidik), yang dilihat dari tindakan aparatur penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti serta menghindari kesewenang-wenangan penyidik dalam menentukan status tersangka terhadap seseorang, yang diharapkan agar lembaga pra-peradilan dapat menjamin perwujudan due process of law yang melindungi harkat, martabat dan kedudukan (HAM) seseorang dalam proses peradilan pidana.

Pararel dengan klausul tersebut, gugurnya status tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK melalui lembaga pra-peradilan, secara tidak langsung juga tidak mengurangi ataupun mereduksi kewenangan lembaga penegak hukum, atau dalam hal ini KPK untuk kembali melakukan penetapan status tersangka.

Konkritnya, sepanjang KPK memiliki 2 (dua) alat bukti baru yang sah (berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara) sebagaimana merujuk ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan MA No. 4 tahun 2016 ataupun jika tidak, menurut MK dalam tafsir-nya terkait alat bukti tersebut, tetap dimungkinkan menggunakan alat bukti yang telah digunakan pada perkara sebelumnya, asalkan alat bukti tersebut telah disempurnakan secara substansial dan bukan sebagai alat bukti yang sifatnya formalitas semata, sehingga dapat dikatakan sebagai alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya (Putusan MK No. 42/PUU-XV/2017).

Jelaslah bahwa dari sudut hukum acara, KPK dapat seketika dan dengan leluasa kembali menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang telah memenangkan pra-peradilan sebelumnya.

Tidak ada dalil sedikitpun yang dapat membenarkan bahwa penetapan kembali status tersangka terhadap seseorang yang telah memenangkan gugatan pra-peradilan (sebelumnya) dipandang sebagai sebuah langkah yang illegal dan menyalahi ketentuan yang berlaku (ada).

Secara formil penetapan status tersangka oleh KPK, tentulah melalui sebuah proses yang panjang, sebelum pada akhirnya masuk ke dalam tahap penyidikan dengan digelarnya perkara untuk status tersangka. Di dalam ketentuan KUHAP-pun penyidik, atau dalam hal ini penyidik KPK memiliki kewenangan yang subjektif yang dijamin oleh Undang-Undang untuk menetapkan (kembali) status tersangka terhadap seseorang yang diduga terkait dengan tindak pidana.

Hanya saja, KPK juga tidak dapat menutup mata dengan proses pra-peradilan sebelumnya. Evaluasi secara menyeluruh dalam perkara sebagaimana dimaksud mutlak harus dilakukan, agar penetapan status tersangka sebagaimana dimaksud tidak kembali lagi ‘digugurkan’ oleh lembaga pra-peradilan.

STUDI BANDING
Penetapan (kembali) tersangka oleh KPK, setelah digugurkan oleh lembaga pra-peradilan, pernah terjadi pada beberapa kasus perkara korupsi sebelumnya, sebut saja terhadap perkara korupsi Mantan Walikota Makasar, Ilham Arief Sirajuddin, begitupun terhadap Mantan Bupati Sabu Raijua NTT, Marthen Dira Tome, ataupun terakhir terhadap Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

Hal tersebut berarti, bukan baru pertama kali ini KPK kembali menetapkan status tersangka terhadap seseorang tersangka yang telah memenangkan gugatan pra-peradilan, bahkan di lembaga Kejaksaan, Korps Adhyaksa sampai 4 (empat) kali secara berulang menetapkan status tersangka terhadap La Nyalla Mattaliti setelah memenangkan gugatan pra-peradilan sebanyak 3 (tiga) kali.

Catatan kritis yang justru harus dialamatkan kepada KPK ialah mengapa terhadap beberapa kasus sebelumnya, misalkan terhadap perkara Budi Gunawan ataupun Hadi Poernomo, di saat KPK telah ‘kalah’ di lembaga pra-peradilan, namun tidak kembali menetapkan status tersangka. Apakah pure hal tersebut dilakukan karena faktor tekhnis perkara, sehingga tidak memungkinkan ditetapkan kembali status tersangka atau karena faktor lainnya diluar ikhwal tekhnis perkara.

Secara lebih lanjut, argumentasi yang mendasarkan untuk menghormati vonis (putusan) lembaga pra-peradilan, atau secara umum lembaga yudikatif, pada hakikatnya tidak dapat diartikan secara serta merta sehingga ‘haram’ hukumnya bagi aparatur penegak hukum untuk kembali menetapkan status tersangka.

Hal tersebut secara prinsip haruslah dimaknai secara kontekstual, sehingga tidak dapat dijadikan justifikasi (pembenaran) yang dapat menghilangkan kewenangan KPK untuk kembali menetapkan status tersangka.

Menghormati vonis (putusan) lembaga pra-peradilan, hanyalah dapat dimaknai sepanjang KPK menerima dan menjalankan vonis (putusan) sebagaimana dimaksud, dan tanpa sedikitpun mengurangi kebebasan dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk kembali menetapkan status tersangka.

Sebagai catatan akhir, point penting yang harus menjadi evaluasi lembaga anti rasuah (KPK), dengan berkaca kepada ‘gagal’ dan ‘gugur’ nya status tersangka dugaan perkara korupsi, yang telah berulang kali, rasanya KPK juga harus berbenah dan melakukan evaluasi (internal) secara menyeluruh, terlepas dari kontroversi vonis (putusan) lembaga pra-peradilan.

Produk putusan (vonis) pra-peradilan tentu harus dimaknai KPK sebagai catatan konstruktif dari lembaga yudikatif, yang sejatinya juga tidak dapat dipandang sebelah mata, dan tidak diindahkan oleh KPK. Sebab, bagaimanapun proses pra-peradilan yang telah banyak memenangkan (calon) tersangka koruptor, hal tersebut menandakan bahwa ada yang salah di tubuh KPK.

Meskipun, publik dapat menerima dan tetap menaruh apresiasi dan attensi yang tinggi terhadap KPK, namun KPK juga tidak dapat berbangga dan menutup diri untuk melalakukan evaluasi serta perbaikan, agar tidak banyak (lagi) tersangka atas dugaan korupsi, dapat memenangkan gugatan pra-peradilan, yang menggugurkan statu tersangka-nya.

Dipublikasikan pada 08 November 2017

Oleh :
Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H., C. L. A.

Penulis ialah Peneliti, Praktisi (Penggiat) Hukum, Ketua IMMH UI, dan Tenaga Ahli (Profesional) DPR RI.

====≠================

CATATAN RIO CK (4) : MEREALISASIKAN DENSUS TIPIKOR POLRI

Jakarta – Mengawali tulisan ini dapat dimulai dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut : apa yang salah dengan adanya inisiasi pembentukan densus tipikor polri ? jikalau semua tupoksi dan kewenangannya diatur secara rigid (terperinci), dan dengan ikhtiar serta semangat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, lantas apa yang harus ditakutkan ? lalu, dalam konteks perbaikan institusi polri dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, mengapa pembentukan densus tipikor polri tidak seharusnya didorong (support) ?

Rasanya beberapa pertanyaan ini menjadi contra argument dengan berbagai pandangan (pendapat) dalam perdebatan yang dimunculkan oleh para penggiat anti korupsi, dan sejumlah koalisi masyarakat yang ‘katanya’ mendukung pemberantasan korupsi.

Melalui opini singkat ini, perlu diketengahkan beberapa hal terkait dengan wacana pembentukan densus tipikor polri.

Secara prinsip, rasanya tidak perlu untuk ‘anti’ dan ‘alergi’ dengan densus tipikor polri, prinsipnya sepanjang dan selama ada komitmen polri yang ingin berpartisipasi secara aktif dan partisipatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, tentulah harus didorong dan disupport bukan malah sebaliknya.

LATAR BELAKANG
Perlu juga dilihat awal mulanya wacana ini muncul, yakni ketika banyak pihak, utamanya dari mitra strategis polri, dalam hal ini komisi III DPR RI, mempertanyakan efektivitas penanganan perkara korupsi di tubuh polri yang mana secara kuantitatif sangat tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.

Di sinilah muncul inisiasi pembentukan densus tipikor polri, sebagai jawaban sekaligus tantangan (pembuktian) bagi polri dalam penanganan perkara korupsi. Dalam ulasannya pimpinan polri mengeluhkan minimnya anggaran dan keterbatasan fasilitas yang dimiliki polri dalam penanganan perkara korupsi.

Selaras dengan hal tersebut, dimunculkan ide untuk kembali merealisasikan wacana pembentukan densus tipikor polri, yang sejatinya telah pernah ada sebelumnya pada masa Kapolri Jend. Sutarman beberapa waktu yang lalu, namun tidak sempat untuk terealisasi.

ISU KRUSIAL
Setidaknya perlu dilihat dari 2 (dua) aspek, jikalau nantinya densus tipikor polri benar – benar akan terealisasi, hal mana yang seharusnya menjadi pembahasan prioritas di dalam blue print pembentukan densus tipikor polri.

Pertama, terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan yang nantinya dimiliki oleh densus tipikor polri. Hal ini memang menjadi salah satu point yang banyak dikritisi oleh berbagai penggiat anti koupsi, yang mana dikhawatirkan densus tipikor polri ini akan tumpang tindih dan menegasikan lembaga KPK, serta mereduksi peran yang ada di dalam tubuh lembaga Kejaksaan.

Secara materiil, tentu untuk menjamin efektivitas atau perananan densus tipikor polri, diperlukan pembatasan (limitasi) yang rigid dalam penanganan perkara korupsi yang akan ditangani. Hal ini dapat diidentikan dengan konsep distribution of power (pembagian kekuasaan), yang dalam arti bahwa selain nantinya fungsi koordinasi, supervisi dan sinergitas antar lembaga tetap dan harus lebih dioptimalkan, diantara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, akan tetapi setiap lembaga harus memiliki skala prioritas serta ukuran (batasan) perkara korupsi yang berbeda.

Artinya, KPK tetap dapat berjalan sesuai khittah dan marwah-nya, yakni menangani perkara korupsi yang massive dan secara kuantitas memiliki ukuran kerugian negara yang besar serta pada objek dan subject yang secara kualitatif berdampak sangat serius terhadap perekonomian negara, diantaranya perkara korupsi dalam bidang perbankan yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, ataupun perkara korupsi pada bidang sumber daya alam (migas), di mana terdapat kebocoran APBN yang berdampak langsung terhadap perekonomian negara ataupun perkara korupsi (besar) lainnya.

Pararel dengan hal tersebut, densus tipikor polri dapat masuk ke dalam perkara korupsi di luar prioritas KPK sebagaimana dimaksud sebelumnya. Andaikata, terdapat garis singgung di dalam perkara yang sedang ditangani, maka fungsi koordinasi dan supervisi dapat berjalan. Pada tahapan ini tentunya masing – masing pihak harus dapat meminimalisir ego sektoral masing-masing lembaga, jikalau ingin penanganan perkara korupsi tersebut berjalan secara efektif dan simultan.

Adapun point penting lainnya yang menjadi banyak perbincangan, ialah terkait dengan bagaimana desain atau format lembaga dari densus tipikor polri ini ?

Jikalau melihat secara runtut, semenjak awal isu ini bergulir polri cukup konsisten untuk meletakkan format densus tipikor polri ini tetap sebagai bagian organ (internal) polri, yang sejatinya bukanlah membentuk lembaga baru di luar institusi polri, dan bukan juga untuk membentuk semacam lembaga tandingan dalam penanganan perkara korupsi. Hanya saja, dari dinamika yang berkembang, terdapat opsi yang diantaranya ingin agar densus tipikor ini memiliki akselerasi dan mobilitas yang tinggi dalam penanganan perkara korupsi.

Salah satu opsi yang dimunculkan dalam rangka efisiensi manajemen penanganan perkara misalnya, ialah dengan meletakkan fungsi penuntutan agar dibuat satu atap seperti hal-nya di KPK. Hal ini memang secara prinsip merupakan sebuah terobosan yang sekaligus dapat menjadi jawaban dari salah satu problem penanganan korupsi di tubuh polri. Mengingat ketika fungsi penuntutan tersebut berada dalam satu atap, atau dalam satu koordinasi institusi, maka akan meminimalisir proses penanganan perkara yang lama dan berlarut-larut, atau menghindari bolak – balik berkas perkara.

Namun, opsi ini juga tidak serta merta dapat diterima mengingat ketentuan perundang-undangan yang ada tidak memungkinkan mekanisme fungsi penuntutan satu atap diantara polri dan kejaksaan. Revisi peraturan perundang-undangan terkait-pun (harmonisasi dan sinkornisasi), rasanya juga terkesan dipaksakan, andaikata dilakukan.

Lebih lanjut yang menjadi perdebatan ialah ketika proses yang berjalan sama hal – nya dengan praktik penanganan perkara korupsi sebelumnya, tidak ada pembeda, lantas apa yang mengharuskan densus tipikor polri mendapat anggaran dan fasilitas (infrastruktur) yang lebih ‘mewah’ dari sebelumnya ? apakah yang menjadi jaminan pembentukan densus tipikor polri yang telah memakan biaya yang cukup besar, dapat berjalan efektif serta tidak mubazir (sia – sia) ?

Catatan kedua, ialah terkait dengan fungsi dan hal tekhnis yang nantinya ada di dalam densus tipikor polri. Lebih lanjut, perlulah diingat kembali bahwa kelemahan lembaga penegak hukum, selain KPK dalam penangan perkara korupsi, ialah karena tidak dapat melepaskan diri dari intervensi, baik dari kalangan internal maupun eksternal (vertikal), di dalam perkara korupsi. Selama ini, Kepolisian dan Kejaksaan sangatlah mudah terganggu independensinya dalam menangani perkara korupsi.

Ukuran efektivitas penanganan perkara korupsi yang menurut data kuantitatif sangatlah tidak mengembirakan, ketika perkara korupsi dilakukan oleh lembaga penegak hukum selain KPK, bukanlah karena kualitas (kinerja) dan profesionalitas dari aparatur penegak hukum, atau dalam hal ini pihak kepolisian (penyidik polri) yang tidak mampu dan mumpuni.

Justru sebaliknya, dengan aparatur dan infrastuktur yang ada dari pusat hingga ke daerah, serta kematangan dan pengalaman yang ada, rasanya penyidik polri memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik di dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Melihat realitas tersebut, tentunya di dalam tekhnis operasionalisasi di dalam densus tipikor polri, perlu dibentuk sebuah atmospere secara ketat yang tidak memungkinkan ruang intervensi dari pihak manapun. Artinya, mekanisme control juga harus berjalan di dalam internal densus tipikor polri, selain dari bentuk pengawasan eksternal.

Bentuk pengawasan eksternal juga merupakan salah satu fungsi yang merupakan prioritas utama, mengingat besarnya infrastruktur dan suprastruktur yang dimiliki densus tipikor polri nantinya. Seyogyanya bentuk pengawasan yang dijalankan tidak hanya cukup dengan pengawasan internal melalui irwasum polri, propam polri, ataupun Kompolnas. Perlu ada sebuah mekanisme pengawasan integral dan holistik, yang akan menjaga agar densus tipikor polri berjalan tidak kebablasan, seperti yang banyak dikhawatirkan.

Hal lain juga yang dapat menjadi catatan, ialah jikalau memang pilihan akhir nanti tetap untuk meletakkan format densus tipikor polri sebagai organ (internal) polri, atau dengan kata lain sebagai pengembangan dari direktorat tipikor polri, maka SDM pelaksananya nanti, tidak juga serta merta merupakan duplikasi dari direktorat tipikor polri. Artinya, perlu ada re-reqruitment yang fair dan transparan agar pengisi jabatan ataupun pelaksana SDM (penyidik, personel polri) nantinya yang ada di densus tipikor polri, benar – benar merupakan SDM terbaik polri yang profesional, berkualitas dan berintegritas.

Pada akhirnya, publik menaruh harapan yang besar agar polri dapat secara nyata bersinergi (bukan berkompetisi) dengan KPK ataupun lembaga penegak hukum lainnya.

Melalui momentum ini diharapkan polri dapat menjawab sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat (public trust recovery) di dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Meskipun di menit – menit akhir (last minute) pembentukan densus tipikor akhirnya ditunda, namun dengan dukungan mayoritas dari parlemen (Komisi III DPR RI), rasanya tinggal menunggu waktu saja densus tipikor polri dapat segera terwujud (terealisasi), kita tunggu saja !

Dipublikasikan pada 29 Oktober 2017

Oleh :
Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H., C. L. A.

Penulis ialah Peneliti, Praktisi (Penggiat) Hukum, Ketua IMMH UI, dan Tenaga Ahli (Profesional) DPR RI.

==================

CATATAN RIO CK (3) : BOLA PANAS PERPPU ORMAS

Jakarta – Kontroversi Perppu ormas kembali bergulir, kini polemik tersebut menyelimuti atmosfere parlemen (senayan).

Tepatnya, setelah draft Perppu ormas tersebut diterima oleh pimpinan DPR RI pada beberapa waktu yang lalu, dan kini pembahasan Perppu tersebut akan bermuara pada sidang paripurna yang akan berlangsung di akhir masa sidang (sebelum reses).

Pada sidang paripurna nanti, akan diputuskan melalui pandangan dari berbagai fraksi yang ada di DPR RI, untuk diambil keputusan, apakah Perppu ormas tersebut akan diberi persetujuan atau sebaliknya, hal mana sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

ASPEK PROSEDURAL
Pada tahapan dan proses ini merujuk pada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3 (UU MD3) serta peraturan tekhnis lainnya, yang ada di dalam Tatib DPR RI, perlu diingat bahwa proses pembahasan dan pengesahan (persetujuan) sebuah Perppu dikecualikan dari mekanisme yang lazimnya terdapat pada proses pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU).

Nantinya, Perppu tersebut tidak mempersyaratkan (disertai) sebuah naskah akademis yang melatarbelakangi lahirnya Perppu tersebut (vide pasal 163 UU MD3 dan pasal 103 tatib DPR RI). Kemudian perlu diingat pula bahwa proses pembahasan nantinya juga tidak dapat mengubah substansi pokok dari Perppu ormas yang telah diterbitkan Presiden, artinya bagaimanapun proses yang berlangsung tidak akan dapat ‘mengutak-atik’ ikhwal ketentuan yang ada di dalam batang tubuh (pasal-pasal) pada Perppu tersebut.

Hal ini mengingat pengajuan Perppu pada prinsipnya dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perppu menjadi UU. Pointnya, bahwa DPR RI hanya memiliki ‘porsi’ dan ‘posisi’ untuk memberikan persetujuan atau menolak Perppu tersebut. Dengan implikasi bahwa Perppu tersebut akan ditetapkan menjadi Undang-Undang ketika disetujui, sebaliknya ketika tidak mendapat persetujuan, Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (vide pasal 52 UU PPP).

Pada tahapan ini, seyogyanya DPR RI dapat memangkas dalam arti mempersingkat tahapan tersebut, dari pembahasan tingkat I (pada Komisi II DPR RI) ke pembahasan tingkat II (dalam sidang paripurna DPR RI), untuk selanjutnya diambil keputusan dengan didahului pendapat (pandangan) lintas fraksi (partai politik) yang ada di DPR RI.

PROSES POLITIK vs PROSES HUKUM
Problematika yang takkala patut menjadi catatan, ialah bagaimana dengan proses hukum (contitusional review) yang juga sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), di mana setidaknya terdapat 7 (tujuh) organisasi masyarakat yang sedang menguji konstitusionalitas Perppu ormas tersebut.

Secara normatif, baik proses hukum yang berjalan di MK maupun proses politik yang sedang berlangsung di DPR RI, tidaklah menyalahi ataupun bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Justru proses yang sedang berjalan saat ini, merupakan amanat konstitusi dan undang-undang yang harus dijalankan. Di mana di satu sisi, DPR RI sesuai dengan perintah undang-undang harus (wajib) untuk memberikan persetujuan atau tidak pada masa sidang berikut(nya) setelah Perppu tersebut dikeluarkan oleh Presiden, sebaliknya Mahkamah Konstitusi semenjak menguji Perppu No. 4 tahun 2009 telah menjadikan Perppu sebagai objek perkara di MK, hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa MK juga tidak dapat menolak ataupun menunda gugatan pemohon contitusional review yang diajukan oleh pemohon dalam sidang MK.

Kedua proses tersebut tentu dapat berjalan secara liniear, tinggal melihat nantinya keselarasan (menyesuaikan) dan kesesuaian waktu keputusan yang terlebih dahulu dikeluarkan, apakah DPR RI yang terlebih dahulu akan mengesahkan ataupun tidak memberi persetujuan terhadap Perppu tersebut melalui forum sidang paripurna, ataukah sebaliknya Mahkamah Konstitusi yang terlebih dahulu akan mengeluarkan putusan ikhwal konstitusionalitas Perppu ormas tersebut. Lantas, bagaimanakah implikasi dan kalkulasi dari kedua proses tersebut ?

SKEMA, KALKULASI DAN IMPLIKASI
Tentu, tidak menjadi persoalan ketika proses hukum di MK berakhir lebih dahulu, dalam arti telah memberi putusan ikhwal uji materiil gugatan terhadap Perppu ormas sebagaimana dimaksud. Dimana tentu, ketika MK nantinya memutuskan Perppu tersebut inkonstitusional, maka selaras dengan hal tersebut proses politik di DPR tidak dapat dilanjutkan untuk bersikap (mengambil keputusan) guna memberi persetujuan atau tidak. Tentu forum sidang paripurna nantinya sebagai representasi forum tertinggi lembaga legislatif harus menghormati putusan MK sebagaimana dimaksud, begitupun dengan pihak eksekutif (Presiden).

Konstruksi yang sama bilamana nanti MK memberi putusan bahwa Perppu tersebut dianggap sah dan konstitusional, hal mana berarti proses politik di DPR tetap akan dapat berlanjut, dan mengambil sikap yang pada satu sisi dapat bersesuaian (memberi persetujuan) dengan putusan MK ataupun sebaliknya berbeda dengan putusan sebagaimana dimaksud (tidak memberi persetujuan).

Skema berikutnya, ialah ketika MK nantinya memberi keputusan yang menyatakan bahwa hanya ada pada beberapa norma dalam Perppu ormas yang inkonstitusional, maka Perrpu ormas yang akan dibahas nanti di DPR RI, ialah Perppu ormas pasca putusan MK.

Lebih lanjut, kalkulasi yang cukup dilematis ialah ketika proses politik di DPR RI lebih dulu mengeluarkan keputusan melalui sidang paripurna; yang pertama bilamana memberi persetujuan, dan lantas Perppu ormas tersebut disahkan menjadi UU. Pararel dengan hal tersebut, implikasinya terhadap proses hukum di MK, maka akan ‘menggugurkan’ proses uji materiil yang sedang berjalan di MK, sebab Perppu tersebut telah disahkan menjadi UU, artinya Perppu tersebut sudah tidak ada (berlaku) lagi, yang berlaku tentu ialah UU yang menetapkan Perppu tersebut menjadi UU.

Hal ini tentu memiliki konsekuensi terhadap objek dari para pemohon uji materiil dalam Perppu ormas, yang sejatinya mendaftarkan gugatan/permohonan contitusional review tersebut terhadap Perppu ormas (objeknya). Artinya, para pemohon harus mendaftarkan ulang kembali (re-register) perkara ke MK dengan objek yang berbeda.

Namun, hal tersebut juga memiliki ‘sandungan’ terhadap prinsip nebis in idem yang dianut MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 tahun 2011, yaitu perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang MK. Di mana ketentuan tersebut menyebutkan bahwa prinsip (asaz) nebis in idem diterapkan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Jika mengacu terhadap ketentuan ini, maka besar kemungkinan gugatan/permohonan contitusional review terhadap Perppu yang telah disahkan menjadi UU tersebut tidak dapat diajukan kembali, serta tidak dapat diterima oleh MK.

Kalkulasi kedua (terakhir) yang juga cukup identik dengan konstruksi sebelumnya, ialah ketika Perppu ormas tersebut nantinya ditolak oleh DPR pada forum sidang paripurna, maka mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (5), (6) dan (7) UU PPP, Perppu ormas tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku serta akan ditetapkan UU tentang pencabutan Perppu ormas tersebut.

Liniear dengan klausul tersebut, secara logis tentu perkara uji materiil di MK menjadi kehilangan objek(nya), MK pasti akan segera memutus permohonan tidak dapat diterima, karena objek gugatan/permohonan sudah tidak ada (berlaku) lagi.

Pada akhirnya, seiring waktu bergulir akan terlihat skema dan kalkulasi dari perjalanan panjang Perppu ormas, yang jelas ‘bola panas’ yang selama ini ada ditangan pemerintah, beralih ke tangan DPR dan MK.

Dipublikasikan pada 20 Oktober 2017

Oleh :
Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H., C. L. A.

Penulis ialah Peneliti, Praktisi (Penggiat) Hukum, Ketua IMMH UI, dan Tenaga Ahli (Profesional) DPR RI.

================

CATATAN RIO CK (2) : URGENSI REVISI UU ADVOKAT : GUNA MEWUJUDKAN ADVOKAT YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS DAN BERKUALITAS

Palembang – Bertepatan dengan digelarnya pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat di Palembang, Sumatera Selatan pada hari Selasa (10/10/2017), yang dilakuan oleh Organisasi Advokat dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, rasanya cukup ‘pas’ dan tidak berlebihan untuk sedikit memberikan catatan melalui ulasan tulisan singkat ini.

Dewasa ini, tantangan dan tuntutan di tengah era keterbukaan, modernisasi, perkembangan iptek dan tekhnologi, perdagangan (hubungan) bebas dan terbuka antar negara (multilateral), menjadi faktor pendorong yang sangat dominan bagi penyandang profesi advokat (secara personal) maupun organisasi advokat (secara general) untuk meningkatkan nilai (value) kompetensi dan profesionalisme(nya).

Saat ini, rasanya sudah sangat tidak relevan lagi memperdebatkan ikhwal polemik perpecahan dan perseteruan di dalam tubuh organisasi advokat. Perpecahan dan perseteruan di dalam tubuh organisasi advokat, maupun hal – hal lain yang masih menjadi catatan ‘hitam’ dan ‘kelam’ di dalam tubuh organisasi dan profesi advokat perlu diselesaikan dan diketengahkan dengan sebuah solusi jangka panjang yang holisitik dan komprehensif.

Secara umum, dalam perspektif yang luas, hal pokok yang cukup urgent dan mendesak ialah perlunya revisi terhadap produk hukum yang mengatur tentang Advokat, UU No. 18 tahun 2003 (UU Advokat) perlu ditinjau ulang kembali, sejak awal diundangkan hingga saat ini, produk hukum tersebut rasanya belum dapat menjawab tantangan dan tuntutan yang dihadapi oleh penyandang profesi advokat maupun oleh organisasi advokat.

Hal tersebut dapat dilihat dari survey di dalam penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH-UI (MaPPI FH-UI) pada tahun 2014, di mana harus diakui bahwa citra, stigma dan persepsi masyarakat terhadap penyandang profesi advokat sebagai aparatur penegak hukum (catur wangsa) masih sangat rendah dibandingkan dengan aparatur penegak hukum lainnya. Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap advokat masih sangat minim (distrust).

Catatan tidak enak didengar ini tentu perlu menjadi sebuah koreksi sekaligus introspeksi bagi stakeholder terkait dalam dunia advokat, Organisasi Advokat di satu sisi dan penyandang profesi advokat di sisi yang lain.

Harus menjadi perhatian bagaimana stakeholder terkait menjamin dan terus berupaya meningkatkan standarisasi (mutu) penyandang profesi advokat, yang tidak hanya secara kuantitas, dalam arti banyaknya jumlah advokat, namun yang lebih penting juga perlu diimbangi dengan aspek kualitas dari setiap penyandang profesi advokat.

Persepsi, stigma dan citra yang kurang baik dan ‘tidak enak didengar’ tersebut dalam dunia profesi advokat, hanya dapat dijawab dengan jaminan pemenuhan penyandang profesi advokat yang berkualitas dan berintegritas, sehingga dapat menjalankan tupoksi-nya secara kompeten dan profesional.

Selanjutnya, urgensi revisi UU Advokat perlu diketengahkan juga sebagai solusi akhir dari kisruh dan polemik berkepanjangan yang ada di dalam tubuh organisasi advokat.
Meski dalam konteks kekinian, polemik perpecahan dan perseteruan di dalam tubuh organisasi advokat sudah sangat tidak relevan, namun pengaturan pola dan bentuk organisasi advokat yang baru, rasanya memang perlu diulas kembali.

Mau tidak mau, suka tidak suka, secara objektif dapatlah dikatakan bahwa penerapan ketentuan norma di dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, tentang ‘satu-satunya wadah profesi advokat (single bar association)’ yang ada saat ini, berjalan ‘gagal’ dan tidak sesuai dengan harapan awal (visi) penyatuan berbagai organisasi advokat sebelum adanya rezim UU Advokat.

Dapat dilihat bagaimana rentetan polemik perpecahan dan perseteruan di dalam tubuh organisasi advokat terjadi, yang awalnya diantara PERADI dan KAI, berlanjut juga dengan terjadinya dualisme kepemimpinan di dalam tubuh KAI, dan terakhir setelah Munas ke II PERADI, juga timbul perpecahan di dalam tubuh PERADI, sehingga muncul 3 (tiga) kepemimpinan dan kepengurusan PERADI. Rentetan polemik ini jelas sangat merugikan profesi advokat.

Dominasi dan monopoli yang dilakukan oleh satu-satunya organisasi advokat (single bar association) dari hulu hingga ke hilir, serta dwifungsi sebagai regulator sekaligus sebagai pelaksana (eksekutor), dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, memang tidak dapat berjalan sesuai harapan, serta tidak dilaksanakan secara konsisten.

Idealnya, lebih baik dikembalikan kembali seperti keadaan sebelum adanya rezim UU Advokat, dengan format baik itu multi bar ataupun federasi, dengan catatan terdapat satu lembaga pengawas, lembaga penguji (eksaminasi) dan satu lembaga standarisasi yang bersifat objektif dan mandiri serta memiliki visi (orientasi) untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, dengan mekanisme pengawasan yang ketat, penerapan kode etik yang tegas (strict) dan mengikat, serta reqruitment yang fair dan transparan.

Penulis, sebagai praktisi bidang legislasi DPR RI, yang juga turut terlibat di dalam proses pembahasan sedari awal ketika RUU Advokat dibahas pada periode 2014 yang lalu, juga memiliki pandangan untuk tidak memaksakan kehadiran Dewan Advokat Nasional (DAN), sebagai perpanjangan tangan pemerintah – sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 – Pasal 53 RUU Advokat, hal mana yang justru akan dapat menganggu kemandirian (independensi) organisasi advokat, serta rawan intervensi (conflict of interest).

Seyogyanya, RUU Advokat yang hampir selesai dibahas pada periode yang lalu, dapat diteruskan oleh periode yang saat ini, ataupun setidak-tidaknya besar harapan agar kiranya RUU Advokat nantinya dapat masuk di dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2018 mendatang.

Apapun nantinya yang dihasilkan di dalam perubahan (revisi) UU Advokat, semoga dapat membawa profesi advokat menjadi profesi yang sesuai dengan marwah dan khittah-nya sebagai officium nobile, profesi yang mulia dan terhormat.

Di akhir tulisan ini, tak lupa saya ucapkan selamat kepada para teman sejawat yang telah dilantik menjadi advokat, semoga kita dapat terus menjunjung tinggi integritas, kualitas dan profesionalisme sebagai advokat, salam !

Dipublikasikan pada 10 Oktober 2017

Oleh :
Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H., C. L. A.

Penulis ialah Peneliti, Praktisi (Penggiat) Hukum, Ketua IMMH UI, dan Tenaga Ahli (Profesional) DPR RI.

===============

CATATAN RIO CK (1) : HAK ANGKET DPR TERHADAP KPK, SALAH ALAMATKAH ?

Jakarta – Hingar bingar kontroversi hak angket DPR terhadap KPK semakin berkembang. Dalam perjalanan panitia khusus (pansus) angket KPK yang telah bergulir, perdebatan ikhwal ‘legalitas’ pembentukan pansus KPK masih terus dipersoalkan.

Hal mana yang juga tidak dapat dihindarkan terjadi ketika pansus angket KPK menghadirkan Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTHN-HAN), Prof. Mahfud MD, pada Selasa (18/07/2017).
Secara pribadi (personal) Prof. Mahfud MD, maupun berdasarkan sikap resmi yang dinyatakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APTHN-HAN), yang notabene-nya ditandatangani oleh sekitar 132 orang pakar hukum tata negara seluruh Indonesia, dengan tegas menolak pembentukan pansus angket DPR terhadap KPK, yang dinilai secara substansif tidak pada tempatnya (salah alamat) ketika ditujukan kepada KPK, sehingga cacat yuridis (illegal dan inkonstitusional), serta secara prosedural juga tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan (cacat prosedural).

Menyikapi perdebatan dan dinamika tersebut, melalui ruang opini yang singkat ini, kiranya cukup menarik untuk kembali ditelisik mengenai subjek dan objek dari hak angket DPR itu sendiri, yang dinilai banyak kalangan salah alamat ketika ditujukan terhadap KPK (error in subject and object).

ASPEK SUBSTANTIF
Ketentuan mengenai hak angket DPR dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 79 UU MD3, yang mendefenisikan hak angket sebagai hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pararel dengan ketentuan tersebut, tentu menjadi pertanyaan apakah lembaga KPK termasuk dalam domain (subjek) hak angket DPR ?

Persoalan inilah yang senyatanya menimbulkan banyak perdebatan, sebab banyak pihak yang berpendapat bahwasannya hal tersebut tidaklah masuk dalam domain (subjek) angket DPR, ketika lembaga yang dituju adalah KPK, dikarenakan KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independent dan bebas dari pengaruh (intervensi) kekuasaan manapun.

Pada point ini dari silang pendapat yang terjadi, rasanya perlu dilihat kembali risalah pembentukan peraturan perundang-undangan (memorie van toelichting) yang terkait, diantaranya UU MD3 dan UU KPK. Hal tersebut bertujuan agar dapat menggali makna real (original intent) dari setiap bunyi pasal yang terkait.

SUBJEK HAK ANGKET DPR
Catatan pertama terkait dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 79 UU MD3 mengenai hak angket DPR tersebut, kiranya perlu dilihat kembali konstruksi norma yang ada di dalam bunyi pasal tersebut, di mana sesungguhnya terdapat 2 (dua) bagian pengaturan yang terpisah dan berdiri sendiri, yang mana dipisahkan oleh frasa dan/atau yang berarti option (pilihan) bersifat alterntif; yakni penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang di satu sisi, dan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sisi yang lain.

Tentunya, apabila melihat bagian pertama dari konstruksi bunyi pasal tersebut, sudah barang tentu secara jelas KPK masuk dalam domain hak angket DPR. Sebab, dapat dilihat bahwasannya KPK lahir dari mandat Pasal 43 UU Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya terbentuk (sumber kewenangan yang diberikan) berasal dari UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK.

Konsekuensi pada point ini berarti KPK dapat dipandang sebagai subject dari hak angket DPR, dikarenakan KPK dibentuk oleh sebuah undang-undang.

Catatan selanjutnya ialah apabila masuk dalam perdebatan mengenai ‘tafsir’ ruang lingkup (kualifikasi) ‘pemerintah’ sebagaimana bunyi di dalam Pasal 79 UU MD3 beserta penjelasannya (yang menguraikan secara jelas kualifikasi pemerintah), serta dibenturkan dengan regulasi yang mengatur tentang kategori Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), yakni Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, di mana pada Pasal 1 Perpres tersebut memberikan limitasi dan menyebutkan secara rinci 14 lembaga yang termasuk LPNK; yang mana sudah barang tentu tidak ditemukan lembaga KPK yang termasuk dalam kualifikasi ‘pemerintah’.

Menyikapi klausul di atas sesungguhnya perlu dilihat kembali doktrin ketatanegaraan yang mengenal pengertian (arti) pemerintah dalam arti sempit (pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan) dan pemerintah dalam arti luas (pemerintah yang menjalankan segala urusan kenegaraan).

Liniear dengan hal tersebut maka, ketika melihat pemerintah dalam arti sempit, akan hanya terbatas pada pemerintah dalam arti eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, Polri, Jaksa Agung, dan lembaga pemerintah non-kementrian), hal mana sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 79 UU MD3 dan Pasal 1 Perpres No. 4 tahun 2013.

Selanjutnya ketika melihat pemerintah dalam arti luas, maka tidak hanya terbatas pada tataran eksekutif, melainkan juga lembaga negara lain yang berbentuk komisi negara (independet), seperti hal-nya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebih jauh mengenai hal ini, dapat dilihat kembali dengan menggali serta memahami hakikat KPK sebagai lembaga negara dan kedudukannya di dalam sistem ketatanegaraan.

OBJEK HAK ANGKET
Mengenai object hak angket, sejatinya hal ini juga berasal dari konstruksi akhir norma di Pasal 79 UU MD3, yakni disebutkan bahwa object hak angket ialah terkait dengan hal – hal yang bersifat penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terkhusus mengenai point ini, rasanya perlu diulas secara konkrit dan faktual, dengan tidak hanya mendasarkan pada informasi pemberitaan sepihak dari berbagai sumber yang ada.

Object hak angket DPR terhadap KPK secara liniear, dapat dilihat dari alasan (latar belakang) hak angket DPR tersebut digulirkan.

Pada point ini secara real rasanya para pihak perlu melihat secara jelas materi apa saja yang menjadi alasan hak angket tersebut digulirkan. Secara gamblang hal tersebut (berdasarkan Pasal 199 ayat (2) UU MD3) dapat dilihat dari dokumen pengusulan hak angket yang memuat alasan dan materi penyelidikan dari pelaksanaan hak angket tersebut. Hal mana dokumen tersebut dibacakan secara terbuka oleh para pengusul (inisiator) hak angket dalam forum sidang paripurna DPR RI.

Dapat dilihat senyatanya bahwa opini publik yang berkembang hanya melihat pengusulan hak angket KPK tersebut didasarkan pada polemik pencabutan BAP dan rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani yang tersangkut dalam kasus E- KTP, namun senyatanya hal tersebut hanyalah bagian kecil dari beberapa beberapa point penting lainnya yang ada dalam alasan (materi) hak angket tersebut digulirkan.

Tentu, Object hak angket DPR terhadap KPK kali ini lebih menyoroti kepada hal ikhwal pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dan sudah barang tentu, ikhwal Korupsi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan strategis serta memiliki dampak yang luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melihat proses yang telah berjalan hingga saat ini, tentu tidak pada tempatnya mengatakan bahwa sebenarnya hak angket terhadap KPK salah alamat, dalam arti memenuhi unsur error in subject dan error in object, atau dengan kata lain subjek dan object yang dituju tidak tepat.

Sesungguhnya rangkaian proses pengusulan hak angket, hingga saat ini telah terbentuk panitia khusus angket KPK, telah melewati proses dan prosedur yang benar (legal dan konstitusional), sehingga juga tidak pada tempatnya untuk melihat bahwa hak angket DPR tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum (perkara) korupsi yang ada di KPK.

Dipublikasikan pada 19 Juli 2017

Oleh :
Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H., C. L. A.

Penulis ialah Peneliti, Praktisi (Penggiat) Hukum, Ketua IMMH UI, dan Tenaga Ahli (Profesional) DPR RI.

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

PAGAR ALAM - 16-November-2017, 20:00

TIM DOKTER SKRINING PESERTA OPERASI BIBIR SUMBING

LAHAT - 16-November-2017, 17:56

CAMAT LAHAT SELATAN SIAP LEPAS BIBIT IKAN PERDANA DI KOLAM TAWAN

LAHAT - 16-November-2017, 16:00

TABRAKAN MAUT “SUKA CINTA”, TEWASKAN 1 ORANG

LAHAT - 16-November-2017, 14:02

HARI INI, CABOR DAYUNG BERANGKAT MENUJU PORPROV XI PALEMBANG

LAHAT - 16-November-2017, 10:30

SEKDA HARAPKAN ADANYA PENINGKATAN DANA CSR DARI MITRA

PALEMBANG - 15-November-2017, 20:53

SAHABAT BAWASLU WAJIB JAGA INTEGRITAS DAN NETRALITAS

LAHAT - 15-November-2017, 20:36

INI JADWAL BIMTEK (RAPAT KERJA) PPK DAN PPS SE-KABUPATEN LAHAT

LAHAT - 15-November-2017, 19:32

PESERTA HATINYA PKK MUARA PAYANG SAMBUT TIM PENILAI POKJA 3 PROV SUMSEL

PAGAR ALAM - 15-November-2017, 14:45

JALIN SILAHTURAHMI KAPOLRES KUNJUNGI KANTOR PWI PAGARALAM

PALI - 15-November-2017, 11:08

PELATIHAN PEMERINTAH DAN PERANGKAT DESA TALANG BULANG

PALEMBANG - 14-November-2017, 23:38

PUTRI CALON WALIKOTA PAGAR ALAM MENINGGAL DUNIA

LAHAT - 14-November-2017, 19:40

SIRKUIT MANGGUL LAHAT JADI VENUE CABOR BALAP PORPROV XI SUMSEL 2017

BANYU ASIN 14-November-2017, 19:38

RATUSAN PRAJURIT KOREM 044/GAPO LAKSANAKAN LATIHAN MENEMBAK

LAHAT - 14-November-2017, 18:23

DRS.H.PURANAWARMAN KIAS UNGGUL SATU LANGKAH DIBANDING KANDIDAT BUPATI LAINNYA

PALI - 14-November-2017, 16:47

KOMISI II DPRD PALI TINJAU LANGSUNG PROYEK IGD PUSKESMAS TEMPIRAI

LAHAT - 14-November-2017, 15:53

TALANG TINGGI IKUTI LOMBA HATINYA PKK TINGKAT PROVINSI

PALI - 14-November-2017, 13:48

KAPOLSEK TALANG UBI PIMPIN OPERASI ZEBRA

LAHAT - 13-November-2017, 23:45

KELOMPOK TANI SINAR MERIYU TUNTUT PT. EPI

MUARA ENIM - 13-November-2017, 22:21

SUBARDI : TIDAK MUNGKIN DPRD MUARA ENIM MENGHAMBAT PEMBANGUNAN

PALEMBANG - 13-November-2017, 18:43

KADISPORA PROVINSI BUKA SECARA RESMI PEMBEKALAN JPI SUMSEL 2017

MUSI RAWAS - 13-November-2017, 16:24

BERKAT HIMBAUANNYA, TIGA PILAR MUARA RUPIT TERIMA SENPIRA DARI WARGA

PALI - 13-November-2017, 15:18

EDI EKA PURYADI ( KOMISI III DPRD PALI ) : ” KAMI SIAP MERANGKUL ASPIRASI MASYARAKAT “

PALI - 13-November-2017, 11:18

RATUSAN PETANI PLASMA GELAR UNJUK RASA, DPRD PALI SEGERA PANGGIL PT. ABU RAHMI

PAGAR ALAM - 12-November-2017, 22:26

UJI KOMPETENSI WARTAWAN 2 ORANG DINYATAKAN TIDAK LULUS

PALI - 11-November-2017, 23:39

CONGRATS (SMA) YKPP PENDOPO !

CATATAN SRIWIJAYA

APA dan SIAPA

  • Siapa 19-December-2014, 21:26

    NOPRAN MARJANI

    Nopran Marjani, Adalah politikus Partai Gerindra Sumatera Selatan ini adalah Wakil DPRD Propinsi Sum

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE

VIDEO

  • film pengkhianat
  • LAGU DAERAH SUMSEL
  • BPJS KESEHATAN